Di Wamena Ada Oknum Polisi Yang Tentukan Penyelesaian Melalui  Denda Adat

Di Wamena Ada Oknum Polisi Yang Tentukan Penyelesaian Melalui Denda Adat

Wamena-Yayasan Teratai Hati Papua(YTHP) memasuki tahun keduanya di Wamena mulai merasakan pentingnya pendampingan hukum buat masyarakat sipil yang mengalami keterbatasan akses terhadap keadilan.

Hal ini disampaikan Asri salah seorang staff program YTHP untuk wilayah Pegunungan Tengah.

“Banyak orang sudah mulai tahu bahwa kantor ini bertujuan untuk membantu hak-hak masyarakat dan sekarang cukup banyak yang melaporkan kasus-kasus mereka,apalagi mereka tahu di sini ada Pastor Jhon,” Ujar Asri di Rumah Bina YTHP di Wamena(15/02/2014).

Lanjutnya, “Banyak sekali yang datang pada kami, mereka berharap kasus-kasus yang mereka hadapi dapat kami bantu padahal kami kekurangan sumber daya di bidang hukum, bagaimana untuk mendampingi mereka ketika berurusan dengan polisi misalnya”.

Menurut Asri, kasus yang selama ini paling banyak mereka data adalah kasus KDRT dan penganiayaan namun beberapa hal yang menarik adalah ketidakpuasan dari pihak-pihak yang berurusan di kantor polisi.

“Ada kasus dimana korban atau pelaku menyerahkan diri sepenuhnya diproses secara hukum namun pihak kepolisian memaksa untuk diproses adat dengan bayar denda babi. Mereka khawatirkan aparat ikut bermain untuk mendapatkan keuntungan dari denda tersebut,” ujarnya.

“Ada yang sepakat hanya mampu membayar denda dalam jumlah tertentu, babi yang mereka sanggupi tapi oleh kepolisian ditetapkan dalam jumlah yang besar,”jelasnya.

Dirinya sangat khawatir, jika proses denda adat mulai ditentukan oleh pihak kepolisian maka tidak akan menjadi jalan penyelesaian yang terbaik malah bisa memperuncing hubungan dan situasi antara korban dan pelaku.

“Jadi jika korban dan pelaku misalnya bersepakat untuk menempuh jalur hukum maka jalur itulah yang diproses selanjutnya oleh polisi,” katanya tegas.(Tim/AlDP).