Berita

DAD Paniai Minta Degeuwo Dijadikan WPR

Jayapura– Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, John NR Gonai meminta pemerintah mengubah status areal tambang emas terbuka di Degeuwo, Paniai, menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).Status areal tambang emas di Degeuwo selama ini dikuasai perusahaan. Sementara pemilik tanah tak mendapat sepeserpun dari hasil daerahnya. “Masyarakat kita hanya jadi penonton, ini ada apa antara pemerintah kabupaten dan Dinas Pertambangan Propinsi, sepertinya ada kongkalikong mengapa sampai Degeuwo belum juga dijadikan sebagai WPR,” kata John, Rabu siang.

Menurutnya, pemerintah berkewajiban melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Sehingga dalam kasus Degeuwo, selayaknya pemerintah membela kepentingan warga ketimbang pemilik modal atau perusahaan. “Herannya adalah, beberapa waktu lalu, Dinas Pertambangan Kabupaten mengeluarkan ijin produksi kepada perusahaan, tapi itu dibantah propinsi, begitu juga sebaliknya, Dinas Pertambangan Propinsi Papua mengeluarkan ijin eksplorasi, tapi itu ditolak pihak kabupaten, ada apa ini, muncul pertanyaan dari kami, pemerintah ini maunya apa,” tegasnya.

Daerah pendulangan emas di Paniai berada di Kampung Nomouwodide, Distrik Bogobaida (Sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Nomouwodide). “Namun akibat keserakahan pengusaha, yang dimulai pada akhir tahun 2002, tepatnya di Tagipige, Kampung Nomouwodide, Distrik Bogobaida, wilayah adat Suku Mee dan Suku Wolani, tambang mulai dibuka, itu sekitar bulan Maret 2003 sampai sekarang,” ucapnya.

Ia melanjutkan, karena banyaknya tuntutan warga kepada pengusaha agar memperhatikan masyarakat, maka pada tanggal 26 Agustus 2009, Bupati Paniai mengeluarkan INBUP Nomor 53 Tahun 2009 tentang Penutupan Sementara Lokasi Pendulangan Emas.

Maksud INBUP agar pengusaha mengurus ijin serta membuat kesepakatan dengan masyarakat yang saling menguntungkan sesuai dengan UU Otonomi Khusus Papua. “Agar sejalan juga dengan UU RI Nomor 4 tentang 2009 tentang Mineral dan batubara yang memberikan kewenangan kepada Pemda Kab/Kota,” katanya lagi.

Menyambut itu, kata John, Pemda melalui DPRD Paniai telah menetapkan Perda Paniai, Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Usaha Pertambangan Emas. Perda kemudian menjadi dasar untuk Pemda Paniai melalui Dinas Pertambangan Paniai, dapat memberikan Ijin Usaha Pertambangan dalam wilayahnya pada batas tertentu. “Dengan dasar UU 4 Tahun 2009 dan Perda Paniai Nomor 16 Tahun 2009 maka Pemda Paniai di tahun 2010 akhirnya mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan kepada PT. Madinah Qurataain, CV.Computer dan PT.Salomo Mining,” paparnya.

Sayangnya, kata John, kehadiran ketiga perusahaan itu membuat pemilik tanah dan pendulang tradisonal tidak nyaman. “Karena dapat terjadi pertumpahan darah, apalagi lahan yang berikan kepada PT,Madinah Quratain adalah lokasi 81 sampai mendekati daerah Uwagi. Lahan yang diberikan kepada PT.Martha Mining juga berada di tempat yang telah ada sejak 2003 hingga sekarang.”

Untuk menghindari konflik, dan memberikan keleluasaan pada warga pemilik ulayat mengelola tambang rakyat, Dewan Adat Paniai, kata John, berharap agar Degeuwo ditetapkan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat. “Kami juga mendesak Pimpinan PT.Madinah Qurataain dan PT.Martha Mining agar menghentikan semua upaya eksplorasi atau eksploitasi di wilayah yang telah diberikan sesuai dengan Ijin Usaha Pertambangan dari Bupati Paniai,” pungkasnya. (02/ALDP)