Catatan dari Perjalanan Sidang Forkorus dkk (Bagian Ketiga)
James Modouw, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua

Catatan dari Perjalanan Sidang Forkorus dkk (Bagian Ketiga)

Jayapura-Forkorus dkk,terutama Selpius Bobbi menceritakan proses untuk mendapatkan STTP saat pelaksanaan KRP III,menurut Forkorus dkk, pihak Polda berusaha untuk menghalangi kegiatan KRP III dengan menetapkan sejumlah syarat agar untuk mendapatkan STTP.

Terhadap KRP III,pemerintah menunjukkan sikap yang tidak konsisten saat menjalankan aturan sebab jika memang KRP III dilarang dengan indikasi Polda tidak mengeluarkan STTP dengan alasan pemberitahuan tidak disertai surat persetujuan dari instansi yang tempatnya digunakan untuk KRP III maka seharus Polda secara tegas melarangnya sejak awal.

Hal aneh lainnya adalah ketika saksi dari kepolisian mengatakan “Jika tidak ada deklarasi tidak apa-apa” pada persidangan tanggal 21 Pebruari 2012. Namun saksi pada kesempatan lain saksi juga mengatakan KRP III dibubarkan karena sudah lewat batas waktu.Sekali lagi,harus ketegasan tentang batasan atau kesepakatan bersama untuk negosiasi terhadap satu peristiwa. Pihak kepolisian harus merumuskan dan mempublikasikan konsekwensi dari STTP yang dikeluarkan atau tidak dikeluarkan. Hal ini penting agar semua proses baik yang disepakati ataupun tidak disepakati dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak.

Bukan berarti karena Polda tidak keluarkan STTP lantas perintah pembubaran, penangkapan dan pengeledahan dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa ada surat perintah yang jelas.Bahkan kematian dan kerugian phisik dan material dari peserta kongres lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.Ini tentu sikap pemerintah yang  sangat salah.

Pertanyaannya lainnya apakah polda sejak awal sudah menyiapkan Tim negosiasi dan sudah bekerja maksimal?.Apakah selain mengeluarkan surat perintah pengamanan  maka kewenangan untuk membubarkan dan melakukan penggeledahan melekat di dalamnya?.

Di sisi lain,pembubaran yang dilakukan dua jam setelah KRP III ternyata tidak juga mampu menghindar jatuhnya korban dari masyarakat sipil. Pembubaran dengan cara demikian justru menimbulkan citra buruk pada institusi dan juga membuat semakin kuatnya kebencian rakyat Papua terhadap pemerintah apalagi ratusan orang ditangkap dan mengalami penyiksaan di Polda Papua(19-20 Oktober 2012).(Tim/AlDP)