Ada Distrik di Boven Digoel Tak Punya “Kepala”

Ada Distrik di Boven Digoel Tak Punya “Kepala”

Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel

Boven Digoel – Ada lagi yang unik dari Kabupaten Boven Digoel. Beberapa distrik tak punya pemimpin yang siap satu kali dua puluh empat jam melayani. “Itu nyata. Kepala distriknya tinggal di kota, bahkan ada warga yang tidak tahu siapa pemimpin di distriknya,” kata Bonafasius Konotigop, mantan Sekertaris Daerah Boven Digoel, pekan lalu.

Ia mengatakan, sejumlah distrik yang kepalanya lari dari tempat tugas diantaranya Distirk Ninati, Firiwage, Boma, Manggelum, Yaniruma, Kia, Kombay, Fofi termasuk Kawagid. “Kemarin saya ketemu dengan seorang warga, saya bilang, itu sana kepala distrik kamu, orang itu bilang, yang mana, saya tidak tahu,” kata Konotigop sambil tersenyum.

Boven Digoel memiliki 112 kampung dengan 20 distrik. Kepala distrik mangkir dari tugas sering disebabkan jarak ke tempat kerja sangat jauh. Biaya hidup sebulan bisa habis dalam perjalanan untuk ke distrik tujuan. “Itu alasan, jadi beberapa memilih tinggal di kota dengan fasilitas penunjang lengkap, kalau di distrik, mana ada lampu, mungkin juga rumah tempat tinggal hanya dari papan,” ujarnya.

Menurutnya, menjadi tugas pemerintah daerah mengurus kepala distrik. “Kalau dibiarkan berlarut-larut, pelayanan di distrik bisa berantakan. Yang salah disini siapa, kepala distrik atau pemerintah kabupaten?” ucapnya.

Konotigop menambahkan, sejatinya, berdasarkan aturan kepegawaian, seorang PNS aktif tidak boleh lari dari tugas. Apalagi meninggalkan tempat kerja dengan alasan tidak masuk akal selama berbulan bulan. “Kepala distrik tidak boleh meninggalkan warganya, apapun alasannya, itu aturan, tapi yang terjadi di Boven Digoel sebaliknya, kepala distrik bisa pergi semaunya dan menerima gaji buta tiap bulan.”

Kepala Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, Fransiskus Komon menegaskan, tudingan lari dari tugas, dilakukan oknum distrik. “Kita tugasnya melayani, benar kalau kami disalahkan, tapi bukan berarti semua kepala distrik disamakan, beberapa orang yang berbuat, itulah yang diberi sanksi,” katanya.

Ia berharap persoalan distrik jangan sampai berimbas pada mendeknya pelayanan. “Kalau pegawai distrik malas, itu yang bahaya, seharusnya jangan ikut-ikutan kepalanya yang tidak bertugas. Kita di Mindiptana, saya bilang, kalau saya keluar, pegawai tetap bekerja, karena biasanya ada kebutuhan warga yang mendadak,” pungkasnya. (02/AlDP)