11 Pernyataan Politik KNPB dan PNWP
Demo KNPB

11 Pernyataan Politik KNPB dan PNWP

Demo KNPB

Jayapura, – Pagi hingga siang tadi, kelompok yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Nasional West Papua menggelar aksi demo di depan Museum Papua, Expo-Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura.

Aksi demo tersebut sebelumnya tidak mendapatkan persetujuan dari Polda Papua, namun yang terjadi di lapangan malah sebanyak 800 personil dari Kepolisan Resor Kota Jayapura mengawal aksi tersebut yang terbilang cukup memacetkan arus lalu lintas Jayapura-Sentani.

Penanggung jawab demo, Buhtar Tabuni dalam orasi sejamnya itu, mengeluarkan 11 pernyataan politik diantaranya pertama, menyatakan kepada dunia bahwa satu yang rakyat West Papua tuntut adalah Pengakuan Hak Menentukan Nasib Sendiri secara adil dan demokratis.

Kedua, menunjukkan identitas rakyat West Papua sebagai satu masyarakat dari kebudayaan Melanesia. Ini berarti bahwa rakyat West Papua bukan bagian dari rakyat dan budaya Indonesia (Melayu), Ketiga, menyampaikan terima kasih kepada Pemimpin Melanesian Spearhead Groups (MSG) yang telah menyatakan mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua pada sidang tahunan MSG, 19-21 Juni 2013 di Noumea, Kanaky.

Kemudian, keempat, menyampaikan selamat datang untuk delegasi Menteri Luar Negeri MSG yang berencana melakukan misi kunjungan ke West Papua. Kelima, menyampaikan kepada MSG dapat menolong West Papua dan menerima West Papua sebagai anggota penuh MSG.

“Keenam, mendeklarasikan dan mendukung pembukaan Kantor Free West Papua Campaign di Netherland yang diresmikan hari ini, Kamis (15/8) dan ketujuh, mendeklarasikan dan mengumumkan Oridek Ap sebagai Koordinator Kantor Free West Papua Campaign di Netherland,” kata Buhtar.

Sedangkan, kedelapan, lanjut Buhtar yang menggunakan setelan seragam ala militer itu, menyatakan bahwa perjanjian yang ditandatangani Pemerintah Kerajaan Netherland dan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 1962 di New York yang dikenal dengan nama New York Agreement tidak menjamin pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan demokrastis.

Dan kesembilan, Menyatakan kepada pemerintah Kerajaan Netherland, Indonesia, Amerika dan PBB untuk menghormati, melindungi, memajukan dan memenuhi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan demokrastis.

“Kesepuluh, kami menyatakan bahwa rakyat West Papua sangat membutuhkan akses jurnalis internasional dan pekerja HAM PBB ke West Papua. Dan kesebelas, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Pemerintah Kerajaan Netherland atas sikap politiknya mendukung perjuangan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua dengan mengijinkan dibukanya Free West Papua Campaign Office,” katanya disambut dengan tepuk tangan yang meriah dari para pendemo.

Aksi demo didepan Museum Papua yang biasanya menjadi terminal bayangan bagi angkutan jurusan Abepura-Waena itu kemudian berpindah kedalam kompleks Expo, yang dulunya menjadi tempat pameran pembangunan era gubernur Suebu, Paitipi, dan Fredy Numbery.

“Aksi demo ini merupakan Parade Budaya West Papua, untuk mempromosikan hak-hak Rakyat West Papua ke luar negeri,” kata Buhtar. (AR/AlD