DAD Paniai Minta Perusahaan Hentikan Eksploitasi

DAD Paniai Minta Perusahaan Hentikan Eksploitasi

Jayapura – Dewan Adat Daerah Paniai meminta perusahaan menghentikan seluruh rencana eksplorasi dan eksploitasi di kawasan tambang emas Degeuwo. Sejumlah perusahaan berencana akan memperluas aktifitas diantaranya PT. Benliz Pasific, Pimpinan PT. Madinah Qurataain dan PT. Martha Mining.
“Banyak orang telah berusaha di pendulangan emas di sepanjang Sungai Degeuwo/Kemabu, Kampung Nomouwodide, Distrik Bogobaida, baik sebagai pedagang maupun pemilik pantongan atau pendulang biasa, jika dipaksakan untuk dikerjakan oleh pemilik IUP maka akan berakibat pada terganggunya Kamtibmas, juga pertumpahan darah,” kata John NR Gobai, Ketua Dewan Adat, Kamis.
Ia mengatakan, lahan yang berikan kepada PT, Madinah Quratain adalah lokasi 81 hingga mendekati daerah Uwagi. Disana, banyak pekerja dari Papua juga luar Papua mendulang. Sama pula diberikan kepada PT.Martha Mining yang menguasai lahan sejak 2003. “Kondisi ini akan menimbulkan masalah, maka sesuai dengan hasil musyawarah tanggal 3 April 2012 di Nabire, masyarakat dan pendulang menolak investor masuk di Degeuwo, kami juga meminta agar Degeuwo ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat,” ujarnya.
Daerah pendulangan emas di Degeuwo awalnya berada di Kampung Nomouwodide, Distrik Bogobaida. Pada akhir tahun 2002, di Tagipige, Kampung Nomouwodide, Distrik Bogobaida atau dalam wilayah adat Suku Mee dan Suku Wolani, tambang baru dibuka. “Kami meminta agar tiga perusahaan itu menghentikan semua rencana eksplorasi atau eksploitasi di wilayah yang telah diberikan sesuai dengan Ijin Usaha Pertambangan dari Gubernur Papua dan Bupati Paniai,” katanya lagi.
Ia menambahkan, akibat ramainya tuntutan agar pemerintah peduli pada penambang lokal, pada 26 Agustus 2009, Bupati Paniai mengeluarkan INBUP Nomor 53 Tahun 2009 tentang Penutupan Sementara Lokasi Pendulangan Emas. “Maksud INBUP itu supaya pengusaha mengurus ijin dan membuat kesepakatan dengan masyarakat untuk saling menguntungkan,” ucapnya.
Sejalan dengan Inbup, DPRD Paniai menetapkan pula Peraturan Daerah Paniai, Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Usaha Pertambangan Emas. Perda ini belakangan menjadi dasar bagi Dinas Pertambangan setempat, mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan. “Akhirnya, dengan dasar UU 4 Tahun 2009 dan Perda Paniai Nomor 16 Tahun 2009, Pemda dalam tahun 2010 telah menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan kepada PT. Madinah Qurataain, CV. Computer dan PT. Salomo Mining,” jelasnya.

Selanjutnya, berdasarkan Pergub Nomor 41 Tahun 2011, Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan juga ijin kepada PT. Benliz Pasific untuk melakukan eksplorasi. “Padahal wilayah itu adalah daerah pendulangan yang dilakukan oleh masyarakat umum sejak tahun 2002,” kata Gobai. (02/ALDP)

  • karbon aktif

    semoga infonya bermaat bos,salam kenal.”karbon aktif”