Bambang Darmono Sosok Baru Yang (bakal) Hadir di Papua ?

Bambang Darmono Sosok Baru Yang (bakal) Hadir di Papua ?

Bambang Darmono

Andawat-Bambang Darmono, Letnan Jenderal (purn TNI) mantan sekjen Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas) disebut-sebut sebagai orang yang diberi tugas oleh presiden RI untuk memimpin unit yang akan dibentuk berdasarkan Raperpres yakni UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dia bertugas cukup lama di Aceh, masuk pada putaran ke empat pada perjanjian Helsinky sampai pada putaran ke lima penandatanganan, tugasnya sebagai wakil resmi pemerintah Indonesia untuk Aceh Monitoring Mission ( AMM).

Menurutnya, UU 18 Thn 2001 tentang Aceh yang hampir sama waktu dikeluarkannya dengan UU OTSUS untuk Papua ternyata memiliki kekeliruan dari pemerintah ketika memandang masalah dan pendekatan tentang Aceh dan Papua. Pendekatan dengan UU tersebut ternyata tidak menemukan solusinya…”.. Saya sepakat bahwa OTSUS lahir karena kata “M” karena tekanan merdeka. Oleh karena itu ketika OTSUS ini dijalankan banyak orang mengatakan gagal..” terangnya pada saat memantau acara Konsultasi Publik bagi komunitas strategis di Mimika.

“…Sejak bergulirnya wacana dialog Papua Jakarta, terus menjadi pembicaraan, perdebatan atau bahkan tema berbagai seminar dan sejenisnya, saya juga memiliki pandangan yang sama tentang penyelesaian permasalahan Papua yaitu melalui dialog, hanya saja saya lebih senang menyebutnya sebagai dialog tentang Papua. Pandangan inipun telah saya kemukakan/angkat dalam berbagai pertemuan atau rapat dilingkungan pemerintahan…” jelasnya

Lebih jauh dikatakannya bahwa dialog harus tidak ada syaratnya, sebab kalau ada syarat dan ditekankan maka tidak ketemu. Dan tidak mungkin tidak melibatkan Goliat Tabuni, Benny Wenda dan lainnya sebab mereka yang selama ini memberikan perlawanan dan pemikiran oposisi. Kedua ada komitmen bersama, yang dibutuhkan sekarang adalah membangun komitmen bersama. Dialog harus didahului dengan komitmen dan dialog dilakukan bukan hanya orang-orang yang ada di Jakarta sebagai pengambil keputusan juga dengan orang-orang yang ada di Papua.

Bambang Darmono mencontohkan situasi konflik selama 30 tahun di Aceh, data menyebutkan 15 ribu orang meninggal artinya dalam satu hari yang meninggal ada 1,5 orang atau tiap 2 hari ada 3 orang yang meninggal. Yang meninggal itu adalah sumberdaya manusia yang tidak bisa dikesampingkan. Demikian juga pergolakan di Papua. Di Aceh, ada lebih dari 100 ribu menderita, rumah dibakar dan lari ke Binjai, Besitam dan tempat lain, salah satu jalan adalah berdialog dan hanya berdialog.

Di Papua, agenda trust building adalah hal yang utama dan merupakan salah satu rencana aksi yang sangat implementatif dengan kondisi objektif Papua saat ini yang terus menerus mengalami public distrust terhadap pemerintah dalam pengelolaan Papua. Rally demo masyarakat Papua yang selalu menjadi agenda harian di semua kota di Papua jelas menunjukan public distrust yang harus ditanggapi dan direspons secara baik dan lugas.

“..kedatangan saya kali ini untuk makin menambah pemahaman dan informasi mengenai banyak hal di Papua, saya berharap akan datang di lain waktu untuk berbagi peran yang lebih besar dengan banyak pihak..”ujarnya menjelaskan kedatangannya pada akhir Februari 2011 di Jayapura dan Mimika. (Andawat/AlDP)