Belum Ada Regulasi Soal Kebebasan Berekspresi di Papua

Belum Ada Regulasi Soal Kebebasan Berekspresi di Papua

Kebebasan berekspresi

Jayapura – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Nikodemus Kogoya mengatakan, sebagian besar kabupaten di Papua belum memiliki aturan tentang kebebasan berekspresi.

“Karena banyak daerah baru yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Belum berpikir soal Peraturan Daerah itu,” kata Nikodemus Kogoya, kemarin.

Ia mengatakan, kemerdekaan berekspresi hak dari pada warga Negara. Siapa saja boleh mengeksplorasi secara jauh menyangkut budaya, sosial politik dan agama. “Silahkan, budaya Papua bisa dipublikasikan, tapi apabila ada yang sakral dan tidak untuk dikonsumsi publik, ya harus dimengerti, begitu juga dengan sosial politik,” ujarnya.

Tema tentang kebebasan berekspresi mulai menjadi perbincangan hangat tokoh-tokoh agama dan pemerintah.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat, Yan Christian Warinussy mengatakan, atas kebebasan ekspresi, berkumpul dan berpendapat, selayaknya pemerintah segera merubah cara pandang dan model pendekatannya. “Pemerintah harus mampu menjamin bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak asasi yang sangat penting dan mestinya dilindungi,” katanya.

Demikian juga dengan perbedaan pandangan politik warga negaranya yang tidak serta merta ditindak menggunakan kekerasan atau aturan hukum yang bersifat represif seperti halnya pasal 106 dan 110 KUH Pidana Indonesia. “Pemerintah Indonesia seharusnya sejak sekarang mesti secara serius memberi ruang dan tempat bagi terciptanya dialog damai yang adil dan transparan serta netral diantara pemerintah dengan wakil-wakil Tanah Papua,” kata Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM ‘John Humphrey Freedom Award’ itu.

Ia juga menghimbau pemerintah untuk segera mengambil keputusan penting dalam mengatur pembebasan terhadap para aktivis Papua yang dihukum dan dipenjara karena alasan perbedaan pandangan politik dengan pemerintah. “Mereka adalah Filep Karma, Forkorus Yaboisembut, Selpius Bobii, Dominikus Sorabut, August Makbrawen Sananay Kraar dan Edison Kladius Waromi,” pungkasnya. (JO/Jayapura)