Bahaya Komunalisme Sebagai Identitas

Bahaya Komunalisme Sebagai Identitas

Jayapura-“Masyarakat warga salah satu poros kekuatan untuk mengelola ruang publik,” jelas Uskup Leo Laba Ladjar, O.F.M saat menjadi pembicara pada acara launching buku AlDP : Menuju Papua Tanah Damai : Perspektif Non Papua, di Resto Rempah-Rempah Abepura(27/07/2013).

Menurutnya kepercayaan adalah modal utama dalam masyarakat warga. Keadaban dalam hidup bersama dalam ruang publik yang sama menuntut sikap percaya-mempercayai. Sikap itu terbangun kalau perilaku warga yang satu bisa diterima oleh warga lain.

“Sejauh menyangkut masyarakat warga, Papua dan non Papua, kepercayaan timbal balik antara kedua kelompok itu agal labil. Ada kecurigaan, ada ketidak puasan bahkan sampai kepemaknaan istilah, seperti “pendatang”, “ jelasnya.

Tantangan paling besar  untuk menyatukan visi masyarakat warga ini adalah kelompok yang makin banyak dan ikatannya juga makin kuat, karena dihayati sebagai identitas.

“Apakah hal itu positif? Bisa positif kalau setiap kelompok tidak saja memperkuat jati diri tetapi juga terbuka untuk menyatu dengan kelompok lain. Tetapi menjadi negative kalau ikatan kelompok itu hanya berdasarkan satu kepentingan sendiri dan terdorong oleh naluri untuk bertahan terhadap kelompok lain. Gejala ini cenderung menjadi Komunalisme ketika satu kelompok memperjuangkan kepentinganya juga dengan cara kekerasan,” jelasnya.

Masih menurut Uskup, di kalangan orang Papua, komunalisme itu ada dan semakin dipertajam oleh politik, pemekaran dan PILKADA. Definisi “Papua Asli” bisa dibuat lebih luas atau lebih sempit sesuai dengan kepentingan jabatan dan ekonomi yang diperebutkan.

“Seorang tokoh muslim Papua pernah menyindir keadaan itu dengan mengatakan bahwa sekarang ini tidak ada lagi orang Papua, yang ada orang Ekari, Orang Dani, orang Biak, orang Ngalum, orang Gunung dan orang pesisir dan seterusnya. Seorang pejabat yang bersalah misalnya, dibela oleh kelompok primordialnya hanya dengan alasan “kami punya orang, maka baik atau buruk, salah atau benar akan kami bela”. Ketika pengelompokan makin sempit, dan bahaya komunalisme makin besar”.

Di kalangan non Papua ada paguyuban-paguyuban menurut daerah asal dan kerap kali juga sekaligus menurut agama. Ada unsur positifnya seperti yang dimanfaakan Jaringan Damai Papua untuk konsultasi publik. Tetapi juga terkandung potensi untuk menjadi komunalisme.

“Mereka akan tetap sulit untuk berintegrasi dengan Papua asli kalau mereka masih bermental “perantau” yang datang menetang sementara untuk meraih kepentingan lalu kembali ke kampung halamanya yang lama. Paguyuban hendaknya berperan untuk mengatasi mentalitas itu dan bukan justru mengokohkanya”.

Lebih jauh Uskup mengatakan, “Komunitas agama pun bisa menjadi paguyuban yang positif dengan ikatan yang lebih kuat karena ditunjang oleh iman. Tetapi juga bisa menjadi komunalisme yang merusak kedamaian dalam ruang publik. Panggilan untuk menyebarkan iman kepada orang lain (misi, zending, dahwa) termasuk dalam pesan satu agama. Tetapi cara-cara yang dipakai, misalnya dengan melanggar Hak Asasi Beragama, dengan “paksaan” yang halus, pasti tidak mengarah ke Papua tanah damai yang kita rindukan, tetapi sebaliknya,” tegasnya.(Tim/AlDP).