Anum Siregar : Putusan Praperadilan, Selalu Diintervensi Oleh Kekuasaan

DSC_6114Wamena-Hakim perkara Praperadilan atas nama Pemohon Areki Wanimbo teah menyatakan menolak Gugatan Pemohon dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Klas II A Wamena.

“Soal putusan,kita sudah menduga, bahwa sulit untuk kita menangkan perkara ini, bukan soal materinya tetapi soal intervensi kekuasaan yang memang sangat sulit untuk dihindari,” Ujar Anum Siregar SH kuasa hukum Pemohon usai sidang.(!7/09/2014).

Anum yang pada malam sebelumnya telah mengalami insiden perampokan dan penganiayaan terhadap dirinya tetap bersemangat sembari memegang tangan kirinya yang masih diperban.

“ini praperadilan pertama kali untuk kasus seperti ini(kasus politik) di Wamena. Kita ingin menunjukkan bahwa ada mekanisme untuk masyarakat secara khusus orang-orang yang mengalami penangkapan dan penahanan yang tidak sah” lanjutnya lagi.
Sedangkan terhadap pertimbangan Hakim Behinds Jefri Tulak, SH. MH dalam memberikan putusannya, Anum menyatakan bahwa hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan isi permohonan Pemohon.

“keterangan saksi-saksi Termohon yang tidak bersesuaian, berubah-ubah terkait waktu pemberikan Surat Perintah Penangkapan  dan Surat Printah Penahanan  tidak jadi pertimbangan hakim”
Hal yang paling menjadi kekecewaan dari Anum adalah karena hakim tidak memberikan pertimbangannya terkait diubahnya pasal dalam surat penangkapan ke dalam surat penahanan dan dikenakannya pasal yang salah di dalam surat perintah penahanan.

Lanjutnya, “Jelas salah dan cacat formal kalau pasal yang dikenakan keliru, masak Areki Wanimbo dikenakan pasal 122 huruf a UU Imigrasi yang subyeknya orang asing, jelas tidak benarlah, tapi hakim tidak memberikan pertimbangan, padahal kami menyebutnya berulang kali mulai dari Gugatan, saat pemeriksaan saksi dan Kesimpulan”.

Anum berharap ada perubahan perilaku di tingkat Penyidik dalam menangani perkara,”Supaya lebih profesional dan Prosedural,”tegasnya.

Areki Wanimbo, seorang guru SMP di Pirime dan ketua Dewan Adat Lani Jaya ditangkap dirumahnya tanggal 6 Agustus 2014  atas tuduhan yang berubah-ubah,mulai dari Tindak pidana berdasarkan UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, Pelanggaran UU Imigrasi hingga makar.(Tim/AlDP)