Anum Siregar : JDP Sebagai Fasilitator Harus Lebih Aktif

Anum Siregar : JDP Sebagai Fasilitator Harus Lebih Aktif

Jakarta-JDP dan LIPI menggelar acara “Tribute to Muridan” di Aula LIPI Jakarta untuk memperingati ulang tahun ke 47 (alm) Muridan Satrio Widjojo dan juga mendiskusikan Masa Depan Dialog Jakarta Papua(04/04/2014).

Sesi pertama diawali dengan kesan-kesan dari para sahabat atau orang-orang yang telah mengenai Muridan dengan baik. Mochtar Pabotinggi, Sidney Jones, Hermawan Sulistyo, Pendeta Socrates dan lainnya tampil memberikan kesan mereka.

Lantas dilanjutkan dengan diskusi mengenai Masa Depan Dialog Jakarta Papua. Hadir sebagai pembicara Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiharta,   Kepala BAIS Mayjen TNI Erwin Syafitri, Pastor Neles Tebay Pr, Anum Siregar, Poengky Indarty dan Aryo Wisanggeni yang dipandu oleh Solahudin.

Pastor Neles Tebay, Pr mengatakan kampanye mengenai dialog mengalami kemajuan dan kini banyak orang mulai mendiskusikannya meskipun ada yang menolak dialog.

“Yang saya pahami jika pemerintah di Jakarta mengatakan menolak, itu tidak dalam pengertian langsung menolak tetapi mereka berusaha untuk mempelajari gagasan dialog,” katanya.

“Dialog yang dulunya tabu kini menjadi kata kunci,” tegasnya.

Kini JDP, menurut Pastor Neles terus bekerja untuk mengkampanyekan dialog dan saat ini yang sedang dikerjakan adalah bagaimana murumuskan format dialog selain itu meningkatkan pertemuan-pertemuan informal dengan pemilik otoritas.

Anum Siregar dalam pandangannya mengatakan bahwa, kini dialog sebagai pendekatan penyelesaian masalah di Papua makin dibutuhkan.

“Hari ini kondisi di Papua makin buruk tetapi dianggap tidak terjadi apa-apa, seolah damai padahal damai yang semu,” katanya sambil mengupdate perkembangan di Papua. Situasi kekerasan dan penegakan HAM yang berjalan tanpa memperhatikan sisi kemanusiaan dan profesionalisme aparat.

“Hari ini aksi kekerasan tidak saja terkait politik Papua Merdeka atau NKRI harga mati, tetapi ada juga yang tidak ada hubungan dengan isu tersebut”.

“Saat dialog digagas oleh masyarakat sipil melalui Kongres tahun 2000, kebutuhan dialog tidak sekuat sekarang ini, demikian juga saat JDP dibentuk akhir tahun 2009. Kini kebutuhan dialog makin kuat,” jelasnya.

Anum mengatakan, pemerintah tidak dapat bertindak sendiri untuk menyelesaikan masalah di Papua, “ pemerintah harus melibatkan rakyat, itulah pentingnya dialog, “ tandasnya.

Menurutnya JDP harus bekerja lebih kuat lagi. JDP sebagai fasilitator harus lebih aktif untuk merespon, memfasilitasi dan menawarkan solusi damai terhadap penyelesaian masalah di Papua melalui pendekatan dialog.(Tim/AlDP).