Laporan Akhir Tahun ALDP 2013

Laporan Akhir Tahun ALDP 2013

I.        PENDAHULUAN

Adalah sangat sulit untuk memilah perkembangan hak-hak sipil politik (Sipol) dan ekonomi sosial budaya (Ekosob) yang mencuat dan menyita perhatian sepanjang tahun 2013 karena banyaknya masalah yang ditimbulkan pada setiap hak-hak tersebut. Sulit untuk dibatasi secara tegas, misalnya untuk pemenuhan hak ekosob masih selalu dikaitkan dengan bentuk kebijakan dan perilaku (aspek politik) yang datangnya dari pemerintah.

Pendekatan kesejahteraan melalui pemenuhan hak ekosob menjadi isu utama yang dikampanyekan oleh pemerintah dengan selalu ‘menyederhanakan atau mengabaikan’ isu-isu terkait hak sipol.  Sementara itu di kalangan masyarakat sipil isu sipol dan ekosob kini lebih banyak dikampanyekan secara bersamaan.

Sebagian isu masih sulit dipisahkan antara isu yang ada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal ini dikarenakan secara antropologis dan filosofis, Papua yang dimaksud kadang diartikan provinsi Papua dan provinsi Papua Barat dengan penyebutan ‘ Tanah Papua’. Selain itu dari segi pelayanan pemerintahan, ada beberapa institusi yang masih memiliki satu kepemimpinan di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat seperti Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer atau Kejaksaan Tinggi.

 II.      ISU-ISU UTAMA

 RUU Otsus Plus

 

  1. Wacana perubahan UU Otsus menjadi UU Otsus Plus atau UU pemerintahan Papua(atau UU Pemerintahan di tanah Papua) digulirkan pada akhir April saat Gubernur Papua bertemu SBY, menguat menjelang Agustus 2013. Pada pidato presiden tanggal 16 agustus sempat disinyalir akan diumumkan penegasan mengenai RUU Otsus Plus namun justru momentum tersebut menjadi kilas balik dimana RUU Otsus Plus tidak lagi menguat di kalangan pemerintah pusat. Upaya untuk ‘memaksa’ RUU Otsus Plus di kalangan pemerintah Pusat semakin melemah termasuk pada pembahasan sidang di DPR RI. Kini RUU Otsus Plus lebih banyak digunakan sebagai media ‘pertarungan’ dari berbagai pihak yang berkepentingan terkait akses pada kekuasaan, alokasi dana yang digunakan, berbagai tim perumus hingga isi dari RUU tersebut.
  2. Penyusunan RUU Otsus Plus dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal, sehingga muncul tuntutan berbagai pihak terutama mahasiswa untuk mendapatkan draft RUU Otsus Plus versi Pemerintah Provinsi Papua, aksi tersebut  diakhiri dengan ditangkapnya aktifitas pemuda dan mahasiswa. Padahal, masih terdapat beberapa kontrakdiksi baik yanga berasal dari UU Otsus Jilid I maupun perubahan-perubahan total yang membutuhkan pandangan dari berbagai stakeholders. Apalagi ketika perumusan RUU Otsus Plus tidak dimulai dengan suatu proses evaluasi dan pertanggungjawaban yang menyeluruh dari implementasi UU Otsus Jilid I. Meski pemerintah tidak pernah secara terbuka menyatakan Otsus Jilid I telah gagal sebagaimana suara terbuka dari masyarakat sipil, upaya untuk membuat RUU Otsus Plus telah membuktikan pengakuan tersebut
  3. Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai salah satu institusi resmi negara telah menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat(RDP)akhir Juli 2013 untuk mengevaluasi UU Otsus dengan keputusan agar dilakukan dialog sebelum rekonstruksi UU Otsus. Keputusan diperkuat dengan keputusan pleno MRP Nomor 6 tahun 2013 yang memberikan batas waktu selama 60 hari (2 bulan) bagi pemerintah untuk melaksanakan keputusan MRP. Namun tidak terlihat upaya MRP untuk menindaklanjuti keputusannya, MRP justru terlibat secara serius membahas RUU Otsus Plus.

2.       Aksi Kekerasan

  1. Korban aksi kekerasan sepanjang tahun 2013 sangat beragam, mulai dari masyarakat sipil yakni Papua maupun non Papua, aparat keamanan dan kelompok yang diduga bagian dari gerakan sipil bersenjata. Beberapa contoh korban yang berasal dari masyarakat asli Papua.  Seperti peristiwa Aimas Kabupaten Sorong (30/04/2013) dengan korban jiwa 3 orang, Peristiwa Tinggi Nambut yang menewaskan Wundiwili Tabuni(21/03/2013), penembakan Irwan Senda oleh oknum polisi di Wamena (09/08/2013), Peristiwa Timika (11/08/2013) yang menewaskan Andarias Alismigau oleh oknum polisi, penembakan Alpius Mote di Deiyai (23/9/2013) kemudian penembakan Tiwiro Enumbi di Puncak Jaya karena diduga sebagai TPN/OPM (4/11/2013) dan lainnya. Beberapa peristiwa yang menimbulkan korban dari komunitas non Papua dimulai dari dibacoknya tukang Ojek bernama Herry warga kampung Papato Distrik Paniai Timur (8/01/2013), Peristiwa Tinggi Nambut dan Illu (21/02/2013) yang menewaskan 4 anggota masyarakat, peristiwa Illu Kab Puncak Jaya menewaskan Tomo (25/5/2013) serta sejumlah peristiwa di Wamena, Timika, Jayapura dan lainnya. Peristiwa yang mengorbankan warga non Papua telah menimbulkan reaksi yang makin terbuka, seperti yang terjadi pada saat aksi KNPB di Jayapura (26/11/2013) yang menewaskan Syamsul Muarif (3/12/2013), di Timika terjadi konflik antar pendulang tradisional (15/03/2013), dilanjutkan dengan aksi demo pendulang non Papua dan dibalas oleh pendemo Papua(2/04/2013). Di Jayapura terjadi demo(03/07/2013) pasca terbunuhnya Haji Samad di Sentani. Ada juga aksi demo yang dilakukan komunitas non Papua di Wamena (27/11/2013), saat itu dibacakan Surat Permohonan perlindungan keamanan dan pernyataan sikap keprihatinan yang meminta perlindungan hukum secara menyeluruh dan berkesinambungan tanpa diskriminasi. Peristiwa aksi kekerasan yang dialami komunitas non Papua terakhir di tahun 2013 terjadi di Manokwari (27/12/2013).
  2. Selain itu aksi kekerasan yang juga dialami oleh aparat TNI/POLRI belum mampu diungkapkan, antara lain aksi penembakan terhadap anggota TNI Praka Hasan dan warga sipil Abbas Hadis di Pasar Kota Lama Mulia, Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya (10/01/2013) setelah peresmian Kodim 1714 Puncak Jaya. Peristiwa Tinggi Nambut dan Illu (21/02/2013) yang menewaskan 8 anggota TNI, peristiwa Illu Kab Puncak Jaya yang menewaskan Letda Infantri I Wayan Sukarta (25/5/2013), peristiwa penembakan Pratu Andre Satgas TNI Yonif 753 di Puncak Jaya (31/08/2013), peristiwa di Pasar illu ditembaknya anggota Koramil Sertu Wandi Ahmad (28/11/2013), peristiwa Arso kota yang menewaskan Briptu Sudaryo (13/12/2013).
  3. Sejumlah peristiwa diatas menunjukkan situasi di Papua sepanjang tahun 2013 masih jauh dari kondisi aman, siapa saja dapat menjadi korban. Hak hidup yang selalu diperjuangkan masih sulit dicapai, stigma dan kecurigaan yang kadang sulit untuk dibuktikan masih menjadi alasan utama untuk saling membunuh. Di bagian yang sama, rasa aman dan keadilan juga menjadi kebutuhan komunitas non Papua ketika aparat keamanan dan penegak hukum gagal menjalankan perannya. Aksi kekerasan yang meningkat diantara masyarakat sipil berpeluang pada munculnya konflik horizontal. Aparat penegak hukum masih sulit untuk menuntaskan kasus-kasus yang yang bernuansa kekerasan secara politik sekaligus sebagai kasus kriminal murni yang dapat berimplikasi pada konflik horizontal.
  4. Pembukaan sejumlah kantor pendukung gerakan Papua Merdeka di luar negeri seperti di Oxford, Belanda dan Port Moresby, pertemuan Melanesian Speardhead Group(MSG) di New Caledonia pada pertengahan Juni 2013 serta beberapa kampanye pro Papua merdeka lainnya telah berimplikasi pada kebijakan keamanan pemerintah Indonesia di Papua. Bahkan pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum semakin gencar dikampanyekan untuk memperkuat dominasi negara terhadap ruang-ruang demokrasi. Terjadi kriminalisasi dan politisasi terhadap sejumlah aktifitas masyarakat serta mobilisasi masyarakat sipil semakin dibatasi. Pengamanan terhadap aktifitas seperti pertemuan atau demonstrasi sangat ekstra ketat dan berlebihan, membatasi atau memutuskan akses pendemo untuk berkumpul apalagi sampai ke pusat-pusat pemerintahan. Menangkap dengan istilah ‘diamankan sementara’, memeriksa dan kemudian melepaskan kembali aktifis gerakan menjadi pola represif untuk menimbulkan teror bagi gerakan sipil. Hingga kini tidak terdapat kejelasan mengenai urgensi kebutuhan dan kualitas ancaman keamanan untuk melakukan penanganan kamtibmas oleh POLRI dengan melibatkan TNI pada saat status daerah masih tertib sipil.
  5. Gagasan pendekatan kasih yang seringkali disampaikan oleh pimpinan TNI dan POLRI di provinsi Papua bergandengan dengan pendekatan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengucurkan banyak dana dan bantuan lainnya ke masyarakat namun belum mampu meminimalisir gangguan atau aksi kekerasan secara khusus aspirasi merdeka. Bahkan muncul dugaan bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk kegiatan separatis.  Isu keamanan dan separatis dijadikan pintu masuk untuk pendekatan kasih dan kesejahteraan.

 TAPOL -NAPOL 

  1. Data dari Kejaksaan Tinggi Papua menunjukkan ada 21 kasus makar sepanjang tahun 2013 di Papua dan Papua Barat. Selain pasal-pasal makar(106 KUHP dan pasal 110 KUHP) Tapol/napol dikenakan pasal 170 KUHP (penyerangan terhadap aparat) dan Pasal 2 Ayat(1) UU Darurat RI nomor 12 tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata tajam. Di kedepankannya perspektif politik dari aparat kepolisian ketika mengamankan aksi demonstrasi atau pertemuan dikarenakan sudah ada pemikiran bahwa kegiatan tersebut akan menyuarakan aspirasi merdeka, juga berkembang pada persepsi majelis hakim saat mengadili perkara bernuansa politik sehingga fakta-fakta persidangan seringkali diabaikan dan majelis hakim menggunakan penafsiran (politiknya) sendiri.
  2. Meski tidak terdapat sumber peraturan khusus mengenai tapol/napol namun mereka dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana khusus karena dikenakan pasal 106 KUHP dan pasal 110 KUHP sehingga diperlakukan berbeda dari tahanan atau narapidana lainnya terkait pemenuhan hak-hak mereka misalnya saat pengusulan Pemberian Remisi atau Pembebasan Bersyarat. Akibatnya kualitas pendampingan terhadap mereka masih sangat tergantung pada pendekatan atau pola komunikasi yang dibangun antara pihak pendamping seperti keluarga atau Penasehat Hukum dengan otoritas setempat. Bagi pekerja hak asasi manusia, pendampingan terhadap Tapol/napol masih merupakan pekerjaan yang penuh resiko. Angka tahanan politik dan narapidana politik meningkat (tapol dan napol), menurut Papua Behind Bar(www.papuansbehindsbar.org), hingga akhir desember 2013 ada 70 orang Tapol/Napol di Papua dan Papua Barat.
  3. Kondisi rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan sangat memprihatinkan terutama terkait kualitas pelayanan dasar yang belum dipenuhi dengan baik seperti makanan, air bersih, klinik hingga transportasi. Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi vertikal masih sulit untuk mendapat dukungan dari instansi terkait lainnya (otonom) seperti pihak Dinas Kesehatan, belum terbangun integrasi pelayanan untuk penguatan peran Lembaga Pemasyarakatan.

 4.       Kebijakan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan

  1. Papua masih merupakan wilayah NKRI dengan perlakuan khusus secara politik. Isu separatis dan gangguan keamanan digunakan untuk mendesign pendekatan pembangunan (kesejahteraan) di Papua. Pola penanganan yang dilakukan oleh berbagai instansi tidak saling bersinergis mulai dari aspek peraturan, perilaku hingga relasi diantara berbagai pihak. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh salah satu instansi, belum tentu mendapat dukungan penuh dari instansi lainnya. Ketika kebijakan tersebut sampai pada tataran masyarakat tanpa pembahasan yang komprehensif, transparan dan partisipasi yang penuh maka akan selalu dicurigai atau ditolak.
  2. Kemenangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua sering dicitrakan sebagai keterwakilan komunitas dari Papua gunung. Sejalan dengan itu mulai terjadi perubahan kepemimpinan : kebijakan, perilaku dan pola relasi di sejumlah organisasi pemerintahan. Kepemimpinan ditahun pertama ditandai dengan diubahnya istilah dana RESPEK menjadi dana PROSPEK dan perubahan alokasi anggaran menjadi 20% untuk provinsi dan 80% untuk kabupaten/kota yang akan direalisasikan pada tahun 2014. Kebijakan tersebut perlu dilengkapi dengan petunjuk atau aturan yang lebih tehnis untuk mengatur mekanisme pendistribusian, penggunaan dan pertanggungjawaban dana serta untuk tingkat keberhasilan
  3. Berbagai usaha untuk meningkatkan kinerja aparatur negara yang didukung oleh berbagai pihak belum berdampak signifikan terhadap meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan maraknya dugaan penyalahgunaan wewenang sehingga berindikasi dugaan korupsi yang terjadi pada hampir semua jajaran pemerintahan. Misalnya kasus : Dana Bansos, kasus Sollarcell, kasus beras Raskin,  DPRD Kab. Jayapura, Pinjaman 22 milyar oleh 44 orang anggota DPR Papua Barat dan lainnya. Dalam catatan akhir tahun Kejaksaan Tinggi Papua disampaikan ada 61 kasus korupsi yang sudah masuk di pengadilan Tipikor sepanjang tahun 2013 dan 13 kasus yang sudah ditingkatkan dari proses Penyelidikan ke Penyidikan.  Jumlah ini lebih besar dari kasus Korupsi sepanjang tahun 2012 dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Klas 1 A mencatat ada 41(empat puluh satu) kasus tindak pidana korupsi.
  4. Aspirasi pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam bentuk kabupaten, kota dan Provinsi di tanah papua meningkat, setidaknya ada sekitar 30 usulan DOB yang diusulkan dalam RUU Pemekaran. Usulan pemekaran dilihat sebagai jawaban atas kegagalan pemerintah induk dalam menyelenggarakan pembangunan di wilayah-wilayah sulit terjauh. Pemekaran juga diduga digunakan oleh elit-elit tertentu untuk dapat (kembali) berkuasa. Munculnya aspirasi ini tidak terlepas dari kepentingan partai politik dan calon legisliatif (caleg) menuju pemilu 2014. Sebagian besar usulan pemekaran ditindaklanjuti oleh para legislator dan caleg yang mengumpulkan suara dari tempat usulan pemekaran berasal akibatnya cenderung mengabaikan aturan yang ada(PP 78 tahun 2007). Permasalahan usulan DOB misalnya usulan yang tidak disertai dengan Surat Keputusan DPRD setempat yang dilakukan secara paripurna, usulan pemekaran dilakukan oleh 2 tim yang berbeda untuk 1 DOB, ada 2 wilayah yang sama untuk 2 DOB yang berbeda ataupun usulan DOB yang dilakukan oleh kabupaten induk yang belum cukup berumur 5 tahun. Di tingkat masyarakat terjadi pro dan kontra, sebagian terlibat dalam aspirasi pemekaran sedangkan sebagian yang lain menolak. Penolakan dikarenakan muncul kekhawatiran bahwa pemekaran hanya akan memberikan peluang bagi orang dari luar untuk mendapatkan jabatan strategis di pemerintahan hingga menguasai akses dan sumber-sumber ekonomi.
  5. Penggunaan sistem noken pada sejumlah praktek pemilihan kepala daerah di wilayah pegunungan termasuk pemilihan gubernur masih beragam bentuknya mulai dari ‘model’ TPS hingga cara penghitungan yang dilakukan sehingga menimbulkan masalah. Keputusan KPU provinsi Papua nomor: 01/kpts/KPU Prov.03/2013 tentang Petunjuk Tehnis Petunjuk Tehnis Tata Cara Pemungutan Suara dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akibatnya pada TPS yang menggunakan sistem noken, sulit mencapai perhitungan pasti perolehan suara secara riil.

 Ekosob dan Pelayanan Publik

  1. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas belum mampu dipenuhi. Kenyatannya sebagian besar layanan pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) yang berjarak sekitar 1 jam saja dari Ibukota kota kabupaten sudah mengalami masalah yang cukup serius, misalnya kekurangan tenaga guru tetap, nasib guru bantu yang tidak jelas atau masalah transportasi dan perumahan guru. Kondisi ini bukanlah hal baru,  telah diberitahukan ke instansi yang lebih tinggi (setingkat dinas di kabupaten) namun tidak ditindaklanjuti, seperti yang terjadi di SD Inpres Buasu Unurum Guay dan SD Kanda di Kabupaten Jayapura, belum lagi SD-SD dengan letak geografis yang lebih jauh dan sulit ditempuh. Sehingga kebijakan wajib belajar 9 tahun (setingkat SMP) belum tepat dilakukan karena kebijakan pendidikan dasar 6 tahun belum terpenuhi dengan baik.
  2. Untuk pelayanan kesehatan, secara phisik muncul bangunan yang cukup memadai di beberapa tempat, disediakan motor laut atau spead boat untuk melakukan pelayanan seperti di distrik-distrik kepulauan kabupaten Sarmi atau Kabupaten Mamberamo Tengah namun masih mengalami keterbatasan petugas medis. Apalagi untuk daerah seperti Saminage di Yahokimo atau Towe Hitam di Kab Keerom, akibatnya hanya pegawai honor (PTT)  atau para kader yang melakukan pelayanan dengan pemberian honor yang tidak diatur dengan baik. Perubahan status sarana kesehatan seperti Pustu menjadi Puskesmas kadang tidak disertai dengan dukungan fasilitas dan tenaga medis sehingga model pelayanan masih berstandar Pustu.
  3. Kehadiran Unit Pelayanan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan kesehatan di Papua masih menimbulkan polemik. Mengingat bahwa unit tersebut menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan maka pelaksana Unit harus bebas dari tanggungjawabnya sebagai unit pelayanan tehnis. Selain itu belum cukup jelas bentuk koordinasi yang dilakukan dengan instansi sejenis, misalnya Dinas Kesehatan saat menindaklanjuti temuan-temuan di lapangan.
  4. Selain masalah transportasi, kualitas penyelenggaraan pemerintahan setempat dan ketersediaan fasilitas menjadi hambatan utama dari tidak hadirnya tenaga pendidik atau petugas medis pada wilayah tertentu. Biasanya wilayah yang terdapat pemukiman transmigrasi meskipun letak geografisnya lebih jauh, sarana dan fasilitas yang tersedia lebih memadai seperti air bersih, listrik atau bahkan jaringan komunikasi sehingga tenaga pendidikan dan petugas medis lebih mudah dijumpai.

Ekonomi kerakyatan: Pembangunan sarana fisik vs Penguatan Modal

Kebijakan untuk membatasi atau memisahkan lokasi antara pedagang papua dan non papua menjadi trend baru yang tumbuh di kota-kota di Papua. Namun interaksi diantara komunitas Papua dan non Papua tetap terjadi hal ini terkait dengan kepemilikan modal, akses transportasi dan akses lainnya. Kebijakan peningkatan ekonomi rakyat asli papua yang difokuskan pada pengadaan sarana phisik bukan pada peningkatkan kapasitas modal, tidak mampu membangun kemandirian apalagi budaya kompetisi. Pasar-pasar yang dibangun dari program RESPEK atau sejenisnya di kampung-kampung tidak dapat berkembang dengan baik bahkan ada yang tidak difungsikan. Bantuan dana yang meningkat setiap tahun ke kampung-kampung, belum mampu dikelola dengan baik, pendampingan tidak dilakukan dengan maksimal dan masih terdapat mekanisme pertanggungjawaban bantuan yang berbeda-beda sehingga membingungkan. Selain itu bantuan yang banyak cenderung mengubah pola perilaku, ketergantungan pada bantuan pemerintahpun semakin besar.

  1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan pembangunan sejumlah proyek pemerintah masih menjadi masalah terutama terkait pembebasan lahan, baik yang baru dilakukan atau pembebasan lahan yang terjadi pada waktu lampau. Ada dugaan pembebasan lahan dilakukan dengan paksa atau tanpa pemahaman dan pengetahuan yang memadai dari pemilik hak ulayat. Berkaitan dengan itu, analisa mengenai dampak lingkungan mulai dipermasalahkan. Secara umum pengalihan hak atas tanah menjadi masalah utama di semua tempat di Papua yang terjadi antara pihak pemerintah, swasta maupun perorangan dengan pemilik hak ulayat.
  2. Ancaman depopulasi dan penyingkiran terhadap orang asli Papua terus terjadi akibat aksi kekerasan yang belum dapat diminimalisir, kebijakan pembangunan yang tidak ramah pada daya respon budaya orang asli Papua, meningkatnya peredaran uang yang bertumpu pada sarana, fasilitas dan konsumsi bukan pada pengelolaan kapasitas, modal dan akses. Selain itu dengan maraknya penyakit sosial seperti miras dan HIV-Aids.
  3. Kebijakan infrastruktur yang memberikan pekerjaan pembangunan jalan kepada aparat TNI berdasarkan Perpres Nomor 40 tahun 2013 dinilai tidak relevan oleh sejumlah pihak baik dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi maupun politik. Pemerintah dinilai tidak mampu memaksimalkan kinerja termasuk memberikan sanksi kepada kontraktor-kontraktor sipil yang bermasalah. Sebagian dari proyek tersebut sifatnya melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya, oleh karenanya apakah dapat dilakukan pertanggungjawaban secara transparan?. Apabila alasan gangguan keamanan/separatis menjadi ancaman utama terhadap pembangunan infrastuktur di daerah terpencil maka seharusnya yang dilakukan adalah penegakan hukum. Selain itu polemik mengenai gangguan keamanan mesti diselidiki lebih mendalam apakah benar kegagalan pekerjaan(sebelumnya) akibat gangguan keamanan ataukah ada indikasi lain seperti dugaan korupsi yang tidak mampu diungkap.

Isu Dialog

  1. Gagasan dialog dikedepankan sebagai pendekatan penyelesaian masalah tanpa kekerasan di Papua. Gagasan ini lebih banyak diprakarsai oleh masyarakat sipil daripada pemerintah. Meski demikian belum cukup banyak pihak yang menemukan pola untuk mengintegrasikan misi dialog secara konkrit dalam agenda mereka dan prakarsa tersebut belum mampu saling bersinergis diantara masyarakat sipil sendiri(Mahasiwa, pemuda, perempuan, tokoh agama, tokoh adat, jurnalis, LSM dan kelompok profesi lainnya). Salah satu dokumen kampanye gagasan dialog yang dihasilkan adalah buku ‘Menuju Papua tanah Damai: Perspektif Non Papua’ yang diterbitkan oleh AlDP. Buku ini merupakan kumpulan pandangan dari komunitas non Papua mengenai gagasan dialog dan membangun Papua sebagai tanah damai.
  2. Adalah Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai satu-satunya institusi pemerintah yang mencoba mengemas gagasan dialog secara institusional. Pada Rapat Dengar Pendapat(RDP) MRP pada Juli 2013 yang ditindaklanjuti dengan keputusan MRP tanggal 16 Agustus 2013 nomor 6 mengenai perlunya didahulukan dialog sebelum rekonstruksi Otsus dan memberikan jangka waktu kepada pemerintah daerah selama 60 hari. Namun keputusan tersebut tidak mampu dikawal atau ditindaklanjuti oleh MRP sendiri
  3. Gagasan dialog terus didiskusikan termasuk perdebatan mengenai istilah dialog dengan upaya memoderasinya agar terdengar lebih ‘sopan’ bagi pemerintah, seperti istilah ‘dialog tentang Papua’ atau ‘dialog untuk kesejahteraan’. Ada beberapa komentar mengenai Gagasan dialog. Staff khusus SBY, Velix Wanggai mengatakan bahwa Dialog Papua dan Jakarta itu mungkin. Tentu tidak untuk membenturkan antara Jakarta dan Papua, tapi dalam konteks relasi pemerintah pusat dan daerah.(KoranTempo,26/02/2013). Gubernur Lukas Enembe berpendapat bahwa kata dialog yang menyebabkan Jakarta tidak sepaham sehingga mungkin bisa dicarikan pengganti istilah. Gubernur melihat dialog untuk menyelesaikankan soal kesejahteraan.(Jubi 17/02/2013). Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai, S.IP berpendapat bahwa draff dan skema yang ditawarkan JDP dapat disandingkan dengan konsep dan pikiran Jakarta. Menurutnya apabila kata dialog bisa diganti dengan istilah yang lain namun  intinya Jakarta-Papua harus duduk berbicara untuk selesaikan masalah yang ada di Papua selama ini(Bintang Papua 17/02/2013). Ketua DPR Papua Deerd Tabuni berpendapat bahwa dialog Papua – Jakarta yang sudah disampaikan oleh berbagai kalangan perlu dibicarakan secara baik. Dialog Papua – Jakarta bukan sesuatu yang harus dilakukan segera karena harus dibicarakan seluruh rakyat Papua, tokoh adat, kepala suku, tokoh perempuan, pemuda gereja maupun LMS, MRP, DPRP, LSM serta perguruan tinggi (Antara/21/10/2013). Berbagai pernyataan diatas masih sangat reaktif, belum mencerminkan sikap institusi dan konsistensi dalam memahami dialog sebagai pendekatan penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Selain itu respon atau momentum yang muncul belum mampu diolah oleh berbagai pihak untuk memperbesar dukungan terhadap gagasan dialog.

III.      TANTANGAN dan REKOMENDASI TAHUN 2014

A.   TANTANGAN

  1. Aksi kekerasan cenderung meningkat disebabkan oleh isu keamanan dan separatis, kepentingan politik di Pemilu ataupun konflik diantara masyarakat sipil(konflik horizontal).
  2. Nasib RUU Otsus Plus yang masih sangat tergantung pada politik di Jakarta serta perubahan rumusan yang terjadi berkali-kali tanpa ada koordinasi yang maksimal diantara berbagai pihak terkait secara substansi, isi termasuk  “Plus” dari otonomi yang sebelumnya sudah ‘khusus’ akan menimbulkan konflik tersendiri diantara pihak yang berkepentingan.
  3. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota makin rentan dengan penyalahgunaan kewenangan terkait alokasi anggaran yang makin besar apalagi jika pengawasan internal tidak berjalan efektif dan sumber daya manusia yang tersedia tidak didukung dengan aturan dan peningkatan kapasitas lainnya.Penggunaan anggaran negara untuk biaya-biaya politik semakin besar termasuk untuk pengamanan dan penyelesaian konflik. Selain itu dapat berpeluang munculnya dugaan penyalahgunaan kewenangan akibat dari munculnya dukungan terhadap kelompok, kandidat atau partai tertentu yang secara personal ataupun institusional dapat menarik pejabat publik untuk terlibat.
  4. Kondisi komponen masyarakat sipil akan sangat rentan dan mudah terpecah belah dikarenakan kepentingan politik pemilu, tuntutan pengesahan RUU Pemekaran, sejumlah kegagalan disaat pemilu serta politik uang yang meningkat di masyarakat. Apalagi ketika tidak ada dukungan yang intensif terhadap penguatan masyarakat sipil. Sejalan dengan itu permasalahan di bidang pelayanan publik seperti transportasi, penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan akan meningkat karena alasan tahun politik dan isu keamanan.
  5. Kesibukan terkait pemilu akan mempengaruhi kampanye dialog untuk dibahas serius secara institusional meskipun tetap berpeluang untuk disuarakan sebagai alat kampanye para politisi.  Secara riil pendekatan dialog makin dibutuhkan untuk merespon aksi kekerasan yang cenderung meningkat baik terkait pemilu, aksi kekerasan secara politik maupun konflik horizontal.

 

B.     REKOMENDASI

 

  1. Memberikan perhatian yang lebih serius pada pemenuhan hak-hak sipil dan politik di tahun politik terkait penanganan terhadap aksi kekerasan dan masalah keamanan, isu separatis, kebebasan berekspresi, pemenuhan hak-hak tapol/napol dan penyelenggaraan pemilu yang bersih dari kecurangan melalui kebijakan kamtibmas dan keamanan yang prosedural dan professional pada kondisi pemerintahan tertib sipil.
  2. Melakukan penegakan hukum dengan tepat dan professional : Menyelesaikan proses hukum dari sejumlah kasus khususnya kasus yang bernuansa politik (termasuk kasus di areal penambangan PT Freeport), kasus tindak pidana korupsi maupun kasus kriminal yang berdampak komunal(konflik horizontal).
  3. Mensinergiskan peran berbagai institusi dan melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal ketika merumuskan, menetapkan atau mengevaluasi suatu kebijakan. Secara khusus melakukan evaluasi terhadap Otsus Jilid I secara transparan dan sosialisasi RUU Otsus Plus secara maksimal di berbagai kalangan serta menggunakan pendekatan dialog sebagai pendekatan tanpa kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua.
  4. Melakukan koordinasi diantara institusi pemerintahan, memaksimalkan pengawasan internal(program dan anggaran) serta merespon cepat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh jajarannya atau instansi dibawahnya secara khusus menyangkut kebijakan program prioritas Otsus, dana Prospek dll. Termasuk mengintegrasikan peran berbagai institusi penyedia layanan publik seperti Perusahaan penerbangan, perusahaan listrik, perusahaan air bersih atau jaringan telekomunikasi.
  5. Pemetaan batas-batas wilayah administrasi tingkat kampung, distrik dan kabupaten serta melakukan verifikasi data kependudukan terkait pemekaran wilayah, efektifitas program pemerintah ataupun penyelenggaraan pemilu. Melakukan evaluasi terhadap DOB yang telah dimekarkan dan melakukan kajian terhadap usulan DOB baru secara benar sesuai Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007.
  6. Melakukan penguatan masyarakat sipil melalui pendidikan demokrasi dan hukum di komunitas serta memperkuat kapasitas untuk mengelola kewenangan dan sumber daya yang dimiliki termasuk keuangan. Serta memperkuat jaringan dan akses terhadap media informasi publik.
  7. Melakukan perbaikan dan pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan pemilu termasuk praktek sistem noken terutama di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan akses transportasi, alasan kamtibnas dan keamanan ataupun terkait kapasitas penyelenggara pemilu dan kesadaran politik pemilih.
  8. Memperluas gagasan dialog dari segi konsep dan konstituen sebagai pendekatan penyelesaian masalah tanpa kekerasan di Papua. Gagasan dialog tidak saja diperluas di komunitas masyarakat sipil tetapi membangun komitmen pemerintah dan tidak sebatas pada tema-tema kesejahteraan atau dialog pembangunan.

Jayapura,15  Januari 2014

             

 Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP)