Beras Miskin ‘Halal’ Dijual di Kota

Beras Miskin ‘Halal’ Dijual di Kota

warga Boven Digoel

Boven Digoel – Tak ada yang aneh di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel. Jika beras bantuan untuk masyarakat miskin dapat diperjualbelikan, itu sah-sah saja. “Dan ini bukan cerita baru, ada oknum kepala kampung bermain disini, mereka mengajukan daftar nama fiktif, diberikan uang, dan turunlah raskin, selisih raskin nama fiktif itu yang kemudian dijual,” kata Yohanes Kewerot, Sekretaris Dewan Adat Daerah Boven Digoel, pekan kemarin.

Ia mengatakan, masalah raskin pernah dibahas pemerintah. Sayangnya, selalu kecolongan akibat kurangnya pengawasan dari pihak resmi. “Kami masyarakat kurang tahu, apa karena raskin itu bisa dijual ataukah memang untuk orang tidak mampu, kalau dapat dijual, saya mau beli murah dan jadi pengusaha raskin saja,” ujarnya.

Andy Moromon, warga Tanah Merah mengungkapkan pihak terkait perlu mengejar ‘pengusaha raskin’ yang menjual beras milik orang susah. “Cari tahu makelarnya, karena menjual raskin, efeknya kena masyarakat. Bulog itu tidak tahu apa-apa, mereka cuma mengeluarkan beras, selanjutnya distrik dan kampung yang mendistribusikan, permainan ada disini,” paparnya.

Menurutnya, dibanyak tempat, kasus penyelewengan raskin sering terjadi. “Apalagi di wilayah pedalaman, kami berharap pemerintah turun dan mengecek apa benar raskin sampai ke penerima, atau malah masuk ke gudang oknum,” ucapnya.

Di Merauke, penyaluran jatah beras miskin di Distrik Muting, ternyata tak seluruhnya didapat warga tak mampu. Beberapa kepala keluarga terpaksa ‘mundur’ karena harga beras begitu tinggi. “Biar makan sagu saja, ada ikan juga, tinggal jaring saja,” kata Paskalis Pitsakay, warga Muting.

Ia mengatakan, harga raskin 15 Kg sebesar Rp60.000. Sementara untuk 50 Kg, Rp200 ribu. “Harga raskin juga turun naik, kadang murah, kadang mahal, saya tidak ada uang beli raskin,” ujarnya.

Kepala Distrik Muting Merse Mahuze menjelaskan, penyaluran raskin diperuntukkan bagi warga tak mampu. Di Muting, sebagian besar memperolehnya dengan harga terjangkau. “Kalau ada yang tidak dapat, itu bukan karena kesalahan dalam penyaluran, itu kan harus kumpul uang, nah, biasa ada yang tidak kumpul, jadi tidak bisa dapat raskin,” paparnya.

Pada tahun 2011, Divisi Regional Papua menyalurkan sebanyak 102.335.007 ton beras untuk masyarakat miskin di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jumlah penerima raskin di Papua sendiri tercatat 487.434 kepala keluarga. Sementara Papua Barat 112.093 KK. Tiap KK mendapat jatah sebanyak 15 kg beras. (02/ALDP)