Berita

Bertemu dan Menulis Berita Tentang Kelompok Yang Bertentangan Dengan Negara Bukanlah Suatu Kejahatan (Menanti Putusan Terhadap Jakub Fabian Skrzypski  Atas Tuduhan Makar di PN Wamena)

Wamena. JAKUB FABIAN SKRZYPSKI (JFS) warga Polandia dituduh melakukan tindak pidana percobaan kejahatan terhadap keamanan negara. Polisi menetapkan Jakub telah melanggar Pasal 106 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP dan atau Pasal 111 KUHP jo Pasal 53 KUHP dan 55 KUHP.

Saat pemeriksaan perkara, karena majelis hakim telah menolak eksepsi dari Penasihat Hukum (PH) JFS, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 10 orang saksi dan 1 ahli. Rangkaian pemeriksaan saksi ini berjalan cukup lama.  Setelah itu JPU pada tanggal 11 April 2019, menuntut JFS dengan hukuman 10 tahun penjara. Di dalam tuntutannya JPU akhirnya hanya menggunakan pasal pada Dakwaan Kesatu dari empat dakwaan alternatif yang sebelumnya disampaikan pada Surat dakwaan, yakni  pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam tuntutannya JPU menuduh chat yang dilakukan antara JFS dengan Simon Magal (SM) mengenai persenjataan serta sejumlah pertemuan antara JFS dengan para aktifis KNPB adalah bagian dari  niat JFS dan permulaan pelaksanaan JFS untuk melakukan makar. Saat itu JPU juga mengutip keterangan saksi dari kantor Kesbangpol Provinsi Papua yang mengatakan bahwa KNPB adalah organisasi yang tidak terdaftar dan ilegal.

Tuntutan tersebut, dibantah secara tegas oleh Tim PH JFS yang dikoordinir Anum Siregar SH.MH. Dalam pledoi JFS yang dibacakan oleh Tim PH pada tanggal 23 April 2019 telah menerangkan bahwa para saksi yang dihadirkan tidak semuanya merupakan saksi fakta. Saksi dari kantor Imigrasi yang telah dihadirkan JPU menerangkan bahwa JFS tidak melakukan pelanggaran terkait UU Keimigrasian.

Tim PH membenarkan JFS telah menerima chat yang dikirim oleh terdakwa JFS yang isinya menanyakan mengenai persenjataan dan dijawab seperlunya oleh JFS dengan mengatakan ‘I know, im trying to find something’ karena tidak ingin memutuskan komunikasi dengan Terdakwa JFS namun respon itu hanya satu kali.

Sedangkan pertemuan atau komunikasi antara JFS dan SM hanya berlangsung sebanyak 3 kali yakni tanggal 15 Juni 2018 melalui facebook mesengger, tanggal 8 Juli 2018 bertemu di Timika dan tanggal 15 Juli 2018 melalui chat. Sebelum tanggal 15 Juni 2018  tidak ada komunikasi dan setelah tanggal 15 juli 2018 tidak ada lagi komunikasi, apalagi terkait pengadaan senjata, apa yang dilakukan oleh JFS tidak diketahui oleh terdakwa SM begitupun sebaliknya. Dengan demikian tidak ada yang direncanakan secara matang dan sistematis untuk melakukan makar sebab pertemuan dan komunikasi antara JFS dan terdakwa SM bukanlah tindakan yang merupakan permulaan pelaksanaan dengan maksud untuk melakukan makar.

Menurut Tim PH, JFS telah diperlakukan tidak adil karena proses hukum terhadap JFS terkesan dipaksa dan menjadi bagian dari ketakutan negara terhadap seorang turis warga asing tanpa dapat dibuktikan secara hukum kesalahan yang telah dilakukan.

“Jika KNPB dikatakan sebagai organisasi yang dilarang maka kenapa hanya JFS yang ditangkap karena bertemu dengan mereka. Faktanya, sebelumnya JFS telah banyak orang atau organisasi yang bertemu dan membuat buku, tulisan atau bahkan video/youtube sehubungan dengan kelompok tersebut. Bertemu dengan kelompok yang dituduh bertentangan dengan negara dan melakukan kriminal bukanlah suatu kejahatan apalagi jika kelompok tersebut tidak pernah dilarang secara resmi oleh negara,” tegas Anum Siregar di PN Wamena.

Tim PH secara kemudian menegaskan bahwa keterangan saksi dari kesbangpol adalah tidak tepat karena fungsi kesbangpol hanya sebatas mendaftar, mendata dan melakukan pembinaan, bukan menegaskan suatu organisasi dilarang atau tidak. Pelarang organisasi harus melalui SK Menteri Kementrian Hukum dan HAM atau keputusan politik dari institusi politik.

Bahwa JFS adalah seorang turis yang berencana akan membuat dokumen perjalananya sepulang dari wisatanya sehingga saat dokumen tersebut belum sempat dibuat namun terdakwa sudah diadili. Tim PH mengutip keterangan ahli yang dihadirkan oleh JPU yang menerangkan bahwa jurnal yang dibuat oleh seseorang yang bertemu dengan kelompok yang dituduh berseberangan dengan negara, haruslah dicek dulu isi jurnal tersebut sebelum dituduh bahwa yang bersangkutan membuat tulisan yang menunjukkan bahwa dirinya bagian dari kelompok tersebut.

Faktanya JFS belum membuat jurnal. Fakta lainnya menunjukkan, sebelum JFS bertemu dengan kelompok yang dikatakan bertentangan dengan negara telah banyak orang atau organisasi yang bertemu dan membuat jurnal, buku, tulisan atau bahkan video/youtube sehubungan dengan kelompok tersebut namun mereka tidak ditangkap dan diadili. Bahkan jurnal, buku, tulisan atau video/youtube dapat ditemui, diakses secara bebas, tidak dilarang beredar atau dimusnahkan. Mendokumentasikan pertemuan dengan kelompok yang dituduh bertentangan dengan negara atau kelompok yang dilarang oleh negara bukanlah suatu kejahatan.

Usai pembelaan disampaikan oleh Tim PH, JPU kemudian meminta kesempatan untuk menyampaikan tanggapan (Replik) atas pembelaan tim PH JFS maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakan Repilk pada tanggal 25 April 2019. Setelah itu kesempatan diberikan kepada Tim PH untuk menyampaikan tanggapan balik (Duplik) pada tanggal 29 April 2019.

Didalam Duplik, Tim PH kembali menjelaskan tentang pertemuan dan komunikasi antara JFS dan SM. Bahkan ditegaskan juga terkait perjalanan dan pertemuan JFS dengan anggota KNPB sebelum bertemu dengan SM ataupun setelah bertemu dengan SM hanya berlangsung sebanyak 1 kali. Setelah itu tidak ada komunikasi antara JFS dengan mereka atau anggota KNPB lainnya ataupun upaya JFS untuk menjadi penghubung diantara mereka untuk mewujudkan delik makar.

”Hal ini membuktikan bahwa tidak ada upaya dari JFS untuk mewujudkan delik yang dituduhkan padanya,” Ujar Yulius Lalaar SH yang menyampaikan Duplik di PN Wamena. Kemudian dirinya mempertegas kembali argumentasi dari Tim PH JFS.

Lanjutnya,” bahwa pada materi pembelaan kami, kami tidak berdalil-dalil melainkan menunjukkan fakta dan keadaan pada persidangan ini bahwa pembuktian yang dilakukan dalam Surat Tuntutan tidak benar oleh karena antara lain tidak berdasarkan alat bukti atau keterangan yang ditemukan atau disampaikan dari/oleh alat bukti itu tidak benar atau meyakinkan. Dengan kata lain tidak ada keterangan atau ”fakta (hukum) dan keadaan” yang mendukung bahwa telah terpenuhi semua unsur makar sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP  yang tercermin dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Jakub Fabian Skrzypski.

Selanjutnya PH JFS menegaskan ketetapan mereka untuk menyatakan keberatan dan/atau menolak semua dakwaan dan surat tuntutan sdr Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, termasuk juga menolak semua materi Replik Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, serta menyatakan secara tegas tetap bertahan dengan pembelaan/Pleidoi kami yang telah kami bacakan dan sampaikan pada tanggal 23 April 2019.

Tim PH mengajukan permohonan kembali kepada majelis hakim yakni :

Pertama   : Menyatakan Terdakwa I Jakub Fabian Skrzypski  tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana makar sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 106 KUHP, Jo Pasal 87 KUHP,Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat dakwaan dan surat tuntutaan Jaksa Penuntut Umum.

Kedua      : Membebaskan Terdakwa I Jakub Fabian Skrzypski  dari segala dakwaan dan   tuntutan hukum.

Ketiga       : Merehabilitasi nama baik Terdakwa I Jakub Fabian Skrzypski di masyarakat dan membebankan biaya persidangan kepada Negara.

Setelah mendengarkan dan menerima Duplik dari tim PH, majelis hakim memutuskan akan menyampaikan putusan majelis Hakim pada hari kamis tanggal 2 Mei 2019.

(Tim advokasi AlDP).