Dialog Komunitas Antar Etnis Membahas Berbagai Persoalan yang Terjadi di Nabire.

Dialog Komunitas membahs berbagai persoalanNabire–Pertemuan dialog komunitas lintas etnis dengan thema Membangun Komunikasi dan Kesepahaman Lintas Stakeholders Mengenai Inisiatif Perdamaian di Papua, yang diselenggarakan oleh ALDP bekerja sama dengan Jaringan Damai Papua dan TIFA Foundation di Nabire pada jumat, 17/02/2016 lalu membahas berbagai masalah yang muncul dan berbagai potensi konflik antar masyarakat di Nabire.

“Dialog komunitas yang dihadiri oleh etnis dari papua dan non papua bertujuan untuk saling menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi diantara etnis”, terang direktur AlDP Latifah Anum Siregar, SH.MH saat memberikan pengantar dialog.

“Selain itu juga, bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada dan siapa saja yang harus dilibatkan,” lanjutnya.

Berbagai persoalan yang muncul disampaikan oleh peserta diantaranya persoalan tanah adat yang belum jelas hak kepemilikan adat.

“Sehingga ketika ada orang yang membeli selalu mengalami masalah karena ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik hak ulayat,” demikian menurut Jhohanes Sia pengurus kerukunan Thiong Hoa Kabupaten Nabire.

“Karena tidak jelas kepemilikan kami sebagai pembeli selalu menghadapi masalah dan menjadi korban ketidakjelasanya”, terangnya.

Sehingga menurutnya adat harus bisa berdialog dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan batas wilayah tanah adat yang jelas dan tidak menimbulkan konflik dikemudian hari”lanjutnya.

Selain tanah adat peserta juga mengungkapkan maraknya minuman keras baik yang produksi lokal ataupun buatan pabrik yang menyebabkan tindakan kriminal di Nabire. Demikian menurut Jack Marey staff SKPKC Sinode GKI Kabupaten Nabire.

“Miras produk lokal menjadi kendala karena masyarakat yang memproduksi sebagai mata pencaharian dan apabila dihentikan mereka tidak ada sumber lain untuk menghidupi keluarganya”, terangnya. “Pemerintah seharusnya dapat menyelesaikan miras ini baik yang produk lokal dan buatan pabrik”, pintanya.

Menurutnya, Masyarakat yang sudah menjadikan miras lokal sebagai sumber hidup harus diberikan lapangan pekerjaan sehingga mereka tidak lagi menghidupi keluarga dengan menjual miras lolal dan produk pabrik, harus dihentikan dengan mencabut ijin penjualan miras.

“ Jangan alasan untuk PAD kemudian pemerintah memberikan ijin minuman keras beredar seenaknya,” lanjutnya. Dialog Komunitas dipandu oleh fasilitator dari JDP yakni Pares Wenda(TIM/AIDP).