Berita

Bencana Covid-19, Kebijakan Penanganannya dan Peristiwa Kekerasan di Papua (Seri-2)

Sumber : AlDP

Jayapura-Tulisan ini adalah tulisan kedua dari hasil pemantauan singkat yang dilakukan oleh tim AlDP terkait dengan munculnya wabah Covid-19 di tanah Papua selama bulan Mei 2020. Di periode ini masih terkait kebijakan pemerintah, anggaran dan bantuan, implikasi yang mulai muncul serta sejumlah peristiwa kekerasan ditengah Covid-19 yang masih mewabah di Papua.

A. Kebijakan di Papua: Lockdown, PSBB dan PSDD

Setelah ramai perdebatan dan implementasi kebijakan lockdown di Papua, pada akhir April 2020, pemprov Papua, telah mengirim surat kepada Kementrian Kesehatan RI untuk mengajukan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adalah bupati kabupaten Jayapura yang pertama kali merespon gagasan ini[1] menurutnya jika dilakukan PSBB akan berat sekali resikonya apalagi ketika pempov tidak memiliki data yang kuat dan fasilitas kesehatan yang siap untuk menentukan langkah yang cepat dalam menanganinya. Selain itu sumber pendanaan dari berbagai tingkatan harus siap termasuk ketika akan dilakukan pembatasan phisik/portal antar wilayah.

Sebelum adanya keputusan dari Jakarta, satu minggu menjelang idul fitri 1441H, pemerintah provinsi Papua memutuskan kebijakan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat(PSDD). Pembatasan ini memberikan waktu beraktifitas diluar rumah pada jam 06.00-14.00 WIT. Sebelumnya diterapkan, dilakukan sosiialisasi selama 3 hari. Faktanya dengan waktu yang singkat untuk berada di luar rumah, orang justru berbondong-bondong menggunakan kesempatan itu. Peluang berinteraksi meningkat. Seluruh ruas jalan mengalami kemacetan. Penyebaran Covid-19 makin tak terkendali.

Meski bandara dan pelabuhan ditutup sejak maret 2020 namun angka positif Covid-19 terus meningkat. Pada periode ini penularan lokal meluas secara komunal seperti di wilayah Hamadi dan sekitarnya (distrik Jayapura Selatan). Wilayah yang dimukim oleh 2.228 Kepala Keluarga (KK) atau lebih dari 8.237 jiwa dikarantina selama 2 minggu. Menyusul adanya 239 orang hasil Rapid test reaktif  yang langsung dikarantina untuk menjalani uji PCR serta swab.[2] Akibat dari penutupan pasar sayur dan ikan muncul pasar ‘dadakan’ dimana-mana. Setiap orang dipaksa mencari jalan keluar atas kesulitan ekonomi yang dialami. Setelah dibuka kembali, masih ditemukan angka positif Covid-19 secara signifikan, hingga 31 Mei 2020 ada 137 orang positif dari wilayah ini.

Demikian juga puluhan tahanan di Rutan Polres Jayapura Kota disebut-sebut terancam terjangkit Covid-19 usai polisi membiarkan seorang tahanan dengan gejala penyakit tersebut berbaur tanpa diisolasi terpisah.[3] Hingga 19 Mei 2020 setidaknya ada 30 orang positif berdasarkan tes swab.[4] Juga ada 41 warga binaan di Lapas Abepura menunjukkan hasil reaktif saat rapid test kemudian dilakukan swab test.[5] Ada 20 mahasiswa dari wilayah adat Saireri dengan hasil reaktif saat Rapid test dan langsung dikarantina. Selain itu ada 1 tahanan Polresta Jayapura yang merupakan pasien positif Covid-19 melarikan diri di Rumah Sakit Marthen Indey, kemudian berhasil ditangkap.

Pemerintah provinsi Papua menetapkan lima kabupaten dan kota yang menjadi prioritas dalam penanganan Covid-19 di Papua, yaitu Kabupaten Mimika, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Nabire.

Istilah lockdown dan PSBB belum selesai dipahami muncul istilah PSDD. Meski demikian istilah ‘lockdown’ lebih sering digunakan. Toh akhirnya yang dimengerti oleh masyarakat adalah tidak boleh keluar rumah setelah jam 14.00 Wit. Jalan ditutup dan dijaga. Pemblokiran di beberapa ruas jalan utama antar kabupaten, antar distrik dan beberapa tempat lainnya yang disebut sebagai Zona merah. Meski ada yang tetap bandel, kembali keluar rumah terutama di atas jam 21.00 Wit saat petugas penjaga pembatasan jalan, bubar.

Dalam UU nomor 6/2018, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah, yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi. PSBB ditetapkan menteri. Dalam pasal 59 disebutkan, PSBB merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Tujuan PSBB adalah mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat, yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

Di Papua, masih tidak terlalu jelas landasan hukum yang digunakan untuk penerapan istilah-istilah tersebut. Paskalis Letsoin, ketua Fraksi PDIP di DPRP mengatakan, kebijakan yang diterapkan selama ini belum ada dasar hukum. Kebijakan lebih bersifat pada urgensi dan situasional padahal untuk mengatur masyarakat apalagi mengeluarkan perintah pelarangan, seharusnya dibarengi dengan aturan yang jelas dan tersosialisasi dengan baik karena bentuk pelarangan yang dilanggar paling tidak ada sanksi yang melekat. Hal yang sama dikatakan oleh Ketua DPRP yakni hingga kini belum ada dasar hukum yang dipakai dalam pembatasan sosial karena itu DPRP mempersiapkan produk Perda(Peraturan Daerah).[6]

Selain itu kebijakan diantara pemerintah provinsi dengan kabupaten masih tidak searah termasuk ketika merespon kebijakan dari Pusat.

Misalnya terkait dengan pernyataan pemerintah pusat yang akan memberlakukan New Normal. Wakil gubernur provinsi Papua mengatakan mesti melihat kondisi objektif di daerah. Jika perhitungan bulan mei merupakan tertinggi kurva tertinggi dan Juni kurva harus turun maka sangat sulit diterapkan di Papua. Mengingat bahwa di Papua, kasus Covid-19 baru muncul pada bulan Maret (akibat klaster dari Jawa Barat dan Gowa) maka diiperkirakan justru di bulan Juni baru mencapai titik tertinggi, sehingga di Papua baru akan normal di bulan Juli dengan catatan jika semua pihak disiplin.[7]

Argumentasi ini diperkuat oleh Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Papua dr Silwanus Sumule. Menurutnya Papua belum dapat menerapkan new normal akibat jumlah warga positif Covid-19 terus meningkat. Saat ini tingkat penularan di Papua masih 1,8 atau satu orang menularkan ke dua orang yang kemudian menularkan ke empat orang atau N pangkat 2. Padahal salah satu persyaratan suatu daerah menerapkan new normal atau kenormalan baru adalah turunnya basic reproductive number (RO). Penerapan new normal jika R0 atau tingkat penularannya di bawah angka 1 yang artinya satu orang terjangkit tidak berpotensi menularkan ke orang lain.

Warga terjangkit Covid-19 setiap 24 jam terus bertambah selain itu wilayah sebaran virus corona pun meluas. Sebanyak 14 kota/kabupaten di Papua yang sudah terjangkit Covid-19 meliputi Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Biak Numfor, Nabire, Keerom, Merauke, Boven Digul, Jayawijaya, Sarmi, Mamberamo Tengah, Supiori, Waropen, dan Kepulauan Yapen.[8]

Bupati Mimika Eltinus Omaleng menindaklanjuti instruksi Gubernur Papua Lukas Enembe dengan memberlakukan PSDD melalui Instruksi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Covid-19 di Mimika. Selama penerapan PSDD, warga dilarang beraktivitas dari pukul 14.00-06.00 WIT [9] mulai Kamis 21 Mei 2020 hingga sampai 4 Juni 2020.

Kabupaten Mimika menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan perhatian serius karena tiingginya angka penyebaran Covid-19. Juru Bicara Tim Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 Kabupaten Mimika, Reynold Ubra menerangkan, kondisi dimana orang asli Papua yang hidup secara komunal menjadi perhatian khusus pemerintah daerah dalam hal pengendalian penyakit menular dimana virus penyakit menular seperti Covid-19, akan jauh lebih sulit ditangani apabila sampai masuk ke kampung-kampung pedalaman, atau wilayah terpencil yang sulit diakses. Masyarakat adat yang hidup secara komunal, dengan interaksi sosial sangat erat, selalu mengalami efek pandemik yang jauh lebih buruk dari pada masyarakat biasa. Pemerintah harus memikirkan keberpihakan kebijakan kesehatan bagi penduduk asli Papua. Tidak masalah apabila PSDD diperpanjang demi keselamatan masyarakat.[10]

Adapun respon dari Bupati kabupaten Jayapura agak berbeda, Bupati Mathius Awoitauw (Bupati Kabupaten Jayapura) mengatakan terkait new normal maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura akan mengikuti keputusan pemerintah pusat. Menurutnya yang harus diutamakan adalah tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sejauh ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua belum mengubah keputusan untuk melakukan pembatasan lintas udara dan laut. Terkait itu, biasanya akan ada komunikasi antara Pemprov Papua dan Pusat untuk mengambil keputusan.[11]

B. Dinamika Anggaran dan Bantuan

Penggunaan anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 mulai mendapatkan banyak sorotan. Misalnya diduga bahwa ada honor sejumlah tenaga medis tidak terbayarkan. Selain itu dana yang dialokasikan untuk membiaya tim Gugus Tugas dan aparat keamanan saat menjaga batas jalan atau melakukan sosialisasi dan larangan beraktifitas di luar rumah, perlu ada transparansi.

Terkait alokasi dana dari pemprov, Kepala Bappeda Pemprov Papua mengatakan pemprov mengalokasikan dana sebesar 312 milyar untuk penanganan Covid-19 dengan rincian 72 milyar untuk penanganan kesehatan, 75 milyar untuk penanganan dampak ekonomi dan 140 milyar penyediaan sosial atau Jaringan Pengaman Sosial.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) yang Ketua Harian Pencegahan dan Penanganan Papua Covid-19 Welliam Manderi mengatakan, dana bantuan sebesar 77 miliar rupiah dialokasikan untuk 27 kabupaten masing-masing mendapat 2 miliar rupiah, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura masing-masing 4 miliar rupiah. Kemudian lima rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 yaitu RSUD Timika di Kabupaten Mimika, RSUD Wamena di Kabupaten Jayawijaya, RSUD Merauke, RSUD Biak di Kabupaten Biak Numfor, dan RSUD Nabire masing-masing mendapat Rp5 miliar.Selanjutnya lima rumah sakit mitra yakni RS Dian Harapan, RS Provita, RS Marthen Indah, RS Bhayangkara, dan RS Soedibjo Sardadi masing-masing mendapat 500 juta rupiah. Kemudian 17 asrama mahasiswa Papua yang berada di luar provinsi masing-masing mendapat 50 juta rupiah. Manderi mengatakan, pemberian khusus kepada 17 asrama mahasiswa asal Papua itu untuk membantu mereka dalam menghadapi pandemi COVID-19 akibat terbatasnya aktivitas.[12]

Komisi Informasi Provinsi (KIP) Papua menyampaikan apresiasi pada Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Papua karena memberikan informasi penanganan darurat kesehatan di Provinsi Papua. KIP Papua mengharapkan adanya keterbukaan informasi dalam pelayanan publik dalam penanganan Covid-19. Termasuk bantuan dana dan barang. Sekaligus kejelasan dalam penggunaan anggaran. Penting bagi Pemerintah Provinsi Papua transaparan dan akuntabel dalam mengelola dan menggunakan seluruh anggaran, baik yang bersumber dari APBN/APBD maupun sumbangan berbagai pihak. Hal itu agar masyarakat mengetahui pemanfaatan dan pendistribusian anggaran dan non anggaran sudah tepat sasaran atau belum. Juga untuk mencegah peluang timbulnya niat oknum yang terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut melakukan perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang.[13]

Pada kabupaten Jayawijaya, Bupatinya menjanjikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) senilai 4 juta rupiah per kepala keluarga selama 4 bulan ke depan. Menurut Bupati, pembiayaan bantuan langsung tunai (BLT) akan digunakan dari Dana Kampung (DK). Sedang untuk bantuan sembako bersumber dari APBD Kabupaten Jayawijaya. Penyaluran bantuan baik sembako atau BLT ke masyarakat untuk tahap pertama menggunakan dana APBD Kabupaten.[14] Dana desa mulai cair pada tanggal 26 Mei 2020 dimana 35 persen akan dijadikan BLT.

Di Merauke, Kepala  KPPN Merauke I Made Ambara mengatakan bagi  warga  kampung  yang belum mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial lewat kantor pos, berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai  (BLT) dari dana  desa, sebesar Rp  600.000 perbulan   selama 3  bulan dan tambahan   Rp 300.000  perbulannya selama 3 bulan.

Adapun  untuk Kabupaten Jayapura akan dilakukan  penyaluran uang tunai sebesar Rp 600.000 setiap kepala keluarga. Sebelum penyaluran dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial sehingga didapatkan data yang betul-betul akurat.[15] Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura sebelum menyalurkan BLT telah melakukan pendataan dimana ada 22 ribu KK yang tersebar di 139 kampung, mereka akan mendapatkan BLT dari pemerintah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020.

Ada beragam respon dari warga masyarakat. Misalnya Forum Masyarakat, Intelektual, dan Aparatur Sipil Negara  (Rormia) Kabupaten Puncak meminta Pemkab Puncak, Provinsi Papua untuk transparan dalam pengelolaan anggaran awal penanganan Covid-19 dari APBD Kabupaten Puncak sebesar 1,5 miliar rupiah, anggaran baru dari pemangkasan pos APBD sebesar 167 miliar rupiah, dan dana kampung 2 miliar rupiah.[16]

Bupati Kabupaten Puncak, Willem Wandik kemudian meminta warga bersabar, katanya BLT belum disalurkan ke masyarakat karena Pemda masih melakukan normalisasi anggaran dan penyesuaian data penduduk penerima bantuan sosial tersebut.. Puncak masih berstatus zona hijau Covid-19. Bupati membagikan 100 ton beras kepada warga. Semua distrik menerima, hanya di Ilaga yang sempat terjadi penolakan, namun setelah menerima penjelasan dari  Bupati, mereka menerima.[17]

Demikian  juga yang dilakukan olah anggota DPRD Intan Jaya, ketidakjelasan penggunaan anggaran dari beberapa sumber menyebabkan mereka melakukan pemalangan kantor yang dijadikan posko Covid 19 di Nabire karena ada dana 5 milyar untuk membangun ruang isolasi yang sampai saat ini tidak dikerjakan belum lagi dana BLT dan bantuan lainnya dari pemerintah pusat.[18] Mereka menuntut adanya transparansi.

Jenis maupun jumlah bantuan mulai dikeluhkan oleh beberapa warga karena dinilai tidak merata dan tidak sesuai dengan harapan penerima bantuan. Bantuan yang diberikan tidak layak, misalnya dalam satu video yang viral di Wamena, menunjukkan bantuan minyak goreng diberikan diisi dalam botol kemasan air mineral 600 ml, warga tidak terlalu yakin apakah itu minyak goreng murni ataukah ada campuran di dalamnya. Selain itu ada petugas kesehatan yang mogok kerja bahkan memalang Puskesmas[19] dengan alasan mereka tidak menerima insentif dalam menangani pasien Covid-19 seperti di Puskesmas Arso dan RS Kwaingga kabupaten Keerom.

Disadari bahwa pendataan yang tidak tepat akan menyebabkan distribusi bantuan yang juga tidak tepat apalagi ketika pendataan masih mengandalkan peran aktif masyarakat tanpa menyediakan layanan jemput bola. Maka tidak heran akan masih banyak terjadi salah sasaran dalam pemberian bansos tidak saja saat corona, ketika tidak ada corona kejadian ini pun terjadi. Ini menjadi bukti bahwa bagaimana corona menguji kinerja pemerintah daerah di bidang sosial.[20]

C. Sejumlah Implikasi dari Kebijakan Penanganan Covid-19

Sebagaimana diketahui bahwa ’bentuk sanksi’ yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga yang tidak patuh pada protokol kesehatan, bermacam-macam. Misalnya di kabupaten Jayawijaya, bagi masyarakat yang masih berada diluar rumah di atas jam 14.00 WIT diberikan sanksi push up bagi yang berusia tertentu. Menurut Kapolres Jayawijaya, push up adalah bentuk tindakan pembinaan, tidak membahayakan masyarakat, baik kesehatannya, tidak menimbulkan cidera/luka dan tidak menimbulkan masalah baru yang bisa membesar. Pihaknya lebih memilih upaya pembinaan yang humanis[21]. Adapun bagi toko yang tidak taat dengan aturan maka ijin usahanya akan dicabut. Apabila masih melanggar maka akan ambil tindakan yang lebih tegas.[22]

Beberapa waktu lalu beredar video yang memperlihatkan salah satu anggota Polres Jayapura mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan pembatasan sosial saat itu oknum polisi itu juga mengancam akan memukul tulang belakang warga dengan rotan, bila ada yang masih berkeliaran di tempat umum setelah pukul 14.00 WIT. Kapolres Jayapura, AKBP Victor Makbon memastikan anggotanya yang ada dalam video tersebut salah bicara. Victor memastikan anggotanya tidak bermaksud menakut-nakuti masyarakat. Namun polisi itu ingin memastikan warga untuk patuh atas imbauan yang dikeluarkan. Apalagi jumlah kasus positif virus corona di Jayapura terus meningkat.[23]

Di kelurahan Dobonsolo distrik Sentani kabupaten Jayapura, sekelompok warga sempat melakukan pemalangan jalan diduga karena warga tersebut belum menerima bantuan dari pemerintah. Pemerintah mengatakan bahwa untuk sementara pemerintah mendistribuksan bantuan ke tempat lain terlebih dahulu sebab ketika tempat tersebut dikarantina, bantuan sudah diberikan.

Di Mamberamo Tengah(Mamteng), Kapolres Mamteng AKBP Deni Herdiana mengancam akan menembak mati warga masyarakat yang menjaga palang tapal batas antara Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Mamteng. Kapolres Mamteng bersama aparat Gabungan membongkar Paksa Palang Tapal Batas yang ada di Posko Relawan di Wilayah Kampung Wunan Kalenggaima Distrik Wollo Kabupaten Jayawijaya( 9 Mei 2020). Kapolres menyebutkan bahwa Posko yang dibangun Ilegal, walaupun sudah disampaikan bahwa Posko yang ada di Wollo diperintahkan langsung oleh Pemerintah dibawah naungan Ketua Covid Wilayah Lapago. Kapolres Mamteng mengeluarkan Instruksi untuk membongkar Palang dan mengancam akan membakar Posko Relawan di Distrik Wollo.[24]

Di Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Papua, pemerintah kabupaten menertibkan portal-portal jalan ilegal yang dibangun warga di sejumlah ruas jalan di wilayah itu terkait dengan penutupan aktivitas keluar dan masuk untuk mencegah penularan Covid-19  karena meresahkan masyarakat. keberadaan portal ilegal sangat meresahkan masyarakat karena dinilai disalahgunakan oleh oknum warga yang membangunnya.[25] Terhitung ada 14 portal ilegal yang berhasil diterbitkan.

D. Sejumlah Konflik dan Peristiwa Kekerasan di Tengah Pandemi Covid-19

Ditengah bahaya Covid-19 terjadi sejumlah konflik atau peristiwa kekerasan. Misalnya konflik horizontal yang dipicu sengketa lahan, di distrik Arso hingga satu orang warga dilaporkan meninggal dunia dan tujuh orang lainnya luka-luka di Kampung Ifia – ifia Arso 11, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom pada 30 April 2020. Permasalahan berawal antara Servanus Bate dengan Melki Siamba yang sebelumnya telah diselesaikan di Mapolres Keerom dan telah dibuatkan surat pernyataan.[26] Konflik sengketa lahan juga terjadi di Jalan Jayanti Kelurahan Kalibobo Nabire, mengakibatkan 6 orang warga luka-luka. Aksi saling serang warga antara Suku Dani yang diduga berkebun tanpa ijin di lahan milik Suku Mee.[27]

Pada 15 mei 2020 Pos Polisi 99 Ndeotadi di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Papua, diserang sekelompok orang tak dikenal diperkirakan sekitar pukul 22.30 WIT. Pelaku menganiaya Briptu Kristian Paliling yang sedang berjaga di pos dan merampas tiga pucuk senjata api.[28]

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Sebby Sambom mengatakan, pihaknya bertanggungjawab atas penyerangan dan perampasan senjata di Pos Polisi 99 Ndeotadi, Paniai, Papua. Pemimpin penyerangan tersebut adalah Anton Tabuni pasukan TPNPB di bawah pimpinan Komandan Operasi Nasional TPNPB Lekagak Telenggen.  Penyerangan dan perampasan senjata dilakukan karena militer Indonesia merampas senjata mereka di Tembagapura. TNI POLRI untuk tidak menyiksa masyarakat di distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai tetapi mengejar pelaku. [29].

Pada 18 Mei 2020, pimpinan Kodap IV TPN-PB wilayah Paniai, Demianus Magai Yogi menegaskan, dirinya bersama anak buah tak pernah melakukan perampasan senjata api milik Polres Paniai di Pos Polisi kampung 99 Ndeotadi, Baya Biru, Kabupaten Paniai.. Dengan alasan mereka sudah banyak senjata dari membeli. Di Meepago, Yogi mengaku dari pengamatannya banyak kelompok yang ‘bermain’ demi kepentingan pribadi sehingga kerapkali dirinya jadi ban serep. Menurutnya  ada barisan Merah Putih dan ada kelompok TPNPB binaan. Katanya hingga kini pihaknya tak pernah melakukan aksi-aksi kekerasan. Dirinya mengatakan masih berkuasa di sejumlah Kabupaten pada wilayah Meepago seperti Mimika bagian gunung, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Nabire hingga Wasior.[30] Kapolda Papua mengatakan pelaku penyerangan tinggal di sekitar pos polisi tersebut. Jaraknya hanya sebelah rumah[31]. Pihak polda menyatakan akan terlebih dahulu melakukan tindakan persuasif untuk mengambil kembali senjata yang hilang dengan meminta bantuan tokoh agama dan masyarakat setempat.

Dewan Adat Daerah atau DAD wilayah Kabupaten Paniai, Papua mengingatkan Kepolisian Daerah (Polda) Papua tidak menjadikan penyerangan pos polisi di kilometer 99 Degeuwo, Kampung Ndeotadi, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, sebagai alasan untuk melakukan penyisiran atau operasi keamanan (operasi penegakan hukum) di wilayah itu. Gobay mengatakan wilayah Degeuwo merupakan areal pertambangan rakyat. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya di wilayah pertambangan rakyat tersebut. Ketika aparat keamanan melakukan penyisiran atau operasi keamanan, dikhawatirkan warga yang tidak tahu masalah terkena imbasnya. Bukan tidak mungkin mereka akan menjadi korban salah sasaran.[32]

Kematian seorang warga masyarakat yakni Marius Betera setelah dianiaya oleh oknum polisi di PT Korindo menuai kecaman. Korban datang ke perusahaan untuk mempertanyakan kebunnya yang dirusak oleh perusahaan. Polisi membantah tuduhan sebagai pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan mengatakan bahwa berdasarkan hasil autopsi korban meninggal karena serangan jantung.[33] Sedangkan Koalisi LSM di Papua dalam siaran Persnya meminta agar PT Korindo memenuhi tanggungjawabnya untuk memenuhi HAM serta menuntut kapolda Papua mengusut tuntas peristiwa tersebut. [34]

Seorang warga non karyawan ditemukan tergeletak dengan sejumlah luka tembak di jalan tambang Mile 61, area operasi PT. Freeport Indonesia, tanggal 21 Mei 2020. Korban kemudian dilarikan ke ruang emergency RS Tembagapura. Korban dalam kondisi selamat dengan sejumlah luka tembak.[35] Polisi menduga pelakunya berasal dari KKB di Kali Kopi namun hingga kini belum terungkap jelas.

Tanggal 22 Mei 2020, dua tenaga medis tim Gugus Tugas Covid-19 diduga ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya. Dua tenaga medis itu masing-masing adalah Alamanek Bagau(luka-luka) dan Koni Somou(meninggal dunia).[36]

Sehari setelah peristiwa tersebut, TPNPB-OPM mengeluarkan 4 seruan :

  1. Pemerintah Indonesia melalui TNI-POLRI di lapangan operasi segera hentikan menggunakan Warga Masyarakat setempat sebagai mata-mata TNI-POLRI di Wilayah Perang seperti Ndugama, Intan Jaya, Tembagapura dan Pengunungan bintang serta Papua lainya
  2. Kepada Warga sipil di Tanah Papua pada umumnya dan khususnya Masyarakat setempat untuk di Wilayah perang seperti Ndugama, Intanjaya, Tembagapura, Pengunungan Bintang, dan Papua lainnya dilarang keras mengikuti bujukan Pasukan TNI-POLRI untuk menjadi mata -mata Indonesia membawa muka kedepan mengejar Pasukan TPNPB-OPM, karena Pasukan TPNPB-OPM siap menebak mati dan siap bertanggung jawab atas pengorbanannya. Hati-hati bergabung bersama Pasukan TNI-POLRI.
  3. Pemerintah Indonesia segera umumkan 4 orang Anggota Pasukan Keamanan Indonesia TNI-POLRI yang gugur bersama 1 Orang Warga sipil tewas adalah Kesalahan Pasukan TNI-POLRI, maka segera bertanggung jawab.
  4. Sesuai dengan Hukum Revolusi gerliya, siapapun orang Papua yang jadi Agen TNI-POLRI adalah musuh utama Pasukan TPNPB-OPM, jika tidak ada ampun akan tembak mati,hal ini berlaku untuk seluruh wilayah teritorial West Papua dalam 33 Kodap TPNPB di bawa Pimpinan Panglima Tinggi Jenderal Gen Goliat Tabuni dan Komadan Operasih umum TPNPB se Tanah Papua Mayor Jenderal Lekagak Telenggen siap bertanggung jawab apabila pasukan TPNPB-OPM Menembak Mati warga sipil yang bergabung dengan Pasukan Keamanan IndonesiaTNI-POLRI.[37]

Seruan ini diduga ada kaitannya dengan tuduhan dari TPNPB-OPM bahwa kedua petugas medis adalah mata-mata. Tuduhan ini sudah dibantah dan dijelaskan oleh korban Almanek Bagau bahwa HT yang dibawa korban dan sempat ditanyakan oleh salah satu pelaku adalah adalah pemberian Dinas Kesehatan kabupaten Intan Jaya untuk berkomunikasi bukan digunakan untuk memata-matai kelompok pelaku.[38]

Tanggal 25 Mei 2020, patroli PSDD di Jayapura telah memakan korban yakni saat sekelompok orang di depan sebuah restoran, di Hamadi masih berkumpul meski waktu telah melewati jam pembatasan, yakni pukul 14.00 WIT[39] kemudian disiram dengan menggunakann mobil Water Canon Polda Papua. Akibat semprotan tersebut Justinus Silas Dimara terplanting, mengalami pendarahan dan meninggal. Keluarga korban meminta aparat kepolisian bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Personil yang bertugas pada saat kejadian, saat ini dalam pemeriksaan  sie propam Polresta Jayapura Kota di back up Bid Propam Polda Papua.[40]

Kepolisian Mimika, Papua, Rabu pada tanggal 27 Mei 2020 telah menangkap ST, diduga sebagai pelaku penghinan terhadap Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw yang diunggah melalui media sosial Facebook.Polda menyebut ST sebagai humas KNPB. Dalam postingan akun facebook milik ‘Wendanax Nggembu’ pada 24 Mei 2020, ST menuding Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw sebagai pelaku pembunuhan terhadap dua mahasiswa Papua di Timika serta dua tenaga medis Puskesmas Wandai, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya.[41]

Tanggal 29 Mei 2020, Satuan Reskrim Polres Mimika menangkap 2 orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana, Timika, Papua yang menewaskan Warga Negara (WN) Selandia Baru, Graeme Thomas Wall (57) pada 30 Maret lalu. Penangkapan di depan Wisma Atlet Timika Papua.  2 orang KKB Kali Kopi anak buah dari Joni Botak berinisial TW dan YM. Keduanya berada di Wisma Atlet karena terjaring pemeriksaan di pertigaan Pom Lama oleh tim gugus tugas Covid-19. Keduanya dinyatakan positif berdasarkan rapid test. Berdasarkan pemeriksaan, TW mengaku ikut dalam aksi dan membawa tas milik Joni Botak. Dia juga menjelaskan secara detail pelaku-pelaku penembakan di Kuala Kencana dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan.Sementara untuk YM, masih sebatas mengaku sebagai pasukan namun belum ada keterlibatan dalam rangkaian tindak pidana yang dilakukan KKB. YM dilepaskan dan wajib lapor.[42]

KKB diduga kembali melakukan penembakan terhadap seorang warga sipil di Kampung Magataga, Jalan Trans Papua, perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Jumat 29 Mei 2020.[43] Korban diketahui bernama Yunus Sani. Aparat kepolisian mengatakan informasi yang didapat dari saksi yakni Pater Niko Wakey. Belum ada infrmasi yang lengkap dan terinci mengenai peristiwa tersebut apakah masih ada kaitan dengan peristiwa sebelumnya yakni karena ada tuduhan sebagai mata-mata ataukah karena peristiwa yang berbeda. Demikian juga terkait identitas pelaku.

TPNPB melalui juru Bicara TPNPB, Sebby Sambon mengklaim telah melakukan penyerangan dan berhasil menduduki  empat pos TNI dan Polri di Kabupaten Nduga dan merampas sejumlah senjata. Dikatakan penyerangan dilakukan selama seminggu atau pada 18 sampai 25 Mei 2020.[44] Kemudian merampas perlengkapan militer yang tertinggal yakni diantaranya 60 magasin peluru aktif dengan amunisi sebanyak 1.800 butir, peluru rantai 3 unit, 16 peluru roket basoka, 30 buah tas ransel.Lalu, 12 buah HP kamera, 6 buah handy talkie (HT), 2 HP Satelit Inmarsat dan Thuraya, 15 buah rompi antipeluru, sepatu, baju-celana, terpal, dan peralatan lainnya yang belum dirinci.

Polda Papua membantah info tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Mustofa Kamal informasi itu pertama kali disebarkan oleh Jubir TPNPB Sebby Sambom hingga viral di media sosial dengan membuat propaganda dan menimbulkan rasa takut serta panik warga Kabupaten Nduga, Papua.[45]

E. Rekomendasi

  1. Perlu ada penjelasan mengenai kebijakan dan dasar hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah dan menangani penyebaran virus Covid-19. Pemerintah juga perlu mempertimbangan dan merumuskan kebijakan selanjutnya atau skenario setelah masa PSDD diakhiri atau apabila provinsi Papua belum dapat memasuki new normal dalam waktu yang diputuskan oleh pemerintah pusat.
  2. Kebijakan penanganan Covid-19 harus dilakukan sinergis antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui koordinasi yang efektif termasuk merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Satgas Pengendalian Pencegahan Penanganan Covid-19 dan aparat keamanan. Demikian juga terkait kebijakan pembatasan jalan atau pemasangan portal diantara kabupaten/kota hingga distrik dan kampung/kelurahan serta penerapan sanksi yang bersifat edukasi dan tidak membahayakan.
  3. Perlu transparansi mengenai sumber anggaran dan penggunaannya dalam berbagai bentuk atau bantuan termasuk pembiayaan terhadap aparat keamanan, Selain itu melakukan pendataan yang akurat berbasis kelurahan atau kampung terkait distribusi dan pemerataan bantuan Covid-19. Termasuk juga jenis dan jumlah bantuan yang layak diberikan.
  4. Semua pihak wajib menjunjungi tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bagi aparat keamanan dan kelompok bersenjata hendaknya menghentikan aksi kekerasan, intimidasi serta tindakan represif terhadap warga masyarakat secara khusus terhadap petugas kesehatan yang sedang menjalankan tugasnya. Secara khusus pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan keamanan dan insentif sesuai dengan tanggungjawab yang telah dikerjakan.
  5. Penting untuk dilakukan penyelidikan dan proses hukum yang independen dan profesional terhadap sejumlah peristiwa kekerasan termasuk pemberitaan yang lebih akurat dan berimbang guna mewujudkan persamaan dimuka hukum dan mencegah stigma terhadap individu, kelompok atau profesi tertentu.
  6. Meninjau kembali kebijakan pembatasan jam beraktifitas diluar rumah dengan tetap didukung oleh semua pihak termasuk warga masyarakat untuk patuh menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan bersama.

Jayapura, 30 Mei  2020

 

[1] https://daerah.sindonews.com/read/10391/174/bupati-jayapura-provinsi-jangan-lepas-tangan-tanggung-jawab-soal-covid-19-1588068286

[2] https://republika.co.id/berita/qa9wuh409/emrapid-test-emreaktif-239-warga-jayapura-diisolasi

[3]https://wowkeren.com/berita/tampil/00313190.html

[4]https://regional.kompas.com/read/2020/05/19/19153621/tambah-19-orang-total-30-tahanan-polresta-jayapura-positif-covid-19

[5]https://news.detik.com/berita/d-5013248/hasil-rapid-test-41-warga-binaan-di-lapas-abepura-papua-reaktif-corona

[6] “Pembatasan Sosial Selama Ini Belum Ada dasar Hukumnya”, Cenderawasih Pos, 28 Mei 2020, hal 5

[7] https://seputarpapua.com/view/klemen-tinal-papua-belum-bisa-menerapkan-new-normal-di-bulan-juni.html

[8] https://papua.bisnis.com/read/20200530/414/1246482/positif-covid-19-masih-naik-papua-belum-bisa-terapkan-new-normal

[9]https://regional.kompas.com/read/2020/05/20/23412181/pemkab-mimika-terapkan-psdd-mulai-21-mei-ini-aturan-yang-harus-dipatuhi

[10] https://seputarpapua.com/view/mimika-ikuti-arah-kebijakan-pemprov-papua-psdd-bakal-diperpanjang.html/2

[11] http://papuatoday.id/2020/05/29/pemerintah-kabupaten-jayapura-akan-ikuti-keputusan-pemeritah-pusat-terkait-new-normal/

[12] https://www.antaranews.com/berita/1456275/pemprov-papua-kucurkan-dana-rp77-miliar-untuk-penanganan-covid-19

[13] https://www.beritasatu.com/nasional/627807-pandemi-covid19-di-papua-perlu-transparansi-informasi

[14] https://www.nokenlive.com/2020/04/23/bupati-jayawijaya-setiap-kk-terima-blt-4juta-selama-4-bulan/

[15] https://www.nokenlive.com/2020/05/05/penyaluran-blt-ke-kampung-lewat-kantor-pos/

[16] https://jubi.co.id/pemkab-puncak-papua-transparan-anggaran-covid-19/

[17] https://seputarpapua.com/view/warga-kabupaten-puncak-dihimbau-bersabar-terkait-pembagian-blt.html

[18] https://suarapapua.com/2020/05/12/anggota-dprd-palang-posko-covid-19-intan-jaya-di-nabire-ada-apa/

[19] https://www.vivanews.com/berita/nasional/50555-miris-insentif-corona-tak-cair-tim-medis-di-keerom-papua-mogok-kerja?medium=autonext

[20] Kesiapan Pemda Papua di tengah Corona oleh Purwanti, Cenderawasih Pos, 27 Mei 2020, hal 22

[21] https://www.ceposonline.com/2020/05/28/pastikan-sanksi-bagi-pelanggar-tidak-membahayakan/

[22] https://reportasepapua.com/22507-2/

[23]https://papua.tribunnews.com/2020/04/20/kapolres-jayapura-buka-suara-soal-video-viral-polisi-ancam-pukul-warga-yang-berkeliaran-pakai-rotan

[24]https://www.nokenlive.com/2020/05/11/kapolres-sebut-ada-yang-politisir-tindakan-aparat/

[25]https://papua.bisnis.com/read/20200505/414/1236479/pemkab-jayapura-tertibkan-portal-portal-jalan-ilegal-di-sentani

[26]https://www.ceposonline.com/2020/05/02/sengketa-lahan-satu-1-warga-tewas-dan-tujuh-luka-luka/

[27]https://news.detik.com/berita/d-5022809/2-kelompok-warga-di-nabire-baku-serang-akibat-sengketa-tanah-6-orang-luka

[28]https://regional.kompas.com/read/2020/05/19/18574651/detik-detik-penyerangan-pos-polisi-di-paniai-dilakukan-saat-keadaan-gelap

[29]https://tribun-arafura.com/2020/05/18/sebby-sambom-tpnpb-bertanggungjawab-atas-penyerangan-dan-perampasan-senjata-di-pospol-99-ndeotadi-paniai/

[30]https://wagadei.com/2020/05/18/bantah-rampas-senjata-di-99-yogi-tegaskan-banyak-kelompok-di-meepago/

[31]https://papua.tribunnews.com/2020/05/19/kapolda-papua-sebut-pelaku-penyerangan-pos-polisi-di-paniai-adalah-warga-sekitar

[32]https://jubi.co.id/dad-paniai-penyerangan-pos-polisi-jangan-jadi-alasan-operasi-keamanan/

[33]http://rmolpapua.id/2020/05/18/polda-papua-bantah-informasi-petani-meninggal-karena-dianiaya-polisi-di-boven-digoel/

[34]http://kabarmapegaa.com/Artikel/Baca/koalisi_pt_tse_harus_lakukan_pemulihan_dan_pencegahan_terjadinya_pelanggaran_ham.html

[35]https://seputarpapua.com/view/seorang-warga-non-karyawan-ditemukan-tertembak-di-mile-61-area-freeport.html

[36]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200523111553-20-506132/polisi-dua-petugas-medis-corona-ditembak-kkb-di-papua

[37]https://jagapapua.com/article/detail/2851/4-seruan-tpnpb-opm-poin-2-akan-tembak-mati-mata-mata-tni

[38]“’Almanek Bagau : Salah Kami Apa”, Cenderawasih Pos, 27 Mei 2020, hal 1 dan 4

[39]https://jubi.co.id/semprotan-water-canon-satgas-covid-19-tewaskan-warga-papua-butuh-payung-hukum/

[40]https://mediaindonesia.com/read/detail/315865-disemprot-water-canon-satu-warga-jayapura-tewas

[41]https://www.merdeka.com/peristiwa/hina-kapolda-papua-di-media-sosial-2-aktivis-knpb-ditangkap.html

[42]https://news.detik.com/berita/d-5034759/lagi-2-pelaku-penyerangan-freeport-yang-tewaskan-wn-selandia-baru-ditangkap

[43]https://news.detik.com/berita/d-5037172/mengaku-tentara-hutan-kkb-tembak-mati-warga-di-intan-jaya-papua

[44]https://www.kompas.tv/article/83603/kkb-klaim-dalam-seminggu-berhasil-rebut-4-pos-tni-polri-dan-rampas-sejumlah-senjata-ini-kata-polisi?page=all

[45]https://kabar24.bisnis.com/read/20200528/16/1245933/polda-papua-penguasaan-4-pos-tni-polri-oleh-kkb-papua-hoaks