Anum Siregar : Siapa yang ditugaskan Presiden Urus Papua?

LIPI 2 - CopyJakarta – Pada Seminar tahunan LIPI dan JDP yang berjudul Tindaklanjut Kebijakan Presiden Untuk Papua Tanah Damai, Anum Siregar SH,MH direktur AlDP juga anggota JDP hadir sebagai pembicara.

Menurutnya situasi di Papua di era presiden Jokowi belum ada perubahan yang signifikan.

“Pada pertengahan Mei 2015 Jokowi bicara soal hak-hak poliitk,ada soal grasi bagi Tapol Napol dan kebebasan bagi jurnalis asing, Kemudian pada akhir desember Jokowi berfokus pada soal ekonomi dan infrastruktur,”ujarnya.

Lanjutnya, “bisa saja ada anggapan kebijakan Jokowi berubah-ubah soal Papua.Tapi bisa juga dalam prespektif positif kita melihat Jokowi mencoba merspon hal-hal terkait sipol maupun ekosob. Namun yang menjadi soal adalah implementasi dari jajaran dibawahnya”.

Menurut Siregar, apa yang menjadi kebijakan persiden belum mampu diterjemahkan oleh bawahannya.

Siregar menjelaskan, kebebasan bagi Tapol/Napol tidak akan bernilai signifikan jika praktek represif masih terjadi terhadap kebebasan berekspresi masyarakat sipil atau jurnalis boleh masuk ke Papua tapi ketika sikap aparat keamanan dan intelejen belum berubah,tetap sama saja.

Dirinya juga berharap presiden Jokowi membuktikan perkataannya atau keinginan untuk bicara dan mau mendengarkan rakyat Papua sebagai pondasi untuk masa depan Ppaua.

“Jokowi mengatakan itu saat perayaan natal 2014,” tegasnya.

Siregar mengakui, Jokowi memiliki modal untuk berkomunikasi, untuk berdialog.

Menurutnya dialog yang diharapkan bukanlah datang sebentar dan kunjungan sejam dua jam tapi mau bicara dengan sungguh mengenai persoalan Papua secara komprehensif, bersama-sama berbagai lapisan masyarakat dan mencari jalan keluar bersama.

Dirinya juga berharap untuk mewujudkan dialog, harus juga ada orang yang secara khusus ditugaskan oleh Jokowi untuk mengurus Papua.(Tim/AlDP).