Adat Harus Dikembalikan Pada Fungsi Yang Sebenarnya

Adat harus dikembalikan pada fungsinya yang sebenarnyaNabire–Dalam undang-undang Otsus, adat harus diakui menjadi bagian penting, selama ini yang terjadi, adat ada yang tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Adat sudah terkontaminasi dengan unsur politik,’ demikian disampaikan oleh peserta Dialog Komunitas antar etnis, Jhohanes Sia, pengurus kerukunan Thiong Hoa kabupaten Nabire di Aula GPI, Jumat (17/02/2016).

Lanjutnya,” Banyak muncul lembaga dan kepala suku yang berbagai macam dan dibentuk oleh elit politik untuk kepentingan politik. Sehingga banyak orang menganggap lembaga-lembaga adat yang muncul hampir semua mengandung unsur politik”.

Menurutnya, banyak lembaga adat yang dibentuk dan kepala suku yang muncul untuk kepentingan elit politik, yang menyebabkan fungsi adat tidak sesuai.

Jhohanes mencontohkan, karena ada kepentingan untuk menjadi bupati dan membentuk lembaga-lembaga adat dan kepala-kepala suku.

Adat menurutnya harus dikembalikan pada rohnya sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Adat tidak boleh dibawah pemerintah, adat memiliki keputusan yang sakral dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk pemerintah.

Menurut Jhohanes, bila lembaga-lembaga adat yang muncul dan jumlahnya banyak akan menimbulkan konflik dimasyarakat. Harusnya lembaga adat adalah hasil pengakuan dari masyarakat adat dari bawah, dari kalangan masyarakat paling bawah.

“Kepala suku dan lembaga adat adalah pengakuan dari masyarakat bawah, bukan dibentuk oleh orang yang punya kepentingan politik, harus ada dialog bersama masyarakat untuk mengembalikan fungsi adat,”terangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Yakop Marey staff SKPKC Sinode GKI Nabire menurutnya adat sekarang menjadi bagian dari kepentingan politik para elit politik. Adat harus dikembalikan jalanya dan harus ada dialog dengan masyarakat adat untuk mengembalikan roh adat.

Oleh karenanya akan diagendakan pertemuan dalam bentuk Musyawarah Besar masyarakat adat, untuk mengembalikan nilai-nilai dan peran adat dengan benar, tegasnya.

“Adat harus dikembalikan pada jalan yang sebenarnya dan jangan menyesatkan masyarakat adat karena adat memiliki nilai luhur budaya orang papua sehingga adat harus diselamatkan”, ungkapnya. Kegiatan Dialog Komunitas diselenggarakan oleh Jaringan Damai Papua dan AlDP untuk membangun perdamaian lintas etnis di Papua. (TIM ALDP)