Berita

LAPORAN TAHUNAN 2018

I. PENDAHULUAN
Pemerintah mengedepankan kebijakan infrastruktur dan mengabaikan janjinya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua. Aksi kekerasan berdimensi vertikal dan horizontal meningkat, saling memberi reaksi, membuat siklus kekerasan pun makin panjang. Aksi kebebasan berekspresi juga meningkat meski pemerintah terus menjalankan pola represif. Nduga, menjadi kabupaten dengan aksi kekerasan yang paling mencolok sepanjang tahun 2018. Permasalahan pilkada makin beragam khususnya ditahap seleksi dan penetapan bakal calon.

II. ISU-ISU UTAMA :
1. Kebijakan Jokowi di Papua
a. Hasil kerja Tim Terpadu yang dibentuk oleh Menkopolhukam (2016)untuk mengungkapkan sejumlah peristiwa pelanggaran HAM di Papua seperti kasus Wasior 2001, Wamena 2003 ataupun peristiwa Paniai 2014 yang terjadi di masa pemerintahannya, tidak terwujud hingga akhir tahun 2018. Sama halnya dengan Inpres Nomor 9/2017 tanggal 1 desember 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, tidak diimplementasikan bahkan ‘hilang’ diantara berbagai permasalahan dalam dimensi sipil dan politik, sejumlah aksi kekerasan dan kebebasan berekspresi hingga pilkada, pilgub, termasuk menuju pilpres. Akibatnya ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap negara makin menguat, sejalan dengan itu tuntutan penyelesaiaan pelanggaran HAM dan eksternalisasi isu Papua
meningkat.
b. Kebijakan infrastruktur belum berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat secara signifikan ataupun kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Misalnya terkait pembangunan jalan dan jembatan, pengguna dan pelaku utama transaksi ekonomi serta perputaran modal adalah orang luar. Apalagi ketika kebijakan tidak mengakomodir konteks lokal seperti hak ulayat tanah dan perairan, relokasi kampung dan dusun hingga masalah lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya seperti pembangunan pelabuhan petikemas di Depapre Kabupaten Jayapura1. Selain itu kebijakan infrastruktur dengan melibatkan aparat keamanan/TNI telah berimplikasi pada terancamnya hak hidup masyarakat setempat dan pekerja sipil serta memicu meningkatnya aksi kekerasan.
1 http://lintaspapua.com/2017/04/07/kasus-dugaan-korupsi-pelabuhan-depapre-libatkan-pemkab-jayapura-siap-masuk-pengadilan2

2. Pilkada dan Pilgub
a. Besarnya ‘mahar’ dari partai politik(parpol) yang dikenakan kepada pasangan calon(paslon) menyebabkan peserta paslon perseorangan meningkat karena tidak mampu memenuhi tuntutan parpol. Ada paslon yang mendapat dukungan dari semua parpol seperti pilkada kabupaten Mamberamo Tengah, Puncak dan Jayawijaya, ketiga petahana ini melawan kotak kosong. Pada pilkada Mimika, petahana berhasil merebut dukungan dari semua parpol dan terdapat 6 paslon perseorangan. Padahal jika dihitung dengan rasio jumlah pemilih maka tidak mungkin ada 6 paslon perseorangan. Hal ini menunjukan bahwa KPU tidak bersikap professional dan tegas ketika melakukan verifikasi dukungan paslon perseorangan.

b. Penyelenggara Pilkada dan Pilgub tidak bersikap netral dan professional serta menjalankan prinsip koordinasi di berbagai tingkatan (kabupaten/provinsi dan Pusat). Hal ini terbukti dengan perpecahan ditubuh penyelenggara dan inkonsistensi dalam membuat putusan. Putusan untuk membatalkan atau mengakomodir bakal calon lebih pada pertimbangan politik dan kekuatan uang. Keabsahan pendidikan formal menjadi salah satu masalah utama yang disengketakan seperti pada pilkada Mimika, Puncak dan Pilgub Papua. Partisipasi pemilih pada pilkada atau pilgub sebesar lebih dari 70% bukanlah karena pemilih datang ke TPS tapi cenderung dikarenakan transaksi surat suara dan dampak dari sistem noken.

c. Permasalahan di tingkat penyelenggara dapat juga dilihat dari proses seleksi komisioner, secara mencolok pada komisioner KPU di tingkat kota dan kabupaten mulai dari dugaan tidak professional hingga money politic, terbukti dengan terjadinya keributan/pemukulan. Proses seleksi anggota KPU kota dan beberapa kabupaten hingga kini belum selesai. Akibatnya KPU provinsi mengambil alih tahapan kota dan beberapa kabupaten sekaligus. ini akan berimplikasi pada kualitas memahami persoalan dan makin terbukanya praktek money politic. Selain itu sistem noken terus menjadi polemik, praktek ini dinilai telah melanggar asas demokrasi modern (luber dan jurdil). Juknis KPU mengenai penggunaan sistem noken tidak dilaksanakan dan diawasi dengan benar juga tidak mengalami perubahan/perbaikan. Seruan untuk menghapus sistem noken menguat. Pernyataan dari walikota Jayapura pada saat perayaan natal Tabi di kabupaten Jayapura mengenai perlunya menghapus sistem noken2, mendapatkan beragam respon serta memicu bergulirnya aliansi untuk menghapus sistem noken hingga menguatnya wacana pembentukan provinsi baru.

3. Dinamika Penegakan Hukum : Kebebasan Berekspresi, Perdagangan Amunisi dan Sejumlah Aksi Kekerasan dimensi Vertikal dan Horizontal
a. Intensitas aksi kebebasan berekspresi meningkat tajam yang didominasi oleh KNPB dan kelompok kaum muda. Terjadi sejumlah penangkapan terhadap aktifis KNPB/pemuda/mahasiswa. Misalnya pada 4 April 2018 ada 44 orang yang tergabung dalam KNPB dan sejumlah organisasi lain sempat ditahan di Mapolres Jayapura Kota namun kemudian dibebaskan. Penangkapan atas tuduhan pengembangan kasus pencurian motor dan untuk mempertanyakan kegiatan persiapan deklarasi karena tidak ada pemberitahuan dan izin dari kepolisian3. Tanggal 15 september 2018, aparat gabungan dari TNI-Polri menggeledah Sekretariat KNPB Timika. Menurut Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol Achmad Mustofa Kamal,
2 https://reportasepapua.com/btm-kami-tidak-minta-merdeka-kami-hanya-minta-sistem-noken-dihapuskan/21 desember 2018
3 https://tabloidjubi.com/artikel-15141-insiden-penangkapan-aktivis-knpb-kapolresta–hanya-delapan-orang-yang-diamankan.html 3

penggeledahan dalam rangka pengembangan kasus terhadap Ruben Wakla, tersangka pembawa amunisi sebanyak 153 butir di bandara Timika 10 September 2018. Polisi menangkap 8 orang aktifis KNPB4. Tanggal 24 September 2018 saat aksi untuk ULMWP dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota Jayapura untuk mendukung Vanuatu dan negara-negara Pasifik membawa isu Papua ke sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa, terjadi penangkapan terhadap 67 mahasiswa5. Tanggal 11 November 2018, aparat gabungan TNI dan Polri sekitar 150 orang masuk ke Sekretariat Pusat KNPB di Kampung Vietnam, Waena, Papua. Sejumlah fasilitas kantor dan peralatan masak dirusak. Aparat menangkap sebanyak 126 (versi polisi: 107) peserta diskusi dan dan Kepala Sekretariat Kantor Koordinasi di Papua dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk6.

Aparat kemudian melakukan penangkapan, seperti yang terjadi di Kupang ada 18 orang, Ternate ada 99 orang, Ambon ada 43 orang, Manado ada 27 orang, Makasar ada 24 orang, Surabaya ada 233 orang dan Jakarta ada 140 yang dkepung di gedung YLBHI ,sehingga total ada 493 orang. Di Papua sendiri sendiri seperti di kabupaten Jayapura ada 44 orang, Kota Jayapura ada 41 orang, Asmat ada 10 orang, total menjadi 95 orang. Jumlah total penangkapan ada 588 orang7. Sebelumnya, saat menggeledah sekretariat KNPB di asrama mahasiswa rusunawa Perumnas III Waena tanggal 30 November 2018 telah menangkap 1 warga yang sedang berkebun8.

Tanggal 31 desember 2018, aparat menutup tahun dengan melakukan penggeledahan dan menguasai sekretariat KNPB di Timika. Kapolres Mimika beragumentasi bahwa ibadah syukur yang dilakukan oleh KNPB tidak mendapat izin dari aparat kepolisian. Tindakan ini mendapat protes dari Kuasa Hukum KNPB karena dinilai telah melanggar aturan. Sejumlah aktifis KNPB diperiksa sebagai saksi dan 3 diantaranya ditetapkan sebagai Tersangka.

b. Berbagai pola represif dan politik devide et impera (politik pecah belah) terhadap gerakan masyarakat sipil dilakukan seperti tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) bagi aksi yang akan dilakukan, menguasai tempat domisili dan mobilisasi masyarakat, seperti langsung menguasai sekretariat KNPB di Rusunawa Waena atau Timika, menguasasi titik kumpul, membubarkan, menangkap dan melakukan pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan/BAP). Termasuk terhadap ‘Aksi Kamisan’, ketika kali pertama akan dilakukan telah dilarang oleh Polresta Jayapura, meski demikian aksi berlangsung hingga selesai. Pada Aksi Kamisan berikutnya dibubarkan oleh aparat keamanan. Operasi untuk menangkap pencurian dan penadahan kendaraan bermotor di Jayapura khususnya di Rusunawa yang dihuni oleh mahasiswa dan juga aktifis KNPB seolah hendak menggiring opini publik mengenai daftar hitam para aktifis khususnya KNPB. Padahal pencurian dan penadahan kendaraan bermotor memiliki jaringan/mafia tersendiri yang melibatkan tidak saja satu etnis atau kelompok tertentu. Selain itu praktek untuk menggalang perlawanan secara horizontal terhadap orang Papua tidak saja terjadi di Papua tetapi juga di luar Papua melalui persekusi terhadap aktifis atau orang Papua yang berada di luar Papua,
4 https://nasional.tempo.co/read/1126842/polri-dan-tni-geledah-kantor-sekretariat-knpb-timika/full&view=ok
5 https://tabloidjubi.com/artikel-19741-demo-ulmwp-67-mahasiswa-ditangkap-satu-dipukul-polisi.html
6 https://tirto.id/detail-penangkapan-dan-pembubaran-diskusi-aktivis-knpb-di-papua-dah9
7 Sumber ULMWP di West Papua 1 desember 2018
8 https://www.tabloidjubi.com/artikel-21522-polisi-geledah-markas-knpb-seorang-warga-ditangkap.html 4

hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Kondisi ini membuktikan buruknya praktek hukum dan demokrasi terhadap gerakan rakyat Papua yang tidak bisa dibantah oleh negara dengan retorika atau pidato-pidato politik di forum internasional sekalipun. Malah makin menumbuhkan perlawanan rakyat, terbukti aksi kebebasan berekspresi terus terjadi bahkan ditengah pola represif, KNPB berhasil melakukan reorganisasi pada oktober 2018 di Jayapura.

c. Perederan amunisi atau peluru di Papua di kalangan masyarakat sipil meningkat oleh karena itu aparat keamanan pengawasan, penangkapan dan proses hukum terhadap sejumlah masyarakat biasa terkait perdagangan/transaksi amunisi. Diketahui bahwa semua amunisi dari perkara tersebut adalah produk PT Pindad (Produk Indonesia) yang digunakan oleh Polisi dan TNI. Para terdakwa menyebutkan keterlibatan aparat keamanan pada transaksi amunisi namum proses hukum hanya berfokus pada pelanggaran yang telah dilakukan terdakwa sebagai masyarakat biasa karena memiliki, menguasai dan membawa amunisi tanpa ijin/hak. Sedangkan sumber atau pemberi atau penjual amunisi atau motif dari berpindahnya amunisi produk PT Pindad milik TNI atau Polri ke masyarakat, tidak diungkap. Dengan demikian, pendekatan hukum seperti ini tidak akan mampu menghentikan mata rantai perdagangan amunisi apalagi aksi kekerasan di Papua.

d. Fobia terhadap orang asing di Papua masih sangat tinggi. Awal Agustus 2018, seorang turis asal Australia kembai dideportasi setelah sebelumnya pada tahun 2016 dideportasi dari Jayapura tanpa alasan dan bukti yang jelas. Pada surat deportasi tahun 2016 disebutkan bahwa yang bersangkutan tidak diijinkan masuk hanya untuk waktu selama 6 bulan. Akhir Agustus 2018, aparat kepolisian menangkap Jakub Fabian Skryzpsi (JFS) warga Polandia dengan tuduhan makar bersama Simon Magal (SM), pemuda yang ditangkap di Timika. JFS diperiksa di Polda Papua, disidangkan di PN Wamena, selama proses persidangan ditahan di polres Jayawijaya di Wamena. JFS bersama beberapa tahanan lainnya mengalami ancaman akan dibunuh dan dipukul oleh anggota Brimob yang masuk ke dalam sel di Polres Jayawijaya. Awalnya JFS dituduh melakukan perdagangan senjata, namun dibantah sendiri oleh pihak kepolisian lantas mengidentifikasi JFS sebagai pembuat dokumen dan menulis isu-isu sensitif soal Papua, untuk dijual ke publik Internasional9. Hal ini menunjukkan bahwa aparat hukum tidak bersikap profesional sesuai dengan aturan yang ada karena dengan mudah menangkap seseorang, mengambil bukti-bukti, mengubah tuduhan setelah menangkap seseorang, membangun asumsi dengan mengaitkan fakta-fakta yang dituduh illegal tanpa dasar untuk menetapkan delik pidana terhadap seseorang dan memaksanya untuk diproses secara hukum.

e. Kabupaten Nduga adalah kabupaten yang paling banyak mendapat perhatian sepanjang tahun 2018 dikarenakan sejumlah aksi kekerasan. Seperti aksi penembakan terhadap pesawat dan warga sipil di Kenyam saat Pilgub pada Juni-Juli 2018. Penyisiran di Kampung Alguru pada Juli 2018, Penyanderaan terhadap 16 orang guru dan tenaga kesehatan di Distrik Mapenduma tanggal 3-17 Oktober 2018. Satu diantaranya mengalami kekerasan fisik dan tindakan asusila. Kemudian peristiwa penembakan di distrik Yigi tanggal 2 Desember 2018 pasca peringatan 1 Desember 2018 yang menelan korban jiwa yakni para pekerja proyek dari
9 https://news.detik.com/berita/d-4233037/jejak-jakub-wn-polandia-di-plbn-skouw-yang-diduga-dagang-senjata/28 september 2018 5

PT Istaka Karya, kematian dan pengungsian warga sipil karena operasi pengejaran terhadap pelaku serta rangkaian peristiwa kekerasan lainnya. Termasuk adanya pengungsi dan penanganannya. Hingga kini belum ada investigasi yang netral mengenai pelaku, korban, motif dan penanganan yang telah dilakukan serta dampak dari penanganan tersebut10.

f. Potensi konflik dan konflik horizontal dalam kategori konflik antar warga atau ‘perang suku’:
– Pasar Baru, Distrik Dekai, Kab. Yahukimo(25/6/2018) perang antara suku Mek dan Werima (Suku Hubla dan Ngalik) dipicu kasus pemerkosaan wanita Werima oleh pria suku Mek. Dalam data awal yang diperoleh dari dinas kesehatan setelah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait maka jumlah korban sebanyak 23 orang, terdiri dari 4 orang meninggal. 11 Perang suku kembali terjadi di Dekai, Yahukimo (6/10/2018) menewaskan salah satu pengendara bernama Sowa Dapala (23) 12.

– Di kawasan Jalan Trans Papua antara Wamena-Kurulu, Kampung Mulima,Kabupaten Jayawijaya, bentrok fisik antar-warga (2/10/2018) menewaskan 3 orang dan puluhan lainnya dirawat di rumah sakit dan 2 rumah terbakar. Menurut Kabid. Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ahmad Mustafa Kamal, bentrok dipicu oleh pemukulan seorang perempuan asal Distrik Yalengga, akhir September lalu13. Pelaku diduga berasal dari Distrik Libarek. Pemukulan itu mengundang reaksi balasan dari warga Yalengga sehingga menyerang ke Libarek dan terjadi bentrok yang mengakibatkan Kepala Kampung Mulima, Yusuf Wilil (45thn) dan 2 orang lainnya tewas terkena panah.

– Di Oksibil, Pegunungan Bintang (2/10/2018), kekerasan antar warga yang diduga karena ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas kinerja Bupati Constan Otemka. Seorang anggota polisi dan puluhan warga terluka akibat kena panah, sehingga mereka harus dirawat di rumah sakit setempat. Dalam insiden Oksibil, 2 jurnalis nyaris menjadi korban pemukulan karena datang dari Jayapura bersama Bupati Otemka.

– Kabupaten Tolikara, Papua (15/11/2018). Sebanyak 3 orang meninggal dunia dan 6 orang dikabarkan luka-luka. Humas Polda Papua menyebutkan, awalnya, masyarakat di Desa Dogobak, Distrik Kelila, Kabupaten Mambramo Tengah, ingin memasuki Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara. Setibanya di Pos GIS di Perbatasan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah dan Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara, masyarakat dari Desa Dogobak, Distrik Kelila, diperiksa oleh anggota GIS.

Meningkatnya aksi kekerasan antara warga dipicu dari ketidakpercayaan pada penyelenggara pemerintahan dan aparat hukum dalam menyelesaikan konflik yang ada. Bahkan ada kekhawatiran bahwa pemerintah tidak mampu bersikap netral dan profesional dalam menangani masalah antar suku/etnis atau kelompok. Hal ini juga yang terlihat pada inkonsistensi sikap
10 https://www.tabloidjubi.com/artikel-21522-polisi-geledah-markas-knpb-seorang-warga-ditangkap.html
11 http://pusatkrisis.kemkes.go.id/Konflik%20Sosial%20atau%20Kerusuhan%20Sosial-di-YAHUKIMO-PAPUA/26 Juni 2018
12 https://regional.kompas.com/read/2018/10/08/23253201/dipicu-kecelakaan-motor-perang-suku-pecah-di-yahukimo-2-orang-tewas/8 Oktober 2018
13 https://www.benarnews.org/indonesian/berita/bentrok-warga-papua-10042018125728.html/04 Oktober 2018 6

pemerintah dalam menangani kehadiran kelompok Jafar Umar Thalib (JUT) di Arso 14 Kabupaten Keerom. Sebelumnya pemerintah bersikap aktif dalam merespon tuntutan masyarakat adat melalui berbagai upaya lisan dan tertulis. Namun setelah kematian bupati Keerom pada Januari 2018, sikap pemerintah seolah menutupi masalah tersebut, tidak ada lagi informasi atau komunikasi yang difasilitasi oleh pemerintah dengan berbagai pihak. Makin beragamnya tokoh diantara masyarakat sipil, khususnya orang asli Papua dengan dengan berbagai afiliasi politik atau interest yang berbeda menjadikan ruang diskusi atau perdebatan tidak saja beragam antara masyarakat dengan pemerintah tetapi juga diantara masyarakat dan berpotensi untuk memicu konflik horizontal manakala para tokoh yang lahir dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

g. Pemerintah sipil di tingkat Provinsi, Kabupaten, distrik hingga desa tidak mampu bekerja optimal karena disibukan oleh Pilkada dan pilgub. Beberapa permasalahan di daerahnya tidak dapat ditangani dengan baik seperti aksi kekerasan dan pengungsi di Nduga yang tidak mendapat perhatian penuh dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Akhir pilkada, memuncul ‘raja-raja kecil’ termasuk dualisme kepemimpinan di kampung-kampung(kepala kampung dengan berbagai versi) salah satu kasus yang mencuat terjadi di Kabupaten Yahokimo ketika ratusan kepala kampung dipecat oleh Bupati dan berujung pada gugatan PTUN di Jayapura.

h. Kontak senjata dan aksi penembakan antara TNI dan kelompok TPN/OPM :
– TNI dengan TPN/OPM pimpinan Lekagak Talenggen di perbukitan antara Kampung Sinak dan Kampung Tirineri, sekitar tiga kilometer dari pemukiman penduduk14 ketika kepolisian dan militer meningkatkan kewaspadaan dengan pengerahan tambahan aparat keamanan menjelang pilkada serentak di tujuh kabupaten dan pemilihan gubernur Papua.
– TNI dengan TPN/OPM di Banti, Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua, pada Minggu (1/4) dan Senin (2/4). Kontak senjata itu menimbulkan korban jiwa dari kedua pihak. Panglima Operasi Komando Daerah Pertahanan III Kalikopi, Nemangkawi, Papua, Hendrik Wanmang mengungkapkan pihak TNI berusaha masuk ke Banti sejak Minggu. Namun TPN OPM menghadang TNI sehingga terjadi baku tembak. Dari serangan itu ada satu rumah warga yang terbakar dan dari TPN 1 orang 15.

– Pasukan gabungan Satuan Tugas Penegakkan Hukum (Satgasgakkum) TNI-Polri dengan TPN/POM pimpinan Goliat Tabuni di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya,senin 1/10/2018). Satu orang anggota TPN/OPM ditemukan tewas. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, menjelaskan bahwa saat itu Satgasgakkum gabungan TNI-Polri melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakkan hukum di wilayah Papua terhadap Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang selama ini melakukan perbuatan melanggar hukum, khususnya di pegunungan tengah Papua16.
– Kontak senjata di Nduga, saat Pilgub Juni dan Juli 2018 dan terkait peristiwa 1 desember 2018 di Yigi dan peristiwa pengejaran terhadap kelompok TPN/OPM pimpinan Egianus Kogoya, yang dilakukan setelah peristiwa 2 desember 2018.
– Penembakan terhadap prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) oleh kelompok TPN/OPM di Kabupaten Puncak
14 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44519022/18 Juni 2018
15 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180403075223-20-287780/opm-baku-tembak-dengan-tni-di-tembagapura-dua-tewas/ April 2018
16 https://news.okezone.com/read/2018/10/01/340/1958273/baku-tembak-tni-polri-dengan-opm-pecah-di-puncak-jaya-1-orang-tewas/ 1 Oktober 2018 7

Jaya, Provinsi Papua (19/8/2018). Peristiwa ini bermula saat korban Letda Inf Amran Blegur yang merupakan Komandan Pos Tingginambut dan Pratu Fredi akan memberikan bantuan bahan makanan kepada anak-anak usia sekolah di Kampung
Tingginambut yang berjarak kurang lebih 1 KM dari Pos17.

Cara merespon permasalahan dengan menggunakan kekerasan telah memperpanjang siklus kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh aparat TNI/POLRI dan kelompok TPN/OPM. Menimbulkan ketakutan dan mengancam keselamatan masyarakat sipil apalagi ketika ruang-ruang pertempuran diantara kedua belah pihak meluas, dapat terjadi dimana saja. Bahkan tempat-tempat yang sebelumnya merupakan ruang masyarakat sipil yang sangat aman tanpa aparat bersenjata.

4. Ekosob dan Pelayanan Publik
a. Akibat sejumlah aksi kekerasan, pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak dapat dilakukan, terutama di daerah Pegunungan karena siklus kekerasan yang panjang. Bahkan telah memakan korban terhadap petugas medis seperti yang dialami belasan guru di Arwanop dan Jagwin di Timika pada april 2018 dan Benny Kurnu, petugas kesehatan dari Lembaga pelayanan Advent di kampung Yabasorom distrik Pamek kan Pegunung Bintang. Sehngga para guru dan murid memilih tinggal di Ibukota kabupaten atau balik ke daerah asal mereka.

b. Pelayanan kesehatan di kantor RSUD Dok II Jayapura sampai pada situasi yang sangat buruk. Menurut Ombusmen Republik Indonesia Papua(ORI) Papua, banyak sekali kasus yang ditemui di RSUD Dok II Jayapura, mulai dari perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, KKN, dan Korupsi18. Bahkan rumah sakit rujukan yang berada di Ibukota provinsi ini pernah mengalami krisis obat-obatan dan menutup ruang operasi termasuk tunggakan jasa medis dan jasa dokter jaga UGD selama berbulan-bulan19.

c. Tanah, hutan dan investasi khususnya sawit tetap menjadi masalah utama. Terutama terkait perijinan dan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Hak masyarakat adat terhadap hasil hutan kayu di kabupaten Sarmi, kabupaten Keerom dan Jayapura serta perkebunan sawit. Kebijakan sertifikasi tanah hak masyarakat adat masih menjadi polemik karena dikhawatirkan akan menghapus kepemilikan masyarakat adat secara permanen. Selain itu eksploitasi tambang yang mengabaikan pemilik hak ulayat, seperti pemilik hak ulayat dari suku Una, Kopkaka, Arimtab dan Momuna (suku Ukam) yang menolak kehadiran penambangan emas di Korowai yang letaknya di di tepi kali(sungat Dairem dan Be di kampung Kawe distrik Awimbon kab Pegunungan Bintang dan Kampung Kotaim Distrik Seradala Kan Yahokimo20.
17 https://www.benarnews.org/indonesian/berita/papua-violence-08202018123752.html/20 Agustus 2018
18 https://regional.kompas.com/read/2018/08/20/07072541/tni-di-papua-diminta-waspada-pasca-pembunuhan-2-tentara-oleh-opm/20 Agustus
2018
19 https://www.viva.co.id/berita/nasional/1066586-rsud-jayapura-krisis-obat-obatan-ruang-operasi-tutup/20 Agustus 2018
20 http://www.mongabay.co.id/2018/02/22/warga-protes-penambangan-emas-ilegal-di-korowai/22 Februari 2018 8

d. Sikap pemerintah dalam merespon aksi mogok yang dilakukan oleh ribuan buruh PTFI menunjukkan kegagalan pemerintah dalam melindungi hak-hak para pekerja dan masih lemahnya posisi pemerintah dihadapan PT FI. Hal ini juga tercermin pada pembagian saham PT Freeport sebanyak 51 persen karena belum mewakili kehadiran negara sebagai pemegang otoritas tertinggi apalagi ketidak masih tidakjelasnya posisi pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam kewenangan dan distribusi prosentase saham yang sudah dialihkan tersebut.

5. Isu Dialog
Pada 15 Agustus 2017, presiden Jokowi telah mengundang para tokoh Papua untuk bertemu di Istana Merdeka dan menunjuk Menkopolhukam, Kepala Kantor Sekretariat Presiden dan Koordinator JDP sebagai Person in Charge (PiC) untuk menginisiasi ‘Dialog Sektoral’. Gagasan ini mendapatkan resistensi dari banyak pihak yang mencurigai ‘dialog sektoral’ sebagai versi lain dari Musrembang dan menghilangkan masalah yang sangat substansi. Sepanjang tahun 2018,
tidak ada langkah yang signifikan untuk mendukung dimulainya dialog. Di tahun 2018, ide dialog muncul kembali seiring dengan meningkatnya aksi kekerasan. Ada desakan berbagai pihak agar pemerintah Indonesia berdialog dengan rakyat Papua namun ide dialog masih sebagai reaksi sesaat dan belum mampu ditindaklanjuti melalui berbagai agenda konkrit.

III. TANTANGAN dan REKOMENDASI TAHUN 2019
1. TANTANGAN
a. Masih kuatnya intervensi politik untuk menghindari akuntabiltas dari negara dan kewajiban pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM di Papua khususnya untuk kasus Wasior 2001, Wamena 2003, Paniai 2014 dan dugaan kasus pelanggaran HAM lainnya. Di sisi lain, mekanisme hukum digunakan untuk menjustifikasi tindakan penguasa sehingga hukum yang sedang dijalankan adalah (hanya) hukum yang patuh pada penguasa. Seperti penanganan yang represif terhadap aksi kebebasan berekspresi, penanganan terhadap sejumlah kasus makar termasuk kasus transaksi amunisi, fobia terhadap warga atau jurnalis asing dll.

b. Aksi kekerasan yang belum mampu diminimalisir akan mengancam keselamatan serta mempersempit ruang-ruang publik yang bebas dan terbuka bagi masyarakat sipil. Apalagi ketika cara merespon dari berbagai pihak justru menciptakan siklus kekerasan yang berdampak luas. Selain itu aksi provokatif, stigmatisasi dan persekusi telah menjadi alat untuk membangun citra buruk bahkan kebencian terhadap seseorang atau kelompok bahkan menciptakan common enemy atas nama negara atau kelompok tertentu akibatnya segregation antara negara dan masyarakat atau diantara kelompok masyarakat, makin besar.

c. Penyelenggaraan Pemilu yang buruk mulai dari keputusan penyelenggara pemilu yang tidak netral, perilaku peserta pemilu yang tidak jujur, adanya dugaan money politic, keterlibatan ASN, intervensi aparat keamanan atau siklus kekerasan yang terus berlangsung sehingga menimbulkan ketakuatan bagi masyarakat sipil. Potensi konflik akibat kompetisi dalam satu partai dan penggunaan alat bukti baru yakni bukti foto karena bisa terjadi perbedaan dengan hasil pleno. Juga praktek sistem noken yang tidak disertai juknis dan pengawasan yang tegas. Pada wilayah tertentu, misalnya kabupaten Nduga, dimana pemilih di sejumlah distrik masih 9 mengungsi/lari ke hutan maka pemilu sangat berpotensi untuk direkayasa guna kepentingan tertentu.

d. Tidak adanya investigasi yang netral dan penyelesaian yang komprehensif terhadap sejumlah peristiwa kekerasan di Nduga akan menimbulkan ancaman yang serius bagi hak hidup masyarakat sipil. Ketidakpercayaan yang makin besar terutama dari para korban dari rangkaian peristiwa kekerasan tersebut termasuk para pengungsi. Selain itu berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Nduga.

e. Kebijakan termasuk aturan, kewenangan dan sistem terkait infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengelolaan hasil tambang dan sumber daya alam lainnya serta perlindungan hutan dan air masih berorientasi pada kepentingan penguasa atau pemilik modal. Pendekatan keamanan masih menjadi pilihan penguasa termasuk ketika melibatkan aparat keamanan pada sejumlah proyek infrastruktur. Maka potensi konflik dengan masyarakat adat, pekerja atau masyarakat sipil lainnya akan tetap muncul.

2. REKOMENDASI
a. Penegakan hukum yang imparsial dari kekuasaan apapun dengan berbasis pada bukti-bukti dan mekanisme hukum yang benar bukan pada asumsi dan intepretasi politik penguasa. Penanganan dilakukan secara komprehensif terkait perilaku, kebijakan yang ada serta perubahan ditingkat UU. Selain itu mengedepankan Investigasi yang akurat terhadap berbagai peristiwa pelanggaran HAM termasuk rangkaian peristiwa Nduga untuk pertanggungjawaban pelaku dan memberikan keadilan bagi korban. Memperbaiki dan mengembalikan keseimbangan kehidupan di masyarakat dan memastikan keamanan mereka. Secara khusus harus ada upaya dari pemerintah secara serius untuk menangani para pengungsi yang berada pada beberapa tempat.

b. Berbagai pihak menghentikan aksi kekerasan, mengedepankan sikap yang non diskriminasi, tanpa stigma dan mengakhiri aksi ataupun ujaran yang provokatif, baik yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum ataupun berbagai komponen masyarakat sipil. Juga membuka ruang publik yang lebih luas bagi kebebasan berekspresi, kehadiran warga/jurnalis asing dan membangun dan menjembatani gagasan mengenai penyelesaian masalah tanpa kekerasan.

c. Netralitas dari penyelenggara pemilu, ASN, aparat keamanan dan berbagai pihak lainnya. Peserta pemilu berlaku jujur dan menghindari praktek money politic dan politik pecah belah. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa toleransi bagi siapapun yang dilakukan secara profesional serta mereview sistem noken, menghapus sistem noken secara bertahap diawali dengan professionalisme dalam melakukan penataan system kependudukan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

d. Review berbagai aturan/kebijakan di Papua seperti kebijakan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengelolaan hasil tambang dan sumber daya alam lainnya serta perlindungan hutan dan air dengan memperhatikan konteks lokal terkait hak ulayat dan hidup masyarakat setempat, para pekerja dan ekosisten yang ada. Selain itu harus berkorelasi langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat dan terpenuhinya rasa aman. Juga melakukan review aturan yang melibatkan aparat keamanan khususnya TNI dalam pembangunan infrastruktur di Papua.

e. Membuka dialog yang strategis untuk menyelesaikan masalah-maslah mendasar yang terjadi di Papua. Memperbanyak inisiatif diantara pemerintah dan masyarakat (kelompok agama dan etnis) dan antar masyarakat untuk membangun ruang komunikasi yang humanis dan inklusif. Menghentikan mobilisasi, strukturisasi maupun kelembagaan yang berbasis pada kekuatan keamanan dengan memperkuat peran penyelenggaraan pemerintahan, institusi penegak hukum dan pemberdayaan masyarakat sipil yang mandiri, toleran dan demokratis.

Jayapura, 5 Februari 2019

Aliansi Demokrasi Untuk Papua (AlDP)