Di Keerom Tidak Ada Keadilan

20170622_110749Arso – Masalah penyelenggaraan pemerintahan di Keerom turut disorot oleh peserta diskusi pada diskusi yang digelar oleh AlDP di kantor distrik Arso Kota pekan lalu.

Tokoh perempuan, Herlina Puhili mengatakan,”Ada masalah dalam pembagian hak dalam rekruitmen CPNS, mau ketemu bupati susah. Orang yang memiliki tanah dirugikan”.
Tambah Herlina, Kebijakan pemerintah harusnya untuk masyarakat dan untuk membangun tetapi diabaikan karena yang bekerja di Pemerintah adalah tim sukses.

“  Tidak ada keadilan”

Menurutnya hal inilah yang menjadi salah satu penyebab orang Keerom kecewa dan lari ke steam(miras lokal).

“yang dilihat Arso kota menjadi sunyi karena orang takut sama pemabuk,padahal ada masalah yag lebih besar,” tegasnya

Menanggapi pernyataan dari Herlina Puhili, kepala distrik Arso Malensius Masoi mengatakan bahwa kebijakan daerah sangat tidak jelas.

“Kepala daerah takut kalau bergerak, takut dibilang ada UU yang membatasi.Tapi ini salah semua. Kalau mau ikut aturan maka dijalankan saja. Jangan takut-takut ada UU Otsus. Masyarakat tidak puas, minta merdeka maka UU Otsus dikasih. Kasih uang tapi kepala daerah salah fungsikan,” tegasnya.

“Bupati itu rakyat yang pilih maka seharusnya tidak boleh takut dengan apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat,”tegasnnya.

Sedangkan terkait dengan upaya penyelesaian masalah, kepala distrik menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum.

“kalau ada konlfik polisi dilibatkan sebagai tameng. Itu sebenarnya tidak boleh tapi itu terjadi karena ada kesalahan dari pemerintah,”tambahnya.

Pihaknya meminta agar semua kejadian yang ada harus diusut secara tepat supaya masyarakat puas.

“Kalau tidak maka yang terjadi hukum rimba”,Ujarnya serius, dirinya berharap hukum positiflah yang ditegakkan.

‘Sehingga penyelesaian masalah diserahkan kepada hukum. Keluarga jangan mencampuri. Polisi juga jangan bilang kompromi sama keluarga tapi supaya proses hukum dijalani,” pintanya.(Tim/AlDP).