Berita

Dialog Bukan untuk NKRI Harga Mati

Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai di Manokwari, Papua Barat

Manokwari – Latifah Anum Siregar, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua mengatakan, dialog Jakarta Papua bukan berbicara NKRI harga Mati, atau Papua Merdeka. Dialog mencari win-win solution bagi masalah papua.

“Masalah Papua sangat menyita waktu. Berdasarkan itu, penyelesaian Papua harus tanpa kekerasan dan melalui dialog,” kata Anum pada Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai di Manokwari, Papua Barat, Sabtu lalu.

Ia mengatakan, masalah Papua, tetap berdampak pada komunitas pendatang. “Ada juga pertanyaan, Papua sebagai identitas, atau Papua adalah persoalan, kalau jadi persoalan, ini menjadi bagian kita semua,” ujarnya.

Persoalan orang Papua hari ini adalah fakta. “Untuk itu, dibutuhkan kontribusi dari komunitas pendatang. Semua perlu terlibat didalam,” katanya lagi.

Muridan Satrio Widjojo, salah satu Koordinator Jaringan Damai Papua menjelaskan, masalah pokok Papua dibagi dalam empat bagian. Akar masalah pertama adalah persoalan sejarah dan status politik.

“Karena itu, pada tahun 1960an terjadi perlawanan bersenjata. Dilakukan oleh sekelompok orang yang dulu menjadi anggota PVK, karena perlawanan itu, maka timbul operasi-operasi negara, terciptalah akar kedua masalah, yakni kekerasan Negara dan pelanggaran HAM,” kata Muridan.

Konflik ketika itu, kata dia, tidak hanya di Manokwari, tapi juga di Biak dan banyak tempat. Dari konflik, timbul kegagalan pembangunan. Disusul diskriminasi dan marginalisasi, sebagai akar masalah keempat.

Menurut Muridan, secara struktural, orang Papua tidak diuntungkan dalam banyak hal. Pendidikan buruk, kesehatan melemah, dan terjadi diskriminasi. “Kita sampaikan ini pada pemerintah pusat, dari semua itu, timbul kebuntuan politik, ada ketidakpercayaan dari Jakarta pada Papua dan Papua pada pemerintah,” ucapnya.

Baginya, ketidakpercayaan memicu semacam tembok besar. Apapun yang dihasilkan pemerintah pusat untuk Papua, selalu berujung pada beban politik. “Mau pemekaran saja, pemerintah bilang, kita harus dukung supaya NKRI bisa dijaga, apa hubungannya, pemekaran itu berkaitan dengan pelayanan pemerintah terhadap orang Papua, memperpendek rentang kendali, bukan soal beban politik,” jelasnya.

Kerap semua persoalan tidak dipedulikan pemerintah. Bila ada pejabat Papua korupsi, pemerintah bilang ‘jangan ditangkap, nanti mereka minta merdeka’. “Karena pemerintah takut pada pejabat Papua. Begitu juga dari Papua, selalu menolak Undang-Undang Otsus, padahal otsus itu kurang apa,” pungkasnya. (Tim/Manokwari)