Dialog Jakarta-Papua Sudah Harus Disiapkan

Dialog Jakarta-Papua Sudah Harus Disiapkan

Dialog Jakarta Papua

Jayapura – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan rakyat Papua hendaknya sudah mulai mempersiapkan format dan konsep pelaksanan Dialog Jakarta Papua.

“Manakala pemerintah Indonesia menyatakan bahwa dialog bisa dimulai, maka rakyat tidak dikejutkan,” kata Warinussy, dalam rilisnya kemarin.

Sekretaris Departemen HAM dan KPKC Klasis GKI Manokwari itu mengatakan, dialog Papua – Indonesia telah menjadi agenda penting.

Dalam berbagai kesempatan diskusi dan pertemuan disejumlah tempat, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq sebelum rapat bersama Komisi I dan Komisi III bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10), menunjukkan bahwa belum ada kemajuan berarti dari upaya penyelesaian masalah Papua.

Dalam kesempatan itu, seperti kata Warinussy, Mahfudz Siddiq menekankan, pemerintah tidak memiliki desain konstruktif untuk menyelesaikan masalah di Papua. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat juga tak efektif bekerja. Padahal UP4B dibentuk sebagai upaya akselerasi pelaksanaan otonomi khusus. Malahan Komisi I DPR RI melihat, ada resistensi masyarakat Papua kepada UP4B.

Siddiq melanjutkan, pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua sudah tidak relevan lagi. Sehingga pihaknya mendesak pemerintah agar segera menyusun dan melaksanakan konsep komprehensif bagi penyelesaian Papua yang diharapkan dapat diselesaikan sebelum tahun 2014.

Menurut Komisi I DPR RI, permasalahan di Papua tidak bisa terus dibiarkan, karena isu utama di Papua sudah bergeser dari isu kesejahteraan menjadi isu politik. “Apa yang disampaikan Ketua Komisi I DPR RI tersebut, akan sangat baik jika Pemerintah Indonesia segera memulai langkah-langkah persiapan menyelenggarakan Dialog Papua-Indonesia,” kata Warinussy.

Dengan dibukanya dialog, kata dia, memungkinkan adanya perubahan pandangan dari berbagai kalangan terhadap Pemerintah Indonesia yang dipandang tidak memiliki komitmen dan kemauan politik atas masalah Papua. “Saya yakin, meskipun Presiden SBY belum memberikan pernyataan tentang kapan dialog itu akan dimulai, tetapi sebenarnya dia sudah pernah menyatakan persetujuannya untuk menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog,” ulasnya.

Warinussy menambahkan, bagaimanapun juga harus diakui bahwa Dialog Papua-Indonesia kini menjadi agenda mendesak bagi pemerintahan Presiden SBY jelang akhir masa jabatannya pada 2014 mendatang. (JO/Jayapura)