Di tahun 2015 : AlDP Tetap Fokus Pada kampanye Dialog dan Pendampingan Hukum

IMG_5232Jayapura – Memasuki usia ke 15 Tahun (5 Februari 2000- 5 Februari 2015), Aliansi Demokrasi Untuk Papua (AlDP) kembali menggelar pertemuan rutin yakni Rapat Evaluasi tahunan di kantor Padang Bulan, Jayapura.(06/02/2015).

Rapat diawali dengan penjelasan dari dokumen laporan tahunan yang terdiri dari laporan yang bersifat umum, laporan manajemen dan program, laporan keuangan dan laporan unit usaha.

“Kesulitan utama dalam pendampingan hukum adalah kurangnya tenaga pendamping, khususnya pengacara dari LSM padahal jumlah kasus makin meningkat,” jelas Anum Siregar mengawali laporannya.

“Alternatif untuk hal itu, kita membangun koalisi dengan LBH Papua dan teman-teman YTHP di Wamena dan juga bang Iwan Niode,” jelasnya.

Siregar menggambarkan situasi sulit yang dihadapi oleh masyarakat untuk memperoleh akses terhadap keadilan.

“Di Wamena waktu kita mendampingi kasus tahun 2003 tidak ada pengacara, sampai sekarangpun tidak ada. Padahal kasus tambah banyak, sejumlah kabupaten pemekaran penanganan hukumnya ada di Wamena, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ini belum lagi daerah pemekaran di Merauke dan Nabire,” tegasnya.

Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat makin beragam seperti kasus Hak Ulayat, KDRT, Miras, anak, hingga kasus politik dengan pendampingan yang beragam yakni pendampingan litigasi/di peradilan dan non litigasi.

AlDP akan memperkuat tim pendampingan hukum dengan menambah 2 staff yang merupakan calon pengacara dan memperkuat peran paralegal.

Pada akhir evaluasi, peserta mendiskusikan pokok-pokok agenda AlDP tahun 2015 dan diputuskan bahwa kampanye dialog dan perdamaian lintas etnis, pendampingan hukum di komunitas menjadi bagian penting yang masih harus dikerjakan.(Tim/AlDP).