Aneka  Model TPS, Aneka Aturan Main Pilgub di Wamena
Masyarakat Paniai di Danau Aikae

Aneka Model TPS, Aneka Aturan Main Pilgub di Wamena

Wamena – Sepertinya proses Pilgub Papua disesuaikan dengan keinginan petugas KPPS di TPS masing-masing. Setidaknya di Kabupaten Jayawijaya, ada beberapa model TPS yang dipraktekan. Meskipun letak TPS berdekatan dan ada pada satu distrik, namun belum tentu aturan main yang digunakan seragam.

Di sekitar Distrik Asotipo dan di Kimbin, keseluruhan ruang TPS dibuat terbuka. Ada 6 tiang yang digunakan untuk menggantung enam noken sesuai dengan jumlah kandidat Pilgub. Pemilih hanya mengambil surat suara kemudian memasukan ke dalam noken, surat suara tidak dicoblos.

Setelah pencoblosan selesai, petugas KPPS hanya menghitungnya kembali dan memasukan ke noken masing-masing untuk di bawa ke PPD (kantor distrik). Bahkan di Kampung Pobi Ama, Distrik Maima, jumlah surat suara yang belum dicoblos pada noken masing-masing, tidak dihitung dihadapan pemilih, petugas KPPS buru-buru memasukan noken ke dalam ruang aula kantor kampung Pobi Ama.

Di Kampung Hepuba, disiapkan bilik untuk mencoblos surat suara, kemudian di depan bilik ada satu kantong noken sebagai pengganti kotak suara. Sedangkan di sekitar kota Wamena menggunakan satu bilik dan satu kotak suara.

“Kami coba mencari jalan tengah supaya tidak ada kecemburuan sehingga tetap ada bilik suara, kertas dicoblos dan dimasukan ke noken. Pada saat penghitungan baru kami buat ada enam noken dan suara akan disimpan di masing-masing noken,” ujar Ben Lokobal, Ketua KPPS di Kampung Hepuba Distrik Asolokobal.

Nampak banyak TPS juga yang saling berdekatan. Di Distrik Asotipo, setiap lokasi ada dua TPS. Bahkan untuk Distrik Woma, ada sekitar enam TPS yang berada dalam satu lapangan besar. Ada TPS yang dibuat di lapangan umum tapi ada juga yang dibuat di halaman kantor kepala kampung.

Di TPS Kampung Wogi, Distrik Silo, petugas KPPS lebih’selektif’ terhadap pemilih. Sejak awal petugas bersikap hati-hati terhadap setiap orang yang datang. Petugas dengan mudah menentukan siapa-siapa yang bisa memilih. “Hanya yang sudah puluhan tahun saja di sini,” kata Ben.

Konsekwensi dari pernyataan tersebut, ada orang yang tidak diberikan haknya untuk memilih bahkan ketika kepala distrik datang untuk menjelaskan, merekapun membantah dan meminta kepala distrik agar tidak ikut campur pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Uniknya lagi di TPS ini, ada kayu bernomor urut kandidat tapi tidak disediakan nokennya. Ketika ditanya, petugas KPPS menjelaskan hal tersebut sudah berdasarkan kesepakatan sebelumnya. “Karena tidak ada saksi juga,” katanya.

Selain itu ada TPS yang terlihat lebih rapi secara administrasi, misalnya meminta kartu pemilih, tanda tangan atau cap jempol pemilih serta disediakan tinta setelah mencoblos.  Tapi di TPS Sogokmo Distrik Asotipo, pemilih yang datang langsung diberikan surat suara, setelah mencoblos pun tidak disediakan tinta.

Menurut pengakuan Matius Asso Ketua KPPS Kampung Hesatum, Distrik Asolokobal, sebelumnya tidak ada penjelasan apalagi pelatihan bagi petugas KPPS mengenai pelaksanaan pilgub.

Sehingga petugas KPPS menjalankan proses pemilihan sesuai dengan kemampuan pemahaman masing-masing dan kesepakatan bersama. “Mungkin karena konflik menuju pilgub terlalu lama sampai lupa untuk mempersiapkan kondisi di lapangan secara lebih baik, petugas KPPS terbatas, masyarakat juga banyak yang tidak paham,”  katanya. (Tim/AlDP)

  • aston

    well…apa kata jakarta ttg kondisi ini ya….