Banyak Bangunan Mubazir di Tanah Merah

Banyak Bangunan Mubazir di Tanah Merah

Kantor DPRD Boven Digoel disegel warga

Boven Digoel – Pembangunan di Tanah Merah, Boven Digoel terus digalakan. Banyak bangunan didirikan megah sebagai kantor pemerintah. Sayang, beberapa diantaranya ditinggal kosong dipenuhi rumput

“Bukan rahasia umum lagi, ada kantor seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang sampai saat ini tidak dipakai, padahal dana yang dikucurkan untuk itu tidak sedikit,” kata Andy Moromon, warga Tanah Merah, pekan kemarin

Kantor DPRD dibangun tidak jauh dari pusat Kota Tanah Merah. Gedung mewah itu menelan biaya hingga miliaran rupiah. Sementara gedung kantor DPRD lama, terletak ditengah pusat kota. Saat ini disegel warga karena kecewa anggota dewan tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. “Ada juga bangunan kantor yang belum digunakan, warga mempertanyakan mengapa uang dihabiskan percuma untuk bangun kantor sementara masih ada kebutuhan mendesak lain yang harus direalisasikan,” ujarnya.

Athan Koknak, warga Tanah Merah menuding pemerintah tak berpihak pada masyarakat. “Sepertinya tidak ada tata ruang kota sehingga mengakibatkan pembangunan kantor jadi mubazir. Kalau ada rencana tata ruang, pasti tidak begini, ini namanya bikin masyarakat yang sengsara,” ujarnya.

Ironisnya, meski beberapa bangunan tidak digunakan, sejumlah kantor pemerintahan di Boven Digoel masih mengontrak rumah milik warga. “Ini yang aneh, coba kantor yang kosong dipakai saja, buat apa lagi kontrak rumah. Ya buang buang uang itu,” katanya.

Mantan pelaksana tugas Sekertaris Daerah Boven Digoel Bonefasius Konotigop menjelaskan, pembangunan perkantoran di Tanah Merah tidak berdasar pada tata ruang wilayah. “Itu berdasarkan kebijakan dari pemerintah, saya waktu itu tak dapat buat apa-apa. Tapi sejujurnya, pembangunan kantor yang akhirnya tidak dipakai, merupakan pemborosan,” ucapnya.

Ia mengatakan program pemerintah daerah tidak ada di kampung. Jika ada ‘gerak’ di kampung, itu lantaran ada dana Respek (Rencana Strategis Pembangunan Kampung). “Ada istilah P4, Pejabat Pergi, Pewagai Pulang, ini menandakan pemerintah dan pejabat jauh dari masyarakat, kalau dekat, tentunya ada program untuk mensejahterakan, pastinya juga tidak ada kantor yang dibuat percuma,” katanya.

Konotigop memandang, menjadi tugas DPRD Boven Digoel menyuarakan permasalahan daerah itu. “Tapi itu juga sama saja, anggota dewan hilang tidak tahu kemana, nanti kalau ada perjalanan keluar daerah baru semua pergi, saya kira itu membuat warga kecewa dan memalang kantor DPRD.”

Ia menyarankan agar sekertaris daerah Boven Digoel segera didefinitifkan. “Karena sekda merupakan jabatan sentral dan utama, kalau bupati itu jabatan politik, kalau tidak ada sekda, bikrokrasi macet, akibatnya pelayanan publik tidak jalan,” pungkasnya. (02/ALDP)