Berita

Belajar dari Peristiwa Nduga 1 Desember 2018

Belajar dari Peristiwa Nduga 1 Desember 2018
(disusun oleh Tim Kerja AlDP)

Kabupaten Nduga dimekarkan tahun 2008 bersamaan dengan kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Puncak. Akses transportasi dan komunikasi pada kabupaten tersebut sangat sulit dijangkau. Nduga, menjadi kabupaten dengan IPM terendah di Papua. Untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 2,64 tahun yang berarti anak-anak usia 7 tahun di Nduga memiliki peluang untuk bersekolah hanya sekitar 2,64 atau hanya sampai kelas 2 SD. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,71 tahun yang berarti penduduk Nduga usia 25 tahun ke atas secara rata-rata hanya menempuh pendidikan 0,71 tahun atau tidak tamat kelas 1 SD .

Pada tahun 2018 atau sepuluh tahun setelah menjadi kabupaten, nama Nduga mencuat seiring dikarenakan sejumlah aksi kekerasan. Seperti aksi penembakan terhadap pesawat dan warga sipil di Kenyam saat Pilgub pada juni-juli 2018. Penyanderaan terhadap 16 orang guru dan tenaga kesehatan di Distrik Mapenduma tanggal 3-17 Oktober 2018. Satu diantaranya mengalami kekerasan fisik dan tindakan asusila. Kemudian peristiwa penembakan di distrik Yigi tanggal 2 desember 2018 pasca peringatan 1 desember 2018 yang menelan korban jiwa yakni para pekerja proyek dari PT Istaka Karya, kematian dan pengungsian warga sipil karena operasi pengejaran terhadap pelaku serta rangkaian peristiwa kekerasan lainnya.

Bagian Kesatu : Pelaku, Korban, Motif dan Polemik Penanganannya

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Oganisasi Papua Merdeka/TPN/OPM Kodap III Ndugama pimpinan Egianus Kogoya telah menyatakan ‘bertanggungjawab’ atas peristiwa tersebut dengan alasan untuk menuntut kemerdekaan Papua Barat. Meski begitu, muncul spekulasi adanya motif lain (uang) dibalik peristiwa tersebut . Pihak TPN/OPM berpendapat bahwa pekerja proyek adalah anggota TNI dengan alasan bahwa mereka sudah melakukan pemantauan beberapa bulan sebelumnya. Namun pihak TNI/POLRI menyatakan bahwa pekerja adalah masyarakat sipil.

Pihak kepolisian menyebut pelaku dengan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB. Istilah ini paling banyak diikutip oleh media pemberitaan. Pihak TNI menyebutnya sebagai Gerakan Separatis Bersenjata (GSB) atau Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Penggunaan istilah ’kriminal’ menunjukkan kewenangan ada pada aparat Kepolisian. Peristiwa itu dipandang masih dalam konteks gangguan kamtibmas sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Kepolisian RI dimana dalam Pasal 13 menyebutkan tugas dan wewenang kepolisian, salah satunya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakan hukum.

Hal ini dipertegas oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal bahwa Polri dan TNI tidak melakukan operasi militer, melainkan pengejaran dan penegakkan hukum kepada para pelaku KKB yang melakukan pembunuhan para pekerja jembatan trans papua, di Kabupaten Nduga, Papua .

Dalam konteks penegakan hukum maka pihak kepolisian bertugas melakukan penyelidikan melalui upaya mengumpulkan sejumlah data, fakta terkait kronologis, korban, pelaku dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Fokus pengungkapannya adalah pertanggungjawaban pelaku untuk memberikan keadilan bagi korban.

Adapun Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan pelaku pembunuhan itu bukan sekadar kelompok kriminal bersenjata (KKB) karena sudah bertindak brutal. Bahkan Ryamizard menegaskan penanganan kelompok tersebut tidak cukup dengan aparat Kepolisian. Karena, menurut dia tindakan ini sudah mengancam kedaulatan negara. “Itu kan memberontak bukan kriminal lagi, penanganannya harus TNI. Kalau kriminal iya polisi,” ujarnya. .

Pandangan yang sama disampaikan juga oleh Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir meminta TNI segera mengambil komando penanganan kasus penembakan 31 pekerja proyek Trans Papua. Menurut Inas, penanganan kasus tersebut bukan lagi domain polisi. Pembunuhan bertujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia, bukan lagi tugas kepolisian, karena menyangkut keamanan negara, oleh karena itu TNI yang harus turun mengambil komando. .

Hal senada disampaikan oleh wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), JK meminta TNI/Polri menggelar operasi militer gabungan untuk menangkap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang telah membunuh puluhan pekerja di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga. Menurut JK, operasi militer gabungan itu juga untuk mencegah agar teror penembakan terhadap para pekerja proyek pembangunan di Papua tidak terus berlanjut dan semakin berkembang.“Ya, tentu TNI/Polri akan menyelesaikan itu (penembakan). Semacam operasi militer, dua-duanya (TNI/Polri) dan segera tangkap para pelakunya (KKB).

Penegasan bahwa TNI lah yang harus menangani artinya pelaku dikategorikan sebagai ‘separatis’. Sebagai dalam Pasal 7 (Ayat b) UU nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah menyebutkan bahwa tugas pokok operasi militer selain perang, yaitu untuk (1)mengatasi gerakan separatisme bersenjata dan (2) mengatasi pemberontakan bersenjata. Maka penanganannya bisa jadi dalam bentuk operasi militer.

Maka jika yang dilakukan adalah operasi militer, haruslah berpedoman pada UU nomor 34 tahun 2004 yakni bahwa pengerahan pasukan adalah tanggungjawab presiden dan harus mendapatkan persetujuan DPR. Jika situasi dianggap mendesak /keadaan memaksa maka presiden dapat langsung memerintah akan tetapi setidaknya dalam waktu 2X24 jam presiden harus melapor ke DPR.

Namun hingga kini penanganan terhadap TPN/OPM menimbulkan polemik, baik terkait jenis penanganan yang dilakukan maupun akibat dari penanganan tersebut. Ada sangkaan bahwa pemerintah melakukan operasi militer, bukan penegakan hukum dan telah menimbulkan ekses yang meluas terhadap masyarakat sipil.

Kelompok masyarakat sipil yang melakukan investigasi awal pada pertengahan desember 2018 memuat sejumlah laporan terkait dugaan ‘pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil’ akibat pengejaran terhadap para pelaku. Laporan itu secepatnya mendapat respon dari berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintahan sipil di Papua. Respon terhadap laporan itu seolah mempertajam ‘segregasi’ antara sipil dan militer/TNI, mulai dari rakyat hingga di tingkat pemerintahan. Apalagi ketika gubernur Papua,Lukas Enembe dan Pimpinan DPRP membuat pernyataan agar pasukan TNI dan Polri ditarik dari Nduga . Beragam respon muncul. Tuduhan mengenai dilakukan operasi militer dan penggunaan bom kemudian dibantah oleh pihak TNI juga terkait permintaan untuk menarik pasukan TNI dan POLRI dari Nduga.

Pertemuan Forkopimda usai perayaan natal, menjadi upaya untuk mencairkan relasi diantara petinggi pemerintahan di Papua. Gubernur Papua menegaskan bahwa bupati Nduga bertanggungjawab menyelesaikan persoalan, tidak serta merta diserahkan ke pemerintah provinsi. Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada aparat TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya mengejar pelaku penembakan, berharap aparat tidak mengganggu masyarakat setempat serta pembangunan inftrastruktur di Papua termasuk di Nduga harus tetap dilanjutkan.

Kondisi diatas menunjukkan lemahnya komunikasi dan tidak adanya penanganan secara sinergis diantara pemangku kepentingan di Papua. Masing-masing pihak memberikan reaksi dengan posisi saling berhadapan. Relasi kuasa dan politik rekognisi menjadi bahan argumentasi. Hal ini juga disebabkan karena sejak awal fokus penanganan hanya kepada pengejaran terhadap para pelaku adapun investigasi terhadap peristiwa yang terjadi dan mekanisme perlindungan terhadap masyarakat sipil, tidak diperhatikan.

Bagian Kedua : Kebijakan Melibatkan Aparat Keamanan Pada Proyek Infrastruktur di Papua

Pembangunan jalan, jembatan ataupun proyek-proyek infrastruktur lainnya di Papua bukanlah hal yang baru. Banyak Sekolah, Puskesmas, jembatan, jalan, kantor dinas ataupun perumahan rakyat telah dibangun dengan menggunakan tenaga atau pekerja dari luar Terlepas apakah kemudian digunakan atau tidak. Sebelumnya hampir tidak pernah kita dengar ada masalah antara para pekerja dengan kelompok TPN/OPM.

Seorang mantan supir truk pengangkut material pembangunan jalan di daerah pegunungan mengatakan, ada kalanya kelompok TPN/OPM mendatangi kamp mereka, minta gula kopi,rokok atau mie instan lalu melanjutkan perjalanan tanpa masalah. Tak ada aksi kekerasan, hingga proyek berakhir. Untuk melintasi jalan, kadang para supir sudah menyiapkan bama yang akan diberikan/ditaruh di tempat yang ‘ditandai’ sebagai pos TPN/OPM dan juga di Pos TNI/Polri.

Kehadiran TNI dalam pelaksanaan sejumlah proyek di Papua diakomodir melalui kebijakan dari Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) jaman pemerintahan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono(SBY) ketika membangun sejumlah jalan lingkar Papua berdasarkan Kepres Nomor 40 tahun 2013 tentang Pembangunan ruas-ruas jalan yang dilaksanakan oleh TNI. Kala itu personil TNI yang ditugaskan disebut Satuan Tugas (Satgas) masing-masing terdiri dari Denzipur di Papua dan Papua Barat, Denzipur Makassar, Marinir Surabaya, Malang serta Denzipur Semarang.

Di era presiden Jokowi, penandanya adalah MoU atau Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR dengan TNI No. 22/PKS/M/2015 tentang Pembangunan Infrastruktur yang Bernilai Strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari TNI, dibuat program kemanunggalan yang diberi nama Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). TMMD merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Departemen, Lembaga Pemerintah non Departemen dan pemerintah daerah serta komponen masyarakat. Kegiatan TMMD sendiri selaras dengan arah pembangunan Indonesia yang tercantum pada Nawacita Presiden RI, khususnya butir ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

MoU itu dibuat pada akhir desember 2015 . Dalam hal ini Kementerian PUPR menyediakan bahan/material dan alat, sedangkan TNI menyediakan tenaga dan personil di lapangan. Keterlibatan TNI dipertegas kembali saat kunjungan presiden ke Habema, Wamena Kab Jayawijaya tanggal 10 mei 2017. Saat itu presiden menegaskan bahwa kondisi medan di Papua sangat berat sehingga pembangunan jalan dikerjakan oleh TNI bekerjasama dengan Kementerian PUPR. Diharapkan pertumbuhan ekonomi di Papua akan meningkat. Pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.300 Km merupakan kerja sama antara TNI dan Kementerian PUPR yang direncanakan akan selesai pada tahun 2019.

Sejak itu proyek infrastruktur berpotensi menjadi areal aksi kekerasan. Sementara masyarakat setempat dan para pekerja sipil adalah kelompok yang paling lemah. Sasaran kekerasan terhadap mereka mulai menguat apalagi ketika disinyalir bahwa aparat TNI turut mengerjakan proyek dengan berperilaku sebagai pekerja sipil di proyek. Peristiwa Nduga membuktikan, pekerja proyek inftrastruktur menjadi target kekerasan.

Maka ketika presiden mengatakan bahwa pemerintah tidak takut dan pembangunan jalan tetap dilakukan. Hak hidup pekerja mesti benar-benar dipertimbangkan. Apakah pengawalan yang dilakukan oleh TNI dan Polri akan memberikan suasana yang lebih aman ataukah justru menimbulkan ketakutan secara permanen, baik bagi para pekerja sipil ataupun masyarakat setempat.

Bagian Ketiga : Rekomendasi

Pertama, berbagai kebijakan untuk menangani peristiwa Nduga haruslah dilakukan secara sinergis serta memberi jaminan perlindungan dan hak hidup bagi masyarakat setempat yang mengalami ketakutan, baik yang masih berada di pusat-pusat distrik hingga mengungsi/melarikan diri ke hutan-hutan. Rakyat membutuhkan ketegasan sikap dari pemerintah sipil di kabupaten dan provinsi untuk menunjukkan peran dan tanggungjawabnya, demikian juga kepedulian dari berbagai komponen masyarakat dengan prinsip non diskriminasi.

Kedua, Polemik mengenai korban, pelaku, motif, penggunaan helikopter dan jenis bom atau senjata lainnya, operasi militer atau penegakan hukum terus terjadi. Maka mendesak untuk dilakukan investigasi yang netral dan profesional baik melalui Komnas HAM RI atau inisiatif dari berbagai pihak dimulai dari peristiwa tanggal 1 desember 2018 dan rangkaian peristiwa setelah itu untuk mengungkapkan kebenaran. Harus ada jaminan untuk pemenuhan keadilan bagi para korban dengan menangkap dan mengadili para pelaku dari berbagai rangkaian peristiwa tersebut.

Ketiga, pentingnya sikap yang jelas, tegas dan satu dari negara ketika memutuskan kebijakan yang dilakukan terkait dengan penanganan peristiwa Nduga. Apakah operasi penegakan hukum atau operasi militer. Hal ini penting untuk menunjukkan pertanggungjawaban negara dalam mengejar para pelaku berada pada satu komando dan telah sesuai dengan mekanisme yang ada serta memberikan perlindungan yang seluas-luasnya kepada masyarakat sipil.

Keempat, apabila pemerintah tetap melanjutkan proyek, harus lebih dulu berdialog dengan masyarakat setempat. Apakah jalan dan jembatan menjadi kebutuhan prioritas dan paling mendesak saat ini?. Ataukah kebutuhan utama mereka adalah perlindungan terhadap hak hidup. Sejalan dengan itu perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap MoU yang melibatkan pasukan TNI dalam pembangunan infrastruktur di Papua dengan satu konsep yang lebih jelas dan transparan untuk meminimalisir eksploitasi dan korban dari masyarakat/pekerja sipil akibat aksi kekerasan.

Kelima,bahwa perlu ada kejelasan terkait perlindungan dan pemenuhan hak ulayat milik masyarakat adat mulai dari pembebasan dan alih fungsi hutan sehingga tidak meninggalkan masalah hak ulayat di masa mendatang. Termasuk pemanfaatan areal konservasi taman nasional Laurenz untuk sejumlah proyek dengan mereview Surat izin prinsip Menteri Kehutanan terbit dengan nomor: S.258/ Menhut.IV/2012 pada tanggal 11 Juni 2012 perihal Permohonan Izin Pembangunan Jalan Habema-Kenyam yang Melintasi Taman Nasional Lorentz.

Keenam, semua pihak menahan diri dari aksi-aksi provokatif dan tindakan kekerasan yang akan mengorbankan masyarakat sipil. Berbagai komponen masyarakat sipil agar tetap menjaga sikap kritis dan non diskriminasi dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Pemerintah sipil dan TNI/POLRI (kabupaten, provinsi dan pusat) tidak bersikap resisten ketika merespon permasalahan dan merumuskan langkah konkrit bagi penyelesaian permasalahan di Papua secara komprehensif sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Perjumpaan sesaat dan rangkaian seremonial hendaknya tidak dipandang sebagai perdamaian yang fundamental. Mulailah saling membuka diri dan berdialog untuk mencapai penyelesaian secara damai dan bermartabat.

Jayapura,31 desember 2018
Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP)