DAP Doberay Diminta Seriusi Rencana Pengembangan LNG Tangguh

DAP Doberay Diminta Seriusi Rencana Pengembangan LNG Tangguh

Jayapura-Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan Dewan Adat Papua wilayah Doberay dan Bomberay memiliki tanggung jawab besar menanggapi rencana pengembangan fasilitas LNG Tangguh di kawasan Teluk Berau.

“Karena hal ini sesuai dengan hak-hak masyarakat adat yang telah diatur di dalam pasal 3 dari Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Asli/Adat di dunia serta pasal 43 Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua,” kata Warinussy dalam rilisnya

Ia mengatakan, hal tersebut sesuai juga dengan SK Kepala Bapedal Nomor: 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dimana warga diundang untuk memberikan tanggapan, terhadap setiap rencana kegiatan pembangunan proyek di wilayah itu.

“Saya menghimbau masyarakat adat di kawasan Teluk Berau, baik yang berada di wilayah Kabupaten Fakfak maupun Kabupaten Teluk Bintuni agar segera menyimak dengan baik isi pengumuman tersebut, dan dalam 10 hari kerja ke depan harus segera memberikan tanggapan, saran dan atau masukan terhadap rencana tersebut,” ujarnya.

Rencana pengembangan fasilitas LNG Tangguh meliputi penambahan 1 buah Train, tangki LNG dan kondesat, dermaga LNG serta dermaga konstruksi, anjungan gas lepas pantai dengan sumur produksi gas, jaringan perpipaan bawah laut, termasuk fasilitas pendukung lainnya yakni lapangan udara yang saat ini masih dalam tahap pengkajian.

“Dampak positif yang diperkirakan timbul dari kegiatan ini adalah adalah peningkatan kesempatan kerja dan ekonomi masyarakat, serta peningkatan produksi minyak dan gas untuk mendukung target produksi minyak dan gas Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya adalah potensi gangguan terhadap ekologi laut dan darat, serta gangguan yang bersifat sementara terhadap transportasi laut, termasuk terhadap aktivitas nelayan,” paparnya

Ia menyarankan agar masukan masyarakat langsung disampaikan kepada BP Berau Limited, Menteri Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Papua Barat, Kantor Lingkungan Hidup di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak.

Sebelumnya, perusahaan multi nasional LNG Tangguh di kawasan Teluk Bintuni-Propinsi Papua Barat telah menyampaikan pengumuman resmi tentang Rencana Kegiatan Pengembangan Fasilitas Tangguh LNG, pekan lalu.

BP Berau Ltd sebagai operator fasilitas Tangguh LNG yang saat ini berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni, memiliki fasilitas 2 train, anjungan lepas pantai, sumur produksi gas dan jaringan perpipaan bawah laut.

Sehingga untuk meningkatkan kapasitas produksi Tangguh LNG, BP Berau dan mitra usahanya merencanakan mengembangkan fasilitas Tangguh LNG yang meliputi pembangunan Kilang LNG Train 3. Tujuannya untuk mengakomodir pasokan gas dari lapangan yang berada di Teluk Berau-Bintuni di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni. (02/AlDP)