Arnold : Otsus dan Program Respek Hanya Menang Digaungnya Saja

Arnold : Otsus dan Program Respek Hanya Menang Digaungnya Saja

Arnol Wadir Yahamak

Mimika–Sejak diberlakukanya UU No.21 Tentang Otsus Papua tahun 2001 diharapkan akan membawa banyak perubahan bagi rakyat papua dalam segala bidang. Baik itu bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan bidang lainya. (12/04/2012).

Anggaran yang dialokasikan untuk Papua hingga 2012 mencapai sekitar Rp.30 trilyun. Belum lagi adanya tambahan anggaran pembangunan infrastruktur diluar dari anggaran Otsus yang jumlahnya mencapai Rp.571,4 Milyar. Besaran anggaran tersebut dikelola untuk kepentingan rakyat sepenuhnya sehingga apa yang menjadi tujuan Otsus dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan bidang lainya dapat teratasi.
Namun dengan hadirnya Otsus ternyata banyak masyarakat di daerah pedalaman dan kampung-kampung yang tidak mengetahui apa itu yang dimaksud dengan Otsus. Hal tersebut sangat disayangkan oleh Arnold Ronsumbre wakil direktur Yayasan Hak Asasi Manusia (Yahamak) di Timika.
“Sebab program Otsus seperti respek ternyata juga tidak difahami oleh masyarakat, Otsus dan respek tidak banyak masyarakat yang tahu barang apa,” terang Arnold saat ditemui di kantornya.(12/04/2012). Lanjutnya lagi, salah satu contoh di daerah Mimika Barat dan beberapa daerah lainya masyarakat banyak yang tidak faham apa itu Respek dan apa itu otsus.
Menurutnya apa yang dilakukan Gubernur Bas saat ini adalah program yang sangat baik, tetapi sayangnya program Respek tersebut tidak pada tempatnya. Sehingga ketika dana Respek tersebut disalurkan ke kampung tidak tepat penggunaanya yang disebabkan akibat lemahnya system dan pengawasan. Jadi tidak salah kalau program Respek hanya menang digaungnya tetapi implementasi di rakyat tidak maksimal.
Menurutnya tidak banyak masyarakat mengetahui dana Respek yang diturunkan ke kampung-kampung, tidak banyak juga yang menerima manfaatnya. Program tersebut hanya bisa dinikmati oleh sejumlah orang tertentu saja, misalkan aparat yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dana tersebut seperti pada tingkat kampung hanya kepala kampung RT dan RW saja.
Selain itu banyak aparat pengelola dana yang tidak faham dalam pengelolaan. Sehingga anggaran yang diturunkan ke kampung juga tidak banyak yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan rakyat. Salah satu contoh program yang dilakukan tetapi tidak jelas alias tidak sampai selesai adalah pembangunan rumah untuk masyarakat, terangnya.
Masih menurutnya, beberapa aparat kampung, tidak mengkomunikasikan secara baik kepada masyarakat kaitanya dengan penggunaan dana respek yang dianggarkan oleh pemerintah. Sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui apa respek dan untuk apa Respek. Masyarakat hanya mengetahui nama program tetapi manfaatnya belum dirasakan.(Tim/AlDP).