Berita

Amandemen Kedua UU Otsus : Wajah Jakarta

 

Pengantar

Tulisan ini, hasil monitoring AlDP terkait isi amandemen kedua UU Otsus yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR pada tanggal 15 Juli 2021. Desakan agar revisi UU tersebut dibahas terlebih dahulu di Papua melalui mekanisme pasal 77 dari UU Otsus itu sendiri telah diabaikan oleh pemerintah. Masyarakat sipil yang bersuara kritis di cap pemberontak  dan berakhir dengan pembubaran aksi, penangkapan dan penyiksaan seperti yang terjadi di Papua dan di Jakarta.

Pada amandemen kedua UU Otsus ini terdapat : 18 pasal yang diubah dengan rincian 3 pasal yang diajukan pemerintah yakni pasal 1, pasal 34 dan pasal 76 sedangkan 15 pasal merupakan usulan di luar pemerintah. 15 pasal ini seolah ruang tawar menawar  dari parlemen khususnya Panitia Khusus(PANSUS) Otsus setelah menerima berbagai aspirasi. Selain itu ada bagian yang dihapus yakni pada ayat (1) dan ayat (2) pada pasal 28. Kemudian ada 2 pasal yang ditambah(baru) yakni Pasal 6a yang mengatur tentang keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) dan Pasal 68a tentang pembentukan badan pengawas khusus yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

 

  1. Amandemen dan Konsekwensinya
  2. Pasal 34 : Keuangan/Dana Otsus
    • Pemerintah menaikkan alokasi dana Otsus dari 2 % menjadi 2,25% dari Dana Alokasi Umum(DAU). 1% akan diberikan dalam bentuk blok grant dan 1,25% berbasis pada kinerja. Dana Otsus ini juga akan dipakai oleh sejumlah kementrian dan lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2020. Dana ini juga akan mengalir ke Badan Khusus yang dibentuk berdasarkan pasal 68a dan untuk pemekaran sejumlah provinsi. Sehingga angka yang besar itu, pada akhirnya akan makin kecil sampainya di masyarakat. Demikian juga kewenangan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pengelolaannya sudah dipangkas oleh berbagai urusan yang diatur oleh pemerintah pusat.

 

Pemerintah argumentasi bahwa mekanisme ini ditempuh (mengendalikan dana) dikarenakan ada dugaan buruknya tata kelola dana Otsus pada periode sebelumnya, hingga dugaan penyelewangan dana Otsus.[1]  Sejalan dengan itu desakan agar pemerintah mengusut penggunaan dana Otsus makin menguat. Adapun evaluasi secara menyeluruh dan terbuka terkait pelaksanaan UU Otsus tidak pernah dilakukan. Beberapa instansi melakukannya namun bersifat parsial dan dokumennya sulit dilacak oleh publik.

 

  • Penguasaan dana Otsus oleh pemerintah (pusat) makin diperkuat dengan Pasal 34 Ayat(10) yang menyebutkan:

 

“Terkait pembagian penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, dilakukan sebagai berikut”:

  1. pembagian antarprovinsi dilakukan oleh Pemerintah;
  2. pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi dilakukan oleh Pemerintah atas usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua; dan
  3. pembagian antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi dilakukan oleh Pemerintah atas usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

 

Pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat terkait pembagian dana Otsus kepada provinsi hingga kabupaten/kota meskipun dikatakan atas usulan pemerintah daerah  provinsi Papua namun pada prakteknya pemerintah pusat yang akan membuat keputusan : menerima usulan atau cukup dengan menjalankan skenario Jakarta.

 

  • Pasal 34 Ayat(18):

Pemerintah Pusat memegang kendali atas penggunaannya karena akan diatur melalui Peraturan Pemerintah(PP),  hal ini dapat dilihat pada Pasal 34 Ayat (18)  yang menyebutkan bahwa :

 

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan, serta rencana induk penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, huruf e, dan huruf f, ayat (13), ayat (14), dan ayat (15) diatur dengan Peraturan Pemerintah”

 

Makin jelas tertuang dalam penjelasan pasal 34 ayat(18) yang  menyebutkan:

 

“Yang dimaksud dengan “pengelolaan” antara lain prinsip umum, arah kebijakan, penggunaan, perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan evaluasi”

 

  1. Pasal 28 yakni Partai politik dimana ayat(1) dan ayat(2) yang menyebutkan:
    • (1) Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.
    • (2) Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

dihapus, sehingga peluang untuk mendirikan partai politik lokal tertutup. Meski kemudian diberikan kalimat yang menghibur yakni bahwa rekruitmen politik harus memprioritaskan masyarakat asli Papua namun dalam penjelasan UU disebutkan:

“bahwa rekrutmen politik dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua tidak dimaksudkan untuk mengurangi sifat terbuka partai politik bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Juga permintaan pertimbangan kepada MRP tidak berarti mengurangi kemandirian partai politik dalam hal seleksi dan rekrutmen politik”

 

  1. Penambahan Pasal 68A :

Yakni terkait pembentukan Badan Khusus yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. Dimana Badan ini dipimpin oleh Wakil Presiden sebagai Ketua kemudian terdapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota; dan 
1(satu)orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai anggota. Lembaga kesekretariatan akan berkantor di Papua.

 

Badan ini akan menjadi sumber masalah baru, mulai dari penganggarannya, peran dan tugas hingga koordinasi dengan lembaga lainnya. Birokrasi akan menjadi rumit, makan waktu dan tidak efektif. Dikhawatirkan juga jika badan ini  akan menjadi ruang pertarungan bagi elit-elit Papua.

 

 

  1. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:
    • (1)  Peraturan Pemerintah yang melaksanakan ketentuan dalam Undang- 
Undang ini harus ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak 
Undang-Undang ini diundangkan.
    • (2)  Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah serta mengikutsertakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
    • (3 Perdasus dan Perdasi yang melaksanakan ketentuan dalam Undang- Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang- 
Undang ini diundangkan.
    • (4)  Dalam hal Perdasus dan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak dapat diundangkan dalam waktu 1 (satu) tahun, Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Artinya, Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU ini harus diselesaikan dalam waktu 90 hari sedangkan Perdasus dan Perdasi yang belum ada harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun jika tidak maka pemerintah akan mengambilalih. Ironisnya juga bahwa jika sebelum amandemen kedua, sejumlah pasal diwujudkan melalui Peraturan Daerah Provinsi(Perdasi),  kini  ditentukan oleh Peraturan Pemerintah seperti pasal 56 tentang Pendidikan dan Pasal 59 tentang Kesehatan. Kewenangan pemerintah pusat makin bertambah apalagi ketika relasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan konsultasi didominasi oleh Jakarta.

 

  1. Pasal 76 Tentang Pemekaran provinsi.

Pada amandemen kedua ini, pemekaran selain atas persetujuan DPRP dan MRP maka pemerintah pusat dan DPR dapat juga melakukan pemekaran provinsi. Bahkan pemerintah dan DPR dapat melakukan by pass, tanpa melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah (ayat 3). Oleh karena persetujuan pemekaran itu pada Kemendagri, maka logika sederhananya pemekaran(hanya akan) diputuskan oleh pemerintah pusat dan dilakukan tanpa tahapan pembentukan DOB.

 

  1. Perubahan pada pasal 6A

Pasal ini menyebutkan adanya Anggota DPRK yang diangkat yakni sebanyak ¼%  dari jumlah anggota DPRK. Sayangnya, penambahan jumlah keanggotaan dari unsur OAP ini tidak secara otomatis menjamin bahwa quota ini memiliki kewenangan di parlemen setingkat kota/kabupaten apabila kedudukan dan peran untuk memperjuangkan hak-hak dasar  OAP tidak diatur dengan jelas. Hal  mana terjadi selama ini terhadap quota Otsus di DPRP dimana kedudukan dan peran mereka di parlemen belum diatur secara spesifik dengan tujuan memberikan perlindungan, pemihakan dan pemberdayaan OAP. Dikhawatirkan juga  quota ini berpotensi menjadi ruang pertarungan para elit di Papua,  diantara OAP itu sendiri.

 

  1. Hilangnya Kewenangan

Masalah terpenting dari Otsus adalah kewenangan dimana pada perjalanan revisinya, pihak (OAP) yang mendukung Otsus, pada intinya menekankan soal pentingnya kewenangan yang lebih besar diberikan kepada Papua.  Namun menilik amandemen UU Otsus yang baru disahkan jelas bahwa kewenangan yang merupakan permintaan tertinggi dari OAP dan seharusnya menjadi ruh dari UU Otsus, justru makin hilang. Sebagian besar kewenangan ditarik ke pusat mulai dari pembentukan sejumlah Peraturan Pemerintah, pembentukan Badan Khusus, kewenangan pemekaran provinsi  juga terkait  dana Otsus.

Amandemen ini menunjukan makin kuatnya ketidakpercayaan pemerintah terhadap pemerintah provinsi dan rakyat Papua. Aspirasi yang datang dari bawah tidak diakomodir karena dianggap membahayakan. UU Otsus menjadi kebijakan top down. Dengan demikian Otsus untuk Papua, diakhir sendiri oleh Jakarta melalui amandemen kedua ini.

Budaya tutup mata dan tutup telinga yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi akumulasi kekecewaan dan kemarahan. Memicu konflik dan meluas,  tidak saja konflik vertikal dengan aksi massa atau aksi bersenjata tetapi juga konflik horizontal dengan  pemicu yang beragam dimana warga sipil lainnya menjadi sasaran (korban) kekecewaan dan kemarahan.

 

 

 

 

Revisi Otsus seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memahami Papua secara komprehensif selain aspek kesejahteraan yang selalu menjadi jargon, yang paling mendesak adalah menetapkan langkah konkrit untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua dan penegakan hukum yang non diskriminasi. Membuka ruang demokrasi, mendengarkan aspirasi rakyat serta memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi OAP dan warga sipil lainnya di tanah Papua.

[1] https://nasional.tempo.co/read/1433698/mabes-polri-sebut-ada-penyelewengan-pengelolaan-dana-otsus-papua