Buktar Bebas, Minta Ruang Demokrasi Dibuka

Buktar Bebas, Minta Ruang Demokrasi Dibuka

Jayapura – Setelah menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Abepura sejak Juni 2012, akhirnya pentolan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Buktar Tabuni bisa menghirup udara bebas. Buktar bertemu dengan para anggotanya yang sudah berkumpul sejak pagi di halaman kantor Kanwil Hukum dan HAM Papua, menunggu dirinya menyelesaikan urusan administrasi di Balai Pemasyarakatan Klas II Jayapura, Sabtu (19/01/2013).

“Perjuangan masih tetap berlanjut walaupun saya sudah tidak lagi menjadi pemimpin KNPB. Sejak saya ditahan sudah terpilih pemimpin KNPB yang baru, itu merupakan pemilihan dari seluruh elemen dan anggota KNPB di Tanah Papua Barat,” jelasnya dengan gaya khasnya berbaju loreng.

Selanjutnya ia mengatakan, akan menjamin keamanan untuk seluruh rakyat Papua dan non pribumi. “Sebab itu kepada pihak keamanan untuk memberikan waktu bagi kami untuk menetralkan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini,” ujarnya.

Pihak keamanan diminta juga untuk menghentikan segala daya upaya dalam mengejar DPO yang akhirnya hanya akan menimbulkan masalah lebih besar lagi. “Kesemuanya itu bisa ketika pihak keamanan mempercayakan kami,” pintanya yang kini menjabat sebagai¬† Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua (PNWP).

Menurutnya, Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai lembaga representatif politik rakyat bangsa Papua Barat,¬† bertanggungjawab dan menjamin keamanan di seluruh Tanah Papua. “Dengan catatan ruang demokrasi¬† dibuka di seluruh Tanah Papua, menghapus seluruh anggota KNPB dan aktivis dari daftar pencarian orang (DPO) serta membebaskan anggota KNPB dan masyarakaat yang ditahan tanpa bukti yang jelas, serta tidak memaksakan organisasi masyarakaat pribumi Papua untuk mendaftarkan di Kesbangpol RI,” ungkapnya.

Disinggung tentang pembebasannya, Buktar lebih banyak diam. “Bebas atau tidak, saya sudah berada di penjara yang lebih besar, sebab di dalam sana (LP) penjara sangat kecil dibandingkan dengan penjara yang saat ini ada (di luar),” katanya.

Buktar Tabuni diadili atas peristiwa kerusuhan di LP Abepura tanggal 3 Desember 2011, dengan tuduhan melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana Atau Kedua Pasal 406 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menariknya dalam tuntutan JPU, majelis hakim memutuskan Buktar Tabuni bersalah dengan ancaman pidana atas dakwaan kedua, tuntutan 1 tahun penjara dipotong masa tahanan.

Majelis hakim kemudian memutus 8 bulan penjara untuk Buktar. Buktar tidak banding dan langsung menjalani putusan. Awalnya ia menjalani pemidanaan di Rutan Polda Papua hingga awal Desember 2012, setelahnya ia dipindahkan ke LP Abepura. (RM/ALDP)