Banyak Dokumen Pemekaran Belum Lengkap
Ilustrasi pelebaran jalan

Banyak Dokumen Pemekaran Belum Lengkap

Ilustrasi Dokumen

Jayapura – Wacana pemekaran kembali menguat beberapa waktu belakangan ini bahkan menjadi agenda pembahasan di dalam rapat paripurna DPRP. Komisi A DPRP ditugaskan oleh Badan Musyawarah DPRP tertanggal 11 Juni 2012 untuk menyiapkan dan mengelola data pemekaran yang ada. Hampir setiap hari berbagai  tim pemekaran datang mengunjungi Komisi A DPRP.

“Semuanya harus merujuk pada PP Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah,” demikian penjelasan Hendrik Tomasoa SH MHum anggota Komisi A DPRP.

Tomasoa yang juga seorang pengacara handal di Papua mengatakan bahwa hampir sebagian besar dokumen yang masuk di Komisi A belum sesuai dengan amanah dari PP Nomor 78 tahun 2007.

“Hampir semuanya langsung-langsung saja, tidak didahului dengan aspirasi dari bamuskam sehingga DPRP juga mengalami kesulitan untuk melakukan paripurna”. Selain itu berbagai kelengkapan administrasi ada yang terkesan dibuat sepihak padahal apabila ada keputusan dari DPRD setempat atau DPRP haruslah keputusan yang diparipurnakan.

Katanya gubernur sendiri belum menyampaikan berbagai dokumen pemekaran kepada DPRP. Kesulitan lainnya adalah hingga kini APBD secara khusus belum menganggarkan dana untuk pembahasan aspirasi pemekaran.

“Soal anggaran kita bisa tunda dulu tapi yang jelas kita sekarang meminta gubernur untuk mengirim berkas-berkas yang sudah lengkap dieksekutif untuk kita lihat kembali dan diparipurnakan, nanti anggarannya di APBD Perubahan saja,” katanya.

Kini Komisi A DPRP sedang menyusun ulang dokumen pemekaran yang sudah masuk ke Komisi A DPRP,tercatat ada sekitar 25 proposal pemekaran sebagian besar pemekaran kabupaten tapi ada juga pemekaran distrik dan provinsi.

Hanya ada sekitar 2 yang memiliki dokumen lengkap selebihnya masih kurang bahkan ada yang hanya bersifat proposal kecil..”Padahal sesusai dengan amanat PP 78 tahun 2007 kelengkapan administrasi, tehnis dan syarat phisik kewilayahan mutlak diperlukan”.(Tim/AlDP).