DAD Paniai: Pemerintah Saling Lempar Tanggungjawab

DAD Paniai: Pemerintah Saling Lempar Tanggungjawab

Jayapura – Ketua Dewan Ada Daerah Paniai, John Gobai kecewa pemerintah saling melempar tanggungjawab menuntaskan persoalan tambang di Degeuwo. Lempar ‘bola’ misalnya nampak dari ketidaktahuan Dinas Pertambangan Papua atas kebijakan pemerintah Kabupaten Paniai yang mengeluarkan ijin produksi bagi sejumlah perusahaan untuk mengeruk emas di Degeuwo.

Sementara Distamben Papua menyebut, perusahaan di Degeuwo hanya diberi ijin eksplorasi untuk menyusuri keberadaan emas. “Jadi kalau mereka (perusahaan emas di Degeuwo) mengambil satu kaca saja, mereka akan mendapat sanksi atau bisa diseret hukum, karena kita hanya mengeluarkan ijin eksplorasi, bukan produksi,” kata Frets Boray, Kepala Bidang Data Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua.

Dewan Adat Daerah Paniai menyatakan, atas ketidaktahuan dua unsur pemerintah ini, seharusnya menjadi pelajaran untuk tidak terjadi lagi ke depan. “Karena kami yang bingung, ada apa ini. Ini patut dipertanyakan, herannya lagi, saya sudah serahkan usulan permohonan menjadikan Degeuwo sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat sejak lama, tapi Dinas Pertambangan malah mengatakan tidak tahu, padahal sudah jelas saya memberi langsung pada mereka,” kata John Gobai.

Perusahaan yang beroperasi di Degeuwo diantaranya PT Martha Mining atau Salomo Mining dengan luas areal 28 hektar, CV Komputer, 50 hektar, dan PT Madinah Qurrata Ain, 40 hektar. Sedangkan di Komopa, Distrik Agadide, PT Kotabara beroprasi di lahan seluas 21.000 hektar.

Ketiga perusahaan ini mendapat ijin produksi dari pemerintah Paniai berdasar UU 4 Tahun 2009 dan Perda Paniai Nomor 16 Tahun 2009. “PT Madinah sekarang sudah tidak beroperasi, kita sudah tutup,” kata John.

Ia mengatakan, tak terbersit keinginan untuk meraup untung dibalik rencana menjadikan Degeuwo sebagai wilayah pertambangan rakyat. “Tidak ada itu, kita bekerja untuk masyarakat, kalau mau cari untung, buat apa saya susah-susah datang ke Jayapura mengurus WPR, kalau mau untung, sudah dari dulu,” ujarnya.

Tambang emas di Degeuwo disebut menyumbang sebesar Rp 19 miliar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Paniai di tahun 2012. Pada tahun 2010, PAD yang didapat dari Degeuwo sebesar Rp11 miliar, meningkat di 2011 sebesar Rp15 miliar dan diperkirakan akan terus menanjak pada satu tahun ke depan.  “Yang perusahaan liar ini kan banyak, kalau saja jadi pertambangan rakyat, semua bisa dapat hak yang sama, punya masyarakat dikembalikan pada mereka, itu saja,” kata John. (02/AlDP)

  • Anak Papua

    yoooo..baku lempar tanggungjawab terus..main saja..

  • Rafael

    Ini ada udang di balik batu, jangan sampai ada kepentingan jadi semua pihak tak mau mengurus masalah Degeuwo dengan baik.