DAS Grime Minta MasalahTanah Transmigrasi Untuk Diselesaikan

mathius sawa Ketua DAS Grime

Jayapura – Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Grime Mathius Sawa meminta kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tanah adat masyarakat Grime yang sudah dipakai untuk pemukiman transmigrasi sejak tahun 80-an dan penyerahan tanah adat sejak tahun 1975. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada rapat konsolidasi pemekaran dan penyelesaian tanah transmigrasi pekan lalu di kantor balai kampung Benyom Jaya 2 yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat adat dan tokoh masyarakat transmigrasi.

Tanah adat di wilayah Grime yang mencakup Nimbokrang, Genyem dan Namblong sekarang dihuni oleh penduduk dari luar Papua atau penduduk yang didatangkan oleh pemerintah melalui program transmigrasi belum memiliki surat pelepasan adat dari masyarakat adat. Mathius Sawa menegaskan bahwa selama belum ada surat pelepasan adat maka sertifikat yang ada dan sudah dimiliki oleh penduduk transmigrasi tidak ada nilainya bagi masyarakat adat.

Belum diselesaikanya kompensasi tanah adat yang sudah digunakan untuk pemukiman dan pengelolaan oleh penduduk transmigrasi selalu menuai konflik.  Berbagai cara sudah dilakukan untuk menyelesaikanya,”Karena inti dari persoalan tersebut adalah kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran belum juga dilaksanakan. Jadi masyarakat transmigrasi sebenarnya tidak bersalah karena ini program pemerintah,” tegas ketua DAS Grime Mathius Sawa.Lanjutnya, “Sebelum ada pembayaran yang jelas oleh pemerintah kepada masyarakat maka tanah-tanah tersebut masih tetap milik masyarakat adat”.

Menurutnya pemda pernah menjanjikan pembayaran namun hingga hari ini belum juga ada realisasinya sejak Bupati Tonce Messet.Sejak tahun 1990 masyarakat sudah menyerahkan kuasa tanah transmigrasi untuk diselesaikan tetapi belum juga selesai hingga sekarang.

“Persoalan tanah trans menjadikan masyarakat dan orang transmigrasi seperti kucing dan tikus. Tidak ada rasa damai dan tenang keduanya,”katanya. Harapannya  ada perhatian serius dari pemerintah jangan dibiarkan berlarut-larut seperti ini hingga masyarakat terus berkonflik karena ulah pemerintah.Persoalan ini harus diselesaikan agar tercipta kerukunan dan hidup damai antar masyarakat.

Pada pertemuan tersebut,kepala kampung Benyom Jaya 1 Sumarno mengatakan  bahwa masyarakat trans menginginkan hidup selalu berdampingan dengan masyarakat adat. “Tidak ada niat dan keinginan kami sebagai warga trans mencari masalah dengan masyarakat adat, terangnya.

Menurutnya masyarakat transmigrasi datang bukan atas kehendak sendiri tetapi berdasarkan program dari pemerintah. Jadi, katanya lagi,”Kalau ingin meminta kompensasi atau ganti rugi tanah kepada masyarakat jelas tidak mampu, sehingga yang bertanggungjawab adalah pemerintah”. Sumarno juga meminta kepada masyarakat transmigrasi untuk mendukung proses gantirugi yang diperjuangangkan oleh masyarakat adat.( Tim/AIDP).