Degeuwo ‘Sulit’ Dijadikan WPR

Degeuwo ‘Sulit’ Dijadikan WPR

Jayapura-Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Papua mengungkapkan, kawasan penambangan emas di Degeuwo, Kabupaten Paniai, sulit diubah menjadi wilayah pertambangan rakyat karena masuk dalam areal hutan dilindungi.

“Ini masuk dalam kawasan hutan lindung, tapi memang harus ditata ulang, hanya saja karena didalam hutan lindung, perlu melalui prosedur dan aturan,” kata Kepala Distamben Papua, Melmambessy Moses, belum lama ini

Ia mengatakan, untuk menertibkan aktivitas penambangan agar tak merusak, Gubernur Papua Barnabas Suebu pernah mengeluarkan Instruksi Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2011 tentang pemberhentian kegiatan pertambangan emas tanpa izin di seluruh wilayah Papua. Ingub tersebut dikeluarkan pada 9 Mei 2011 di Jayapura. “Ini bukan maksudnya menutup semuanya, tapi perlu ditertibkan, bukan kemudian disalahartikan dengan semua harus keluar dari sana,” katanya.

Sebelum adanya INGUB Papua, Bupati Paniai telah mengeluarkan INBUP Nomor 53 Tahun 2009 tentang Penutupan Sementara Lokasi Pendulangan Emas, pada 26 Agustus 2009. “Ya itu, kita akan tata kembali, akan dikaji lagi, untuk itu dalam waktu dekat akan ada tim terpadu yang ke Degeuwo,” kata Moses

Instruksi Gubernur Papua antara lain memuat bahwa penambangan emas tanpa izin dapat menyebabkan rusaknya lingkungan hidup, tidak dapatnya kontribusi secara langsung kepada masyarakat, serta dapat menimbulkan konflik sosial berkepanjangan. Atas dasar itu, ditetapkan pemberhentian kegiatan pertambangan emas tanpa izin di seluruh wilayah Provinsi Papua.

Instruksi Gubernur juga menegaskan agar siapapun yang melakukan penambangan tanpa ijin, harus ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundangan. Termasuk pula penghentian aktivitas pelayanan transportasi udara yang digunakan sebagai penghubung daerah-daerah pertambangan emas tanpa izin. “Saya setuju bahwa WPR harus untuk masyarakat, tapi sebelumnya kita akan bahas hal ini dengan gubernur dulu untuk mendengar apa yang seharusnya dibuat,” ucapnya.

Permintaan Degeuwo dijadikan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat, digagas Dewan Adat Daerah Paniai. “Kalau tambang ini ditutup, kemana masyarakat di sana mau cari makan, saya kira dengan WPR, semua akan tertata dengan baik, kerusakan lingkungan bisa diminimalisir, ada juga keberpihakan pada orang setempat, kalau ditutup total, dampaknya akan lebih buruk,” kata Ketua DAD Paniai, John Gobai. (02/AlDP)