Demo Gempar : Minta Segera Lakukan Dialog

Demo Gempar : Minta Segera Lakukan Dialog

Jayapura– Aksi demo damai yang dilakukan kelompok mashasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa  Pemuda dan Rakyat Papua (Gempar).”Dalam menyuarakan aspirasinya., Gempar  mempertanyakan pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah papua, Gubernur, sehingga  begitu bersemangat dalam mendorong perlunya Otsus plus,'” kata Koordinator aksi Yason Ngelia di depan massa pendemo dan pihak keamanan (Polisi) pada selasa (11/02/2014) di Gapura Uncen Perumnas III.

“Otonomi Khusus Papua, memiliki sejarah yang sangat memprihatinkan. Dimana ketidakadilan pemerintah pusat dalam membangun Papua di era Orde Baru dan  masa reformasi tahun 1998 dan pada 2000. Waktu yang menelan banyak korban jiwa, diskriminasi, marginalisasi diberbagai sektor pembangunan dan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan yang akhirnya membuat orang Papua menuntut status politiknya dengan adanya keinginan memisahkan diri dari NKRI,” “kata Yason

Lanjutnya,”Pergerakan menuntut untuk memisahkan diri dari NKRI semakin kuat, membuat pemerintah Jakarta memberikan Otsus bagi Papua pada 2001, Namun, perjalanan Otsus di Papua tidak mampu menyelesaikan semua persoalan di Papua, dikarenakan berbagai kepentingan di dalam birokrasi pemerintah Papua maupun Jakarta yang masih mengecewakan rakyat Papua”.

Lanjutnya,  “disaat orang Papua, sudah menolak bahkan menyatakan Otsus 2001 , dikatakan telah gagal melalui Musyawarah Besar Majelis Rakyat Papua 2010 dan Musyawarah tahun 2013 namun tindak diindahkan oleh pemerintah Papua dan Jakarta”.

Saat itu, menurutnya, pemerintah melalui kepemimpinan Lukas Enembe justru memuncul inisiatif  penyusunan rancangan undang-undang pemerintahan Papua, dengan nama Undang-Undang Otonomi Khusus plus yang selanjutnya disebut otsus plus bagi rakyat Papua.

“Undang-Undang Otonomi Khusus plus dalam wacananya saja, sudah merendahkan martabat seluruh rakyat di tanah papua dengan perilaku plagiat (copy paste) undang-undang pemerintah Aceh yang berlandaskan syariat islam, untuk diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat di Papua” “Ini menunjukan, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat di tanah Papua,” katanya.

Lanjutnya, “Dengan ini Gempar sampaikan tuntutan. Tiga produk masing-masing draf RUU Otsus Plus rancangan Papua, draf rancangan Papua Barat dan hasil sinkronisasi
keduanya yang tertuang sampai 369, pasal yang sedang dipaksakan untuk Papua”.

Menurutnya, seharusnya, pemerintah Enembe, jeli dalam melihat situasi dan tidak memaksakan ambisinya karena, UU No 21 tahun 2001 dengan 76 pasal saja tidak mampu membawa penyelesaian masalah Papua. “Karena itu  adalah kemustahilan dalam implementasi Otsus plus kelak”. Harapannya  Pemerintah papua dalam hal ini gubernur provinsi papua harus terlebih dahulu memfasilitasi semua komponen masyarakat papua dalam satu musyawarah dengar pendapat guna memutuskan bersama regulasi yang ditawarkan tersebut.

“Pemerintah Jakarta dan papua terlebih dahulu merespon keinginan masyarakat papua sesuai musyawarah besar MRP pada tahun 2013 yang  menghasilkan rekomendasi bahwa Otsus papua tahun 2001 telah gagal total. Masyarakat papua meminta satu sikap penyelesaian yang bermartabat yaitu Dialog Papua dan Jakarta”, “Pemerintah harus memberikan kewenangan kepada rakyat dalam bentuk jajak pendapat/referendum pada setiap kebijakan untuk memutuskan apakah perlu  Otsus plus tersebut atau tidak. Karena dikhawatirkan akan sama hal dengan Otsus papua tahun 2001″. Gempar juga meminta agar Gubernur Papua dan Papua Barat segera menghentikan proses pembentukan daerah otonomi baru di seluruh tanah papua,” tegasnya. (RM/AlDP)