Dandim :Degewo Tanggungjawab Pemda,Dimana Pemda?

Dandim :Degewo Tanggungjawab Pemda,Dimana Pemda?

Nabire- Dalam rangka merespon wacana mengenai penutupan Degewo, Dandim Nabire sekaligus Dandim Paniai yang hadir pada pertemuan dengan masyarakat di Aula Akademi Perawatan Nabire mengatakan ‘Kita tidak perlu mengintervensi proses di kepolisian yang sudah berjalan”.(28/05/2012).

“Kalau bilang tutup tambang gampang, hari ini juga tutup, sudah ada pernyataan sikap dan surat Bupati Paniai dari tahun 2009 tapi nyatanya tidak ditutup karena kita tidak kompak,” Ujar Dandim.

“Banyak dari kita mengatasnamakan rakyat tapi rakyat yang mana?. Banyak orang yang datang di kantor mendiskusi apakah dikelola rakyat atau perusahaan besar. Saya katakan dengan segala kekurangan dan kelebihan dikelola rakyat ada kekurangan dan kelebihannya. Dikelola rakyat yang penting benar kelolanya”.

Kemudian Dandim mengatakan bahwa pemerintah daerah seharusnya cepat turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut, “Tapi dimana pemerintah Paniai?”, tanyanya.Dandim kemudian menceritakan perjalanannya ke beberapa distrik di bawah tanggungjawabnya dan tidak ada pemerintah daerah di sana. Dandim Nabire,merangkap juga Dandim pada 6 kabupaten lainnya yakni kabupaten : Paniai,Dogiyai,Deiyai,Intan Jaya dan Puncak.

Katanya,masyarakat mengurus diri mereka sendiri karena pemda tidak pernah ada di tempat.Jika ada persoalan,masyarakat terus mencari-cari pemerintahnya,” siapa yang dapat bertanggungjawab maka akhirnya kita saling menyalahkan”.

Sudah ada ribuan orang di Degewo,maka semua pihak harus menghitung dengan tepat baik buruknya penambangan tersebut. “Ribuan orang disana jangan asal tutup, mau dikemanakan mereka. “Jangan hanya pandai menutup tapi terpikir tidak apa rembetan masalahnya setelah itu.Disinilah kita duduk bersama, bupati Nabire dan bupati Paniai harus duduk bersama,” lanjutnya.

Masalah di Degewo banyak kepentingan, katanya. “kalau masyarakat kita lapar siapa yang kasih makan?.Kita semua setuju tutup hanya jangan beri masukan yang keliru.Kalau sudah bilang ditutup dan tidak berlaku maka dimana harga diri dari tandatangan itu sehingga kalau sudah tanda tangan kita harus jaga karena tanda tangan itu berharga,”jelasnya panjang lebar.

Terkait dengan status ijin penambangan legal dan illegal, Dandim berkomentar bahwa harus ditata kembali status perijinan yang ada dan bagaimana konsekwensinya dengan yang sudah mendapatkan ijin sebab yang legal pun mungkin akan protes jika tambang ditutup.(Tim/AlDP)