Berita

AlDP Mendampingi Penyusunan Peraturan Kampung Arso Kota

Keerom-Pertemuan antara warga kampung Arso Kota, pihak Dekenat Keerom dan AlDP akhirnya menyepakati untuk mulai merancang Peraturan Kampung(Perkam) khusus untuk mengatasi aksi-aksi kriminalitas yang ditimbulkan akibat minuman keras.

“Kita juga ingin hukum adat kita di tata dengan baik,seperti yang pernah difasilitasi AlDP di Demta tapi itu kita bahas kemudian yang mendesak adalah peraturan kampung dulu,” Ujar kepala kampung Arso Kota Bernard Nauryager.(06/06/2012).

Pertemuan sepakat bahwa beberapa nilai-nilai adat tetap akan dimasukan dalam peraturan kampung untuk mengefektifkan sanksi bagi pelaku-pelaku aksi kriminalitas akibat miras.

Dalam sharing awal mengenai rencana pembuatan Perkam tersebut akan diatur mengenai tempat produksi miras,” Miras tidak boleh diproduksi di kampung kita,” tegas Mama Emilia.

Kemudian lokasi atau kegiatan yang paling rawan menyebabkan timbulnya praktek miras akan diatur seperti di sekitar jalan, sekolah dan tempat umum lainnya serta untuk kegiatan pesta ulang tahun, acara lepas sambut tahun baru ataupun kegiatan lainnya.

“Harus disepakati waktu yang dapat ditolelir pada kegiatan tersebut dan juga orang-orang yang terbiasa untuk menggunakan miras maupun mereka yang kasih uang untuk beli miras,” Ujar Ibu guru Barabra Tuamis.

Selain itu akan dibentuk tim yang menjalankan aturan dan menerapkan sanksi di tingkat kampung.Tim akan terdiri dari unsure aparat kampung, perempuan, adat dan agama dengan perbandingan yang seimbang dari tiap-tiap RT.

“Komposisi tim harus seimbang dari keterwakilan unsure dan jumlah penduduk dalam setiap RT sebab ini akan menjadi ujung tombak aturan dan mengeksekusi sanksi-sanksi yang sangat memungkinkan untuk dilakukan di tingkat kampung. Kita juga bisa mengkombinasikan sanksi-sanksi adat di dalamnya,” jelas Anum Siregar yang langsung memfalitasi pertemuan.

Selanjutnya disusun jadual pertemuan berikutnya untuk membahas draf awal yang akan disiapkan oleh AlDP berdasarkan masukan dari peserta diskusi. Pertemuan draft direncanakan dilakukan sekurangnya 3 kali dengan melibatkan lebih banyak pihak. ”Agar kita dapat mendapatkan kesepakatan yang maksimal, semua orang merasa keinginannya ada dalam peraturan itu dan yang terpenting dapat efektif digunakan di kampung Arso,” kata Anum sambil mengajak peserta memikirkan advokasi lain yang harus tetap dilakukan di tingkat pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum.(Tim/AlDP).