Beda Pandang Integrasi Papua Perlu Didialogkan
Persidangan Buktar Tabuni

Beda Pandang Integrasi Papua Perlu Didialogkan

Jayapura – Salah satu bahasan hangat ketika membahas Indikator Papua Tanah Damai adalah menyangkut aspek politik.

Para peserta Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai yang digelar Aliansi Demokrasi untuk Papua, Jaringan Damai Papua dan Tifa Foundation di Kota Jayapura, Sabtu kemarin berpendapat, status politik Papua ke dalam NKRI merupakan masalah utama konflik vertikal antara orang Papua dan pemerintah RI.

“Sebab itu masalah utama yang dihadapi oleh orang Papua,” ujar Mira, aktifis jaringan AlDP sejak tahun 2009. “Kalau masalah politik tidak dibahas maka dialog tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak ada gunanya,” katanya lagi.

Sementara itu, peserta lain Dr.Tony Wanggai mengatakan betapa susahnya apabila membahas masalah politik. “Jakarta tidak akan setuju, kita harus realistis,” ucapnya. “Kan dialog juga belum dimulai, ini proses yang harus dicoba,” tambah Mira.

Forum kajian sepakat perlu membahas dialog untuk mencari solusi terbaik atas perbedaan pendapat mengenai integrasi Papua ke dalam NKRI. “Perbedaan tafsir sejarah ini harus diakhiri,” kata Ariyanto Kadir, dari Stikom. Ia berpendapat bahwa perbedaan yang ada justru harus didialogkan dan bukan dihindari.

Forum memandang, untuk menjembatani sikap saling tidak percaya diantara penerintah Indonesia dan rakyat Papua, diperlukan pihak lain untuk membantu memediasi. “Pihak Ketiga, tidak masalah, diperlukan, asalkan pihak itu netral dan bisa diterima oleh kedua belah pihak,” tambah Mira. (Tim/AlDP)