Areki Wanimbo Berperan Untuk Perdamaian,Bukan Memisahkan Wilayah NKRI

IMG20150211131608Wamena – Tim Penasehat hukum terdakwa Areki Wanimbo, dalam Nota Pembelaannya kembali menegaskan bahwa klien mereka tidak melakukan aktifitas yang bertujuan supaya seluruh atau sebagian wilayah NKRI jatuh ke tangan asing, sebagaimana dakwaan makar yang dituduhkan pada Areki.

“Jelas bahwa ketika Areki Wanimbo bertemu dengan tamu-tamunya, antara Areki Wanimbo tidak ada pembicaraan mengenai pemisahan diri atau makar selain itu tidak ada transaksi senjata, amunisi atau uang untuk beli snejata,” jelas Simon Patiradjawane SH .(21/04/2015).

Lanjutnya, “Areki Wanimbo adalah kepala suku Lani Jaya, rumahnya selalu didatangai oleh masyarakat adat untuk menyelesaikan konflik”.

“Keterangan saksi-saksi yang ada di persidangan jelas menunjukkan bahwa tidak pernah melihat Areki Wanimbo melakukan sosialisasi Papua Merdeka”.

Penasehat hukum mengingatkan kembali keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa tidak pernah melihat Areki Wanimbo terlibat dalam kegiatan meminta Referendum sosialisasi Papua Merdeka yang dituduhkan JPU, termasuk keterangan yang diberikan oleh saksi dari kepolisian Polres Jayawijaya yakni Saksi Yohanis Patipeilohy.

Terkait dengan sms yang didapat dari handphone Areki Wanimbo mengenai kejadian di Pirime, Areki mengatakan bahwa dirinya mencoba menghubungi orang tersebut namun dirinya malah dimarah dan di maki-maki. Wanimbopun tidak menyebarkan atau memberitahukan sms itu ke pada tamu-tamunya.

 

Penasehat hukum Wanimbo jua mengingatkan bahwa saat 2 wartawan asing disidangkan di Pengadilan Negerai Jayapura, Wanimbo turut memberi kesaksian. Kedua wartawan didakwa melanggar izin keimigrasian, bukan kasus makar.

 

“Sehingga klien kami tidak berafiliasi dengan kelompok manapun untuk melakukan makar,” tegas Patiradjawane SH.

 

Berdasarkan argumentasi hukum, Penasehat Hukum Wanimbo menguraikan unsure-unsur pasal yang dituduhkan pada Areki Wanimbo, mulai dari Dakwaan Kedua Primair yakni Pasal 106 KUHP, dakwaan Kedua Subsidair yakni Pasal 106 KUHP Jo pasal 53 Ayat(1) KUHP.(Tim/AlDP).