Berita

15 Tahun Tak Ada Guru di Bibikem

Merauke – Kondisi pendidikan di Pulau Kimaam, Kabupaten Merauke, masih jauh dari sentuhan pemerintah. Di Bibikem, Distrik Ilwayab, sebuah sekolah bahkan tak memiliki guru yang mengajar serius bertahun-tahun.

“Begitu lamanya pemerintah membiarkan masalah pendidikan, ada bahkan sudah satu tahun kepala sekolah tidak mengajar, padahal bupati Merauke itu asalnya dari Kimaam,” kata Albert Gebze Moyuen, Wakil Ketua I Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim, kemarin.

Ia mengatakan, berdasarkan pemantauan Lembaga Masyarakat Adat, sekolah dasar di Bibikem hanya diajar oleh seorang guru bantu. “Sekolah itu sudah bagus, tapi tidak ada  guru, sudah lebih dari lima belas tahun tidak ada guru,” ujarnya

Kampung tersebut terletak jauh dari pusat kota distrik. Terdiri dari 8 Kepala Keluarga dengan belasan siswa. Sehari-hari, warga mencari ikan dan berharap dari sagu untuk kebutuhan pangan. “Gedung sekolahnya lumayan bagus, tapi itulah, tidak ada guru, rata-rata di Kimaam, berharap ada guru itu sulit,” katanya.

Menurut dia, ketimpangan pendidikan di Kimaam menyebabkan tidak banyak anak asli Malind yang berpendidikan tinggi. Kalaupun ada, belum mampu bekerja profesional. “Beberapa yang mampu dapat dihitung dengan jari, tapi banyak juga yang hanya mabuk mabukan.”

Hasil pemantuan LMA Merauke juga mendapati ada guru yang tak mengajar namun menerima gaji buta perbulan. “Ada satu guru anak asli, hampir sepuluh tahun tidak mengajar, tapi mendapat gaji tiap bulan lancar. Saya sesalkan tidak ada tindakan apa-apa terhadap guru yang malas,” ucapnya.

LMA tak dapat berbuat banyak untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan di Kimaam. “Karena kita tidak punya wewenang, kita dianggap bukan mitra pemerintah, jadi begitu, kita hanya menyerahkan laporan yang sudah dikaji, selanjutnya berharap pemerintah dapat menuntaskan masalahnya.”

Ia menyarankan agar dinas terkait menelusuri kembali data yang didapat pihak adat. Bila perlu menjatuhkan sanksi pada guru yang lari dari tugas serta memberi bantuan sarana belajar bagi sekolah yang belum mendapatkan. “Dinas jangan diam saja, ini terjadi didepan mata mereka, kalau tidak ada tindakan tegas, mau jadi apa anak kita kedepan,” pungkasnya. (02/AlDP)